Kalangan dewan melontarkan kritikan tajam kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Selama 10 tahun memimpin Kota Pahlawan, banyak pembangunan dan pengembangan kawasan yang tidak disertai dengan konsep alias asal, terutama di kawasan utara Surabaya.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Surabaya Buchori Imron menegaskan, Tri Rismaharinitidak memiliki perencanaan matang setiap pembangunan wilayah. Sehingga yang terjadi, pembangunan itu hanya asal atau juga sesuai dengan pesanan penguasa. "Banyak sekali proyek Pemkot itu tanpa perencanaan dan DED (Detail Engineering Design) yang matang," ujarnya.

Ketua DPC PPP Kota Surabaya ini mencontohkan, jembatan bambu yang dibangun di Kawasan Wisata Mangrove, Wonorejo, Rungkut, Surabaya. Jembatan yang dibangun dengan APBD Kota Surabaya senilai Rp 1,2 miliar itu saat ini tidak terawat dan beberapa bagian sisinya kondisinya ambruk. (Baca: Perbaiki Kehidupan Perkotaan, Risma Raih Scroll of Honour Award)

"Proyeknya kebanyakan tanpa konsep dan DED yang jelas, langsung dikerjakan begitu saja, proyek jembatan mangrove itu kecil, tapi kalau sampai roboh banyak wisatawan datang kesana kan memalukan, masak Pemkot nggak punya tenaga di paling bawah, tempat wisata kok amburadul," tegasnya.

Anggota DPRD Surabaya dua periode ini mempertanyakan anggaran pembangunan jembatan dengan bahan bambu yang menghabiskan dana miliaran rupiah sungguh tidak masuk akal. Secara kasat mata saja bisa diperkirakan, estimasi anggaran yang dibutuhkan harusnya dikisaran ratusan juta itupun sudah sangat cukup dan jembatan yang dihasilkan pasti berkualitas. "Itu (Rp 1,2 miliar) tidak masuk akal, kalau saya hanya bahan bambu ratusan juta sudah cukup," ungkapnya.

Menurutnya, Pemkot Surabaya perlu mencontoh ke Probolinggo dalam penataan kawasan mengrove. Di Probolinggo jembatan yang membentang di mangrove terbuat dari besi dengan memiliki desain yang cantik. Bahkan di tengah hutan mangrove ada rumah makan.

Kegagalan pemkot dalam pembangunan tidak hanha itu, pembangunan Jembatan suroboyo di kawasan wisata Kenjeran tidak disertai DED yang matang. Pembangunan jembatan yang menghabiskan dana APBD Kota Surabaya sebesar Rp 208 miliar itu saat ini kondisinya tidak difungsikan, bahkan ditutup.

"Jembatan suroboyo itu juga, tiba-tiba dikerjakan begitu saja, DED nya tidak ada, itu tidak bagus. Apalagi sekarang ditutup, tidak memberikan manfaat pada masyarakat sekitar, bahkan tidak ada efek ekonominya sama sekali," ujarnya.

Buchori membandingkan, dana pembangunan Jembatan Suroboyo jika dipakai untuk kensejahterakan rakyat Surabaya akan sangat bagus. Manfaatnya langsung terasa oleh rakyat yang membutuhkan.

Tidak berhenti disitu, Terminal Kedung Cowek yang kondisinya sudah sekian tahun mangkrak, padahal pembangunannya menyedot APBD Kota Surabaya hingga puluhan miliar, namun lagi-lagi tidak memberikan dampak ekonomi pada masyarakat.

"Sentra Ikan Bulak juga menjadi deretan proyek gagal pemkot surabaya, sedikit sekali manfaatnya, modal yang dikeluarkan tidak sesuai dengan manfaat yang dirasakan warga. adalagi cable car yang 800 meter di Tambak Wedi, mangkrak juga, Kalimas juga bangun rumah pompa saja nggak selesai-selesai, banyak sekali proyek Pemkot itu yang manfaatnya nggak dirasakan masyarakat," jelasnya.

Buchori menegaskan, ironis yang terjadi selama ini Pemkot Surabaya asal membangun dan DPRD Surabaya sebagai fungsi kontrol pemkot, terutama Komisi C yang membidangi pembangunan tidak pernah diajak diskusi untuk memberi masukan dalam setiap proyek pembangunan.

"Dewan seperti tidak pernah dianggap keberadaannya. Komisi C mestinya diajak dialog, karena prioritas utama pembangunan itu mengedepankan azas manfaat, tidak seperti yang terjadi selama ini. Pemkot membangun tanpa mengedepankan azas manfaat untuk masyarakat. Mirisnya ratusan miliar uang rakyat hanya terbuang sia-sia untuk proyek mangkrak, dan yang terjadi pembangunan mengedepankan asal penguasa senang," tandasnya.


Sumber