Anies Kunci Jakarta, Denny JA: Bagaimana Kalau Rakyat Melawan?

Jum'at, 11 September 2020, 15:23 WIB



WE Online, Jakarta -Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, ikut merespons kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total, mulai Senin 14 September 2020.

Hal tersebut diunggah dalam akun Facebook miliknya, Jumat (11/9/2020). 

“Bagaimana jika seruan PSBB Total di DKI Jakarta yang dimulai tanggal 14 September 2020 tidak dipatuhi publik?” tulisnya. 

Menurut dia, desakan ekonomi yang besar dan hidup semakin sulit akan membuat publik tetap bekerja mencari nafkah.

Namun, jika kemudian PSBB total mendapat pengawalan ketat dari aparat hukum. “Bagaimana jika publik melawan. Desakan ekonomi membuat mereka tak gentar?” ujarnya.

Ia pun menyatakan bisa saja penerapan hukum malam menuai kemarahan masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi.

“Bagaimana jika dihukum, ini justru akan memulai tahap baru kemarahan publik?” tanya dia.

Lanjutnya, ia menyambungkan krisis kesehatan yang bisa memicu krisis politik. “Krisis kesehatan, melalui krisis ekonomi, mudah memicu krisis politik?” sambungnya.

Bahkan, ia berandai-andai bila keputusan Anies malah memicu kerusuhan di Ibu Kota dan meluas. “Bagaimana jika kebijakan PSBB total berujung pada kerusuhan di Jakarta? Lalu meluas ke banyak bagian Indonesia?” ujarnya.

Terlebih, para menteri Jokowi ikut mengkritik kebijakan Anies tersebut. Seperti Airlangga Hartarto yang menjadi komando tertinggi ekonomi dan penanganan Covid-19 di tingkat pusat yang terang-terangan menyatakan keberatannya.

Menurutnya, suasana psikologis publik setelah tujuh bulan di masa pendemi Covid-19 berbeda dengan masa awal.

Ia mengingatkan, berbagai riset baik di dalam dan luar negeri, menyatakan bahwa lebih banyak masyarakat takut dengan kondisi ekonomi ketimbang wabah Covid-19.

“PSBB total pasti kembali membuat ekonomi semakin terpuruk. Ekonomi yang mulai menggeliat bangkit, yang dengan susah payah dibangun, bisa ambruk lagi,” ungkapnya.

Sambungnya, bahwa kondisi itu jelas akan membuat bahaya penularan virus asal Kota Wuhan itu menjadi sulit dihindari.

“Di sinilah peran leadership. Yaitu bagaimana mencari keseimbangan isu kesehatan versus isu kesulitan ekonomi,” bebernya.

Ia menilai, PSBB total itu adalah satu pilihan selain PSBB sektoral, yang lebih selektif, juga pilihan lain.

“Siapapun yang di posisi Gubernur Anies Baswedan akan kesulitan memilih. Siapapun yang di posisi Presiden RI juga akan kesulitan merespons pilihan gubernur,” ulasnya.

“Akankah presiden melalui prosedurnya membatalkan PSBB Total DKI yang dimulai 14 September 2020?” lontarnya.

“Tujuh bulan setelah pandemik, Corona Virus tak hanya menjadi masalah kesehatan. Ia juga sudah menjadi masalah ekonomi. Juga masalah pertarungan politik,” tandasnya.

Penulis: Redaksi WE Online
Editor: Vicky Fadil

Sumber: https://www.wartaekonomi.co.id/read3...rakyat-melawan




Denny JA

Bagaimana jika seruan PSBB Total di DKI Jakarta, yang dimulai tanggal 14 September 2020 tidak dipatuhi publik? Karena desakan ekonomi, publik tetap bekerja mencari nafkah. Hidup semakin sulit.
Katakanlah kebijakan PSBB total itu akan dikawal ketat. Yang tak mematuhi akan dihukum. Bagaimana jika publik melawan. Desakan ekonomi membuat mereka tak gentar?

Bagaimana jika dihukum, ini justru akan memulai tahap baru kemarahan publik? Krisis kesehatan, melalui krisis ekonomi, mudah memicu krisis politik?
Bagaimana jika kebijakan PSBB total berujung pada kerusahan di Jakarta? Lalu meluas ke banyak bagian Indonesia?
Apalagi para menteri Jokowi mengkritik kebijakan Anies tersebut. Mulai dari komando tertinggi ekonomi dan penanganan covid-19 pusat: Airlangga Hartarto secara gamblang menyatkan keberatannya. 
Tak hanya Menko ekonomi, juga Menteri Perdagangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Wakil Menteri Luar Negri secara terbuka menyampaikan kritik.

Suasa psikologis publik masa kini, 7 bulan setelah pandemik, berbeda dengan masa awal. Berbagai riset, dalam dan luar negeri, menyatakan lebih banyak yang takut dengan kondisi ekonomi ketimbang covid-19:
PSBB total pasti kembali membuat ekonomi semakin terpuruk. Ekonomi yang mulai memggeliat bangkit, yang dengan susah payah dibangun, bisa ambruk lagi.

Tapi bagaimana dengan corona virus yang terus menular? Bukankah ini juga berbahaya?
Di sinilah peran leadership. Yaitu bagaimana mencari keseimbangan isu kesehatan versus isu kesulitan ekonomi.
PSBB total itu satu pilihan. Tapi PSBB sektoral, yang lebih selektif, juga pilihan lain.
Siapapun yang di posisi gubernur Anies Baswedan akan kesulitan memilih. 
Siapapun yang di posisi presiden RI juga akan kesulitan merespon pilihan gubernur. 

Akankah Presiden melalui prosedurnya membatalkan PSBB Total DKI yang dimulai 14 September 2020? 
Tujuh bulan setelah pandemik, Corona Virus tak hanya menjadi masalah kesehatan. Ia juga sudah menjadi masalah ekonomi. Juga masalah pertarungan politik.***

Sept 2020