Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menagih utang pemerintah sebesar Rp 800 miliar. Dia mengatakan utang itu belum dibayar ke perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) sejak krisis keuangan 1998.

Jusuf mengaku sudah menagih langsung ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan menyurat ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu. Tetapi belum juga dibayarkan.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pihaknya masih mengecek informasi yang disampaikan Jusuf Hamka. Dirinya pun belum memberikan keterangan lebih lanjut lagi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami lagi cek ya," kata Prastowo kepada detikcom, Rabu (7/6/2023).

detikcom juga mencoba mengonfirmasi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kemenkeu. Kepala Sub Direktorat Humas Bernadette Yuliasari Mulyatnomengatakan bahwa masalah itu merupakan ranah dari Biro Advokadi Setjen Kemenkeu.

"Ini ranahnya Biro Advokasi Setjen Kemenkeu ternyata. Jadi bisa ditanyakan langsung ke sana ya," tuturnya saat dihubungi.

Sebagai informasi, Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka menagih utang ke pemerintah sebesar Rp 800 miliar yang belum dibayar ke perusahannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Dia mengungkapkan, utang ini belum dibayarkan sejak krisis keuangan 1998.

Utang ini berkaitan dengan deposito milik CMNP di Bank Yama yang tidak bisa dibayarkan karena pada 1998 bank tersebut bankrut. Harusnya ada bantuan likuiditas yang dikenal dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Tetapi CMNP tidak mendapatkan ganti dari pemerintah karena karena dianggap berafiliasi dengan Bank Yama.

"Pemerintah menganggap kita ada afiliasi karena Bank Yama yang katanya punya Mba Tutut, sedangkan Citra Marga perusahaan tbk," jelasnya kepada detikcom.

Ia pun menuntut dan menang pada 2012 lalu. Tetapi sampai 2015, pemerintah tak juga kunjung membayar utang tersebut sampai akhirnya membengkak jadi Rp 400 miiliar.

Sudah ada negoisasi dengan Kemenkeu pada 2015 agar utang dikurangi. Akhirnya disepakati hanya Rp 170 miliar. Sayangnya, Jusuf mengatakan sudah 8 tahun beselang belum ada dibayarkan juga. Dia mempekirakan utang pemerintah ke perusahaanya mencapai Rp 800 miliar.

detiknews

ujungnya pingpong sana-sini dan ogah bayar
ajaib. padahal sudah keputusan inkrah di pengadilan

Kalau ada demo bilangnya lewat jalur hukum karena ini negara hukum. Lah ini keputusan hukum suruh bayar hutang koq malah ngeles terus