JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dari tahun 2014 hingga 2018 pemerintah pusat menghabiskan antara USD90-500 juta setiap tahun untuk tanggap bencana dan upaya pemulihan. Sementara itu selama periode yang sama pemerintah daerah menghabiskan sekitar USD250 juta.

Kebutuhan yang terus bertambah saat ini sangat besar, seiring berbagai dampak keuangan, fiskal, dan sosial yang dialami Indonesia akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk bencana diperkirakan akan terus meningkat.

“Kesiapan keuangan terhadap bencana, guncangan iklim, dan krisis kesehatan seperti COVID-19 menjadi semakin penting bagi Indonesia. Dukungan ini akan membantu pemerintah menjalankan respons secara lebih tepat sasaran dan tepat waktu, mengurangi dampak bencana dan membantu menjaga kemajuan pembangunan yang telah dicapai oleh Indonesia,” ucap Sri Mulyani dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (22/1/2021).

Sri Mulyani pun buka-bukaan Indonesia mendapat pinjaman dari Bank Dunia USD500 juta atau setara Rp7 triliun. Pinjaman ini akan membantu negara untuk membangun dan memperkuat respon dalam hal keuangan akibat bencana alam, risiko iklim, dan guncangan terkait kesehatan.



Menurutnya tanggapan keuangan yang efektif pasca guncangan akibat bencana dan iklim akan membantu melindungi anggaran, dan pada akhirnya melindungi penduduk.

Pemerintah menerapkan proyek baru Pooling Fund Bencana (PFB) yang akan mendukung Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana. Guna memperkuat ketahanan fiskal dan keuangan Indonesia.

PFB akan memanfaatkan pasar asuransi di dalam negeri maupun di tingkat internasional dalam menyiapkan kapasitas keuangan untuk menjadi penyangganya. Proyek ini juga akan membantu memastikan agar aliran dana kepada lembaga pemerintahan untuk anggaran belanja terkait bencana, dan penyaluran bantuan sosial dijalankan secara efektif dan transparan.

link


Sri Mulyani pun buka-bukaan Indonesia mendapat pinjaman dari Bank Dunia USD500 juta atau setara Rp7 triliun. Pinjaman ini akan membantu negara untuk membangun dan memperkuat respon dalam hal keuangan akibat bencana alam, risiko iklim, dan guncangan terkait kesehatan.