Sahuti Pengakuan Presiden Jokowi, KKR Laporkan Ribuan Kasus Pelanggaran HAM ke Wali Nanggroe

Selasa, 14 Februari 2023 21:00
Penulis: Subur Dani | Editor: Saifullah
zoom-inlihat fotoSahuti Pengakuan Presiden Jokowi, KKR Laporkan Ribuan Kasus Pelanggaran HAM ke Wali Nanggroe
For Serambinews.com
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh melakukan pertemuan dengan Wali Nanggroe Aceh, Selasa (14/2/2023).
Laporan Subur Dani |  Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH -  KKR) Aceh'>Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi ( KKR) Aceh menyampaikan laporan temuan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa lalu kepada  Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Malik Al Haythar, Selasa (14/2/2023).

Temuan tersebut diharapkan segera mendapat pengakuan negara melalui Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana pengakuan terhadap tiga peristiwa pelanggaran HAM berat di Aceh yang telah diumumkan Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu.

“Laporan temuan  KKR tersebut disampaikan pada pertemuan khusus dengan  Wali Nanggroe, Selasa pagi, 14 Februari 2023, di Meuligoe  Wali Nanggroe,” kata Kabag Humas dan Kerjasama  Wali Nanggroe, M Nasir Syamaun, MPA.

M Nasir menjelaskan, dari  KKR hadir langsung Masthur Yahya, SH, MHum (Ketua), yang didampingi para komisioner, anggota kelompok kerja, dan staf. 

Sementara Wali Nanggroe, didampingi Staf Khusus Teuku Kamaruzzaman dan DR M Raviq.

“Salah satu poin pertemuan dengan  Wali Nanggroe hari ini adalah dalam rangka menyahuti pengakuan Presiden terhadap tiga pelanggaran HAM berat di Aceh,” kata Masthur usai pertemuan.

Pada kesempatan itu, Masthur menyampaikan, data-data kepada  Wali Nanggroe untuk kemudian diharapkan dapat dikomunikasikan ke berbagai pihak.

Agar kasus-kasus tersebut juga segera mendapat pengakuan dari negara, dalam hal ini adalah Presiden.

“Kita ingin ribuan data-data yang telah kita kumpulkan juga sepaket dengan tiga peristiwa pelanggaran HAM yang telah diakui Presiden, supaya tidak terjadi kecemburuan sosial sesama korban,” sebut Masthur. 

Terkait tiga kasus pelanggaran HAM yang telah diakui Presiden, menurutnya, hal itu adalah suatu kemajuan setelah sekian lama tidak pernah terdengar apa pun hasil temuan-temuan dari Komnas HAM.

KKR Aceh telah menyiapkan diri, jika tim yang dibentukPresiden meminta data-data berikutnya. “Kita siap!” tegas Masthur.

Pasca pengakuan Presiden beberapa waktu lalu, ada beberapa korban yang menanyakan kepada  KKR Aceh mengapa kasus-kasus lain tidak mendapatkan pengakuan serupa.

“Kita sampaikan bahwa Presiden menggunakan data dari Komnas HAM, sedangkan data yang kita miliki lebih daripada itu jumlahnya, dan terus kita perjuangkan tindaklanjutnya,” kata Masthur.

Menanggapi pertemuan tersebut, M Nasir mengatakan,  Wali Nanggroe mengapresiasi apa yang telah dikerjakan  KKR Aceh.

Bagi  Wali Nanggroe, pertemuan dengan  KKR menjadi penambah energi untuk terus memperjuangkan agar kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh, baik yang berat maupun yang ringan, untuk diselesaikan dengan baik dan segera.

“Ada ribuan data-data yang sudah dikumpulkan oleh  KKR Aceh, dan itu diakui  KKR sudah otentik,” bebernya.


“Kasus-kasus itu harus diikutsertakan (dalam pengakuan negara), insya Allah ini akan terus kita perjuangkan,” tegas  Wali Nanggroe sebagaimana disampaikan M Nasir.(*)

https://aceh.tribunnews.com/2023/02/...groe?page=all.
Banyaknya kasus pelanggaran HAM yang dilakukan aparat di Aceh dari berbagai masa
Bagaimana dengan daerah Papua yang juga banyak kasus pelanggaran HAM dan jadi alat buat seperatisme nyari dukungan?