Senin, 23 Mei 2022 13:15 WIB

Jakarta -Komisi D DPRD DKI Jakarta menggelar rapat bersama Pemprov DKI terkait progres pembangunan intermediate treatment facility (ITF). DPRD DKI menyoroti kebutuhan anggaran untuk proyek ITF Sunter yang mengalami kenaikkan menjadi Rp 5,2 triliun.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah dalam rapat kerja bersama JakPro, Perumda Sarana Jaya dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada Senin (23/5/2022). Ida mempertanyakan mengapa kebutuhan nilai proyek ITF Sunter membengkak Rp 1,2 triliun.

Padahal, dalam RAPBD 2022 lalu JakPro hanya mengajukan persetujuan dana pinjaman ke DPRD untuk membangun ITF Sunter sebesar Rp 4 triliun. Sebagai informasi, JakPro merupakan BUMD yang ditugaskan Pemprov DKI membangun ITF Sunter, Jakarta Utara dan ITF di Jakarta Barat.

"Sudah saya sampaikan Pak Widi saya pernah duduk bareng dengan Fortum dan Pak Faisal waktu itu, JSL. Itu anggarannya tidak sebesar ini. Tidak sebesar Rp 5,2 (triliun). Waktu itu sekitar Rp 4 triliun," kata Ida, Senin (23/5/2022).

Ida kaget kenaikan anggaran itu terlalu signifikan. Dia mengatakan anggaran pembangunan fasilitas itu bisa ditekan menjadi Rp 3 triliun.

"Bahkan saya katakan kepada Fortum ini kalau mau ditekan sebenarnya Rp 3 triliun cukup, kalau mau ditekan. Kalau sekarang hari ini saya dapat tampilan 5,2 itu untuk utara," ujarnya.

Seperti diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi sempat mencoret usulan pinjaman uang sebesar Rp 4,026 triliun yang diajukan PT Jakarta Propertindo (JakPro) dalam Rancangan APBD DKI Jakarta 2022. Rencananya, anggaran ini diperuntukkan bagi proyek intermediate treatment facility (ITF) Sunter.

"Saya sebagai pimpinan Dewan tidak menyetujui pinjaman JakPro senilai Rp 4,026 triliun,"kata Prasetio saat memimpin rapat Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 di DPRD DKI Jakarta, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (23/11/2021).

Ditemui seusai rapat, Prasetio mengaku belum mendapatkan penjelasan lengkap dari pihak eksekutif terkait pinjaman itu sehingga dia khawatir jika rancangan anggaran itu diresmikan menjadi perda akan bermasalah di kemudian hari.

"Sampai hari ini saya tidak pernah mendapatkan itu dan tidak terbahas. Kalau tidak terbahas tapi kita masukkan ke dalam anggaran, ke perda, jadi temuan, akhirnya jadi masalah nih. Saya bilang sama Bu Sri, saya kalau dipaksakan begini saya nggak mau," ujarnya.

(taa/idn)

Sumber