INDUSTRY.co.id - Jakarta - Sejumlah Menteri Kabinet Kerja Joko Widodo ramai-ramai memproptes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total di Ibu Kota pada tanggal 14 september 2020 mendatang.

Menurut para Menteri Jokowi, penerapan PSBB total di DKI Jakarta akan berdampak pada perekonomian yang saat ini sedang mengalami tren membaik usai terpukul habis-habisan pada masa PSBB Maret 2020 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pengumuman PSBB total di Jakarta telah menimbulkan ketidakpastian pada pasar saham terutama IHSG. Diakui Airlangga, gara-gara pengumuman PSBB total, IHSG kini berada di bawah 5.000 lagi seperti awal pandemi.

"Kita harus lihat gas dan rem ini. Kalau direm mendadak kita harus menjaga kepercayaan publik karena ekonomi ini tidak semua faktor fundamental tapi ada sentimen," ucap Airlangga dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin, Kamis (10/9/2020). 

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengaku khawatir dengan pengumuman PSBB total jilid II. Agus mengakui bahwa dalam beberapa bulan terakhir, tren kinerja industri sudah relatif membaik. PMI manufaktur sudah kembali menyentuh angka 50,8 alias di atas ambang batas minimum 50 pada Agustus 2020 lalu. 

"DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali memengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI, apalagi kalau diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat. Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan," ucap Menperin Agus.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga mewanti-wanti dampak penerapan PSBB total jilid II ini. Dikatakan Mendag, jika PSBB diberlakukan, ada risiko jalur distribusi terganggu. 

Ia mengatakan, kelancaran jalur distribusi diperlukan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan.

"Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB RI," kata Mendag Agus.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar juga mengkhawatirkan keadaan serupa.

Mahendra mengatakan perlu ada pengecualian bagi sektor industri yang bisa menjalankan protokol kesehatan. 

Ia menilai Kadin bisa menciptakan standar yang bisa diikuti tiap industri dan hal ini perlu didorong untuk diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta. 

"Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini, tidak realistis kita berpandangan pandemi akan selesai. Dalam jangka pendek maka tidak ada yang tahan," ucap Mahendra.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat penanganan COVID-19 dengan kembali menerapkan PSBB di DKI Jakarta.

Anies mengatakan, penarikan tersebut berdasarkan data angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi dan ICU COVID-19. PSBB mulai diberlakukan pada Senin, 14 September 2020 dengan meniadakan kegiatan perkantoran. 

Baca Selengkapnya:
https://www.industry.co.id/read/7379...-ii-di-jakarta