Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Foto/ist
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sekadar mengancam menterinya. Sebaliknya, reshuffle kabinetmemang harus segera dilakukan karena menurutnya jajaran para pembantu Presiden Jokowisemakin loyo dan tidak terarah.
"Misalnya, di saat Jokowi menyatakan listrik gratis di tengah pandemi Covid 19 terhadap pemakai golongan kecil, tapi listrik kelompok atas malah melonjak harganya. Jika dicermati, kasus listrik inikan sebuah tamparan yang memalukan Jokowi," tutur Neta kepada SINDOnews, Senin (29/6/2020).
Selain itu, lanjut dia, di saat minyak dunia harganya melorot, tapi harga BBM Indonesia tetap stabil. Semua itu menunjukkan bahwa kinerja pemerintah seakan tidak terarah. Maka itu, jika pemerintah ingin berlari kencang seiring diterapkannya konsep new normal, pergantian kabinet harus dilakukan Jokowi.
Ia menganggap, new normal hanya konsep dan slogan omong kosong belaka jika menteri-menteri kabinet Jokowi tetap loyo. Harapan Jokowi untuk membuat terobosan baru di pemerintahan periode keduanya dengan dimunculkan anak-anak muda milenial di kabinet ternyata juga gagal total.
"Tak ada satu pun terobosan baru dari para menteri Jokowi di tengah pademi Covid-19. Semua seakan ngumpet mengikuti "perintah di rumah saja," ujar Neta.
Padahal, menurut dia, dalam kondisi pademi Covid-19, Jokowi perlu pemikiran-pemikiran yang bisa membantunya degan maksimal. Minimal membuat konsep terobosan di bidangnya masing-masing dan begitu wabah Covid-19, kementeriannya bisa berlari kencang.
"Yang terjadi justru jika tidak bersembunyi, para menterinya justru membuat hal-hal kontroversial yang memicu kegaduhan di tegah masyarakat," katanya.
Oleh karena itu, kata Neta, IPW sejak awal melihat sedikitya ada 11 menteri Jokowi yang patut di-reshuffle, yakni Menkumham yang membuat kegaduhan dengan melepaskan ribuan napi. Menpora dan Menteri Pariwisata tak terdengar suaranya, sedangkan Menteri Perdagangan untuk mengatasi mafia perdagangan gula saja tak berdaya. Menaker mengizinkan TKA China masuk di tengah pandemi Covid-19, Mensos tak mampu mengkoordinasikan bansos, Menteri Kominfo tak jelas kiprahnya di tengah kebingungan Jokowi menghadapi pademi Covid-19.
Kemudian, Menteri Perhubungan tak muncul selama pelarangan mudik bisa jadi karena persoalan kesehatan, Menteri Perindustrian tak terdengar kiprahnya, Menteri BUMN tidak jelas fungsi dan kontribusinya dalam membangun BUMN sebagai daya dukung ekonomi di tengah pademi Covid 19, serta menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selalu memunculkan kontroversial yg memicu kegaduhan.
"Pandemi Covid-19 ini harus menjadi momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi para menterinya. Agar ke depan bersamaan dengan diterapkannya new normal pemerintahan Jokowi bisa berlari kencang membangun negeri ini," pungkasnya.
https://nasional.sindonews.com/read/...ini-1593399994
