TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan konsultan sebagai tersangka dalam kasus suap. Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi penetapan tersangka kasus suap pajak ini.

"Kebijakan KPK saat ini, pengumuman tersangka setelah dilakukan upaya paksa baik itu penangkapan maupun penahanan," kata Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Rabu, 3 Maret 2021.

Sumber yang mengetahui penyidikan kasus ini mengatakan para wajib pajak berupaya mengakali nilai pajak. Sebuah perusahaan pertambangan, misalnya, mengurus pajaknya untuk tahun 2016 dan 2017. Seharusnya untuk tahun 2016 jumlah kurang bayar pajak perusahaan ini sebesar Rp 91 miliar. Namun, Nilai Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan di tahun itu hanya sebesar Rp 70 miliar.

Selanjutnya untuk tahun 2017, jumlah lebih bayar pajak perusahaan ini seharusnya hanya Rp 27 miliar. Namun, jumlah lebih bayar yang ditetapkan di tahun itu justru mencapai Rp 59 miliar. Jumlah duit yang diduga diserahkan untuk mengurus pajak ini sebesar Rp 30 miliar.

Selanjutnya, ada pula perusahaan perbankan yang diduga memiliki Nilai Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp 300 miliar diduga memberikan duit kepada pejabat pajak sebesar Rp 5 miliar. Ada juga perusahaan perkebunan yang memiliki Nilai SKP Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar, diduga menyetor duit sebanyak Rp 15 miliar.

Kementerian Keuangan sudah membebastugaskan pejabat yang diduga terlibat dalam suap ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mendukung langkah KPK untuk mengungkap kasus dugaan korupsi di Dirjen Pajak. Ia mengatakan Kemenkeu akan ikut kerja sama menegakkan integritas pegawai.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan suap pajak ini salah satunya memang berkaitan mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan. “Menyangkut perpajakan itu ada kepentingan PT dengan pejabat pajak, kalau mau pajaknya rendah ada upahnya, tentu semuanya itu melanggar ketentuan peraturan di bidang perpajakan,” kata Alex di kantornya, Jakarta, Selasa, 2 Maret 2021.

link


Sumber yang mengetahui penyidikan kasus ini mengatakan para wajib pajak berupaya mengakali nilai pajak. Sebuah perusahaan pertambangan, misalnya, mengurus pajaknya untuk tahun 2016 dan 2017. Seharusnya untuk tahun 2016 jumlah kurang bayar pajak perusahaan ini sebesar Rp 91 miliar. Namun, Nilai Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan di tahun itu hanya sebesar Rp 70 miliar.


Selanjutnya untuk tahun 2017, jumlah lebih bayar pajak perusahaan ini seharusnya hanya Rp 27 miliar. Namun, jumlah lebih bayar yang ditetapkan di tahun itu justru mencapai Rp 59 miliar. Jumlah duit yang diduga diserahkan untuk mengurus pajak ini sebesar Rp 30 miliar.

Selanjutnya, ada pula perusahaan perbankan yang diduga memiliki Nilai Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp 300 miliar diduga memberikan duit kepada pejabat pajak sebesar Rp 5 miliar. Ada juga perusahaan perkebunan yang memiliki Nilai SKP Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar, diduga menyetor duit sebanyak Rp 15 miliar.