Jakarta, CNBC Indonesia - Persoalan baja impor yang mengobrak-abrik pasar domestik dan industri dalam negeri kembali jadi keluhan dunia industri. Baja impor terutama dari China kerap menghantui industri lokal karena harga yang bersaing.
Hal ini juga jadi perhatian Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal yang meminta langkah cepat dari pemerintah agar masalah ini segera tertangani.

"Untuk melindungi persaingan industri baja dari gempuran impor maka dibutuhkan proteksi regulasi industri baja nasional, yaitu safeguard dan anti dumping," katanya dalam jumpa pers virtual di Jakarta hari ini, Kamis (21/1/21).


Usulan itu atas permintaan langsung dari para serikat buruh yang bekerja di industri ini, di antaranya berasal dari beberapa perusahaan, yakni Krakatau Steel, Gunung Raja Paksi, Ispatindo, Master Steel, dan lain-lain. Para buruh memperkirakan, jangankan kebijakan itu baru keluar setahun atau dua tahun, jika tidak ada perpanjangan safeguard selama tiga bulan maka dampaknya akan fatal.
"Baja impor terutama dari Cina dijual sangat murah di Indonesia. Jika dibiarkan, industri baja nasional akan bangkrut dan 100 ribu karyawan terancam PHK massal," kata Said Iqbal.
ketika pabrik baja nasional tidak mendapat perpanjang safeguard, maka ada potensi perusahaan tidak bisa bersaing dengan produk impor murah. Untuk itu, lanjutnya, KSPI meminta Kementerian Perdagangan untuk bisa memberikan diskresi. Dalam hal ini kepada KPPI agar mengambil sikap untuk meneruskan aplikasi safeguard I - H section, sebagai upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri.
"Pak Lutfi itu kawan lama saya, saya yakin dia memberi kebijakan terbaik. Termasuk juga mohon diperhatikan Dirjen, termasuk juga Menko," paparnya.
Ancaman ini muncul sejalan dengan menipisnya permintaan dalam negeri. Sebelum pandemi Covid-19, Pemerintah banyak menyerap produksi dari industri baja, yakni untuk pembangunan infrastruktur seperti jembatan, bendungan. Namun, kini lain cerita.
"Menteri PUPR, semua Kementerian/Lembaga memangkas anggaran yang tadinya untuk infrastruktur dipotong semua, jadi kapasitas produksi yang tadinya bisa dibeli pemerintah, sekarang dipotong semua karena semua biaya ke kesehatan," papar Said Iqbal.

Lapor ke Jokowi
Said Iqbal mengatakan agenda bertemu Presiden Jokowi sempat dijadwalkan namun urung terjadi. Akhirnya ia bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno beberapa waktu lalu.
"Kami diskusikan dunia ketenagakerjaan dan memastikan investasi tetap berjalan baik, 2 minggu lalu dan kami sampaikan. Minta Mensesneg agar diberi waktu untuk bertemu Presiden Jokowi dan mungkin sekarang proses pengaturan jadwal, tapi kita nggak tahu kapan karena Presiden sibuk dan juga kita dalam kondisi pandemi Covid-19," kata Iqbal.
Permintaan bertemu Presiden tidak lepas dari sulitnya industri baja saat ini. Ada ratusan ribu buruh terancam PHK akibat terebutnya pasar oleh baja impor China. Karena itu, perlu ada kebijakan safeguard maupun anti dumping demi menahan serangan industri ini.
"Jika ada harapan bertemu Presiden atau Menteri terkait, akan kami sampaikan fakta-fakta yang akan terjadi jika safeguard industri baja tidak diterapkan bakal ada kolaps perusahaan dan berdampak bagi buruh," sebutnya.
Ketika pabrik baja nasional tidak mendapat perpanjang safeguard, maka ada potensi perusahaan tidak bisa bersaing dengan produk impor murah. Untuk itu, lanjutnya, KSPI meminta Kementerian Perdagangan untuk bisa memberikan diskresi. Dalam hal ini kepada KPPI agar mengambil sikap untuk meneruskan aplikasi safeguard I - H section, sebagai upaya perlindungan terhadap industri dalam negeri.


sumur

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...man-phk-massal