Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS di DPR RI, Netty Prasetiyani meminta pemerintah melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memastikan vaksin corona yang akan diproduksi di Indonesia bersertifikat halal. Ia mengaku hal ini sebagai tanggung jawab moral PKS ikut memastikan vaksin yang halal.

"Sebagai tanggung jawab moral dan politik, PKS akan menyarankan pelibatan MUI sebagai verifikator yang menjamin keamanan, kehalalan dan ke-thayyib-an dari vaksin manapun yang nantinya diproduksi oleh pemerintah," ujar Netty kepada Validnews, Jumat (24/7).

Ia menambahkan, hal ini juga sebagai bentuk perlindungan dan memastikan keamanan kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Menurutnya, pemerintah juga perlu memahami pentingnya terkait sertifikasi halal ini.
"Hal ini penting sebagai bentuk pelindungan negara kepada masyarakatnya menjamin rasa aman mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam yang memiliki value dan prinsip yang harus dipahami serta difasilitasi sebagai oleh negara," paparnya.




Anggota Komisi IX DPR RI ini juga berharap, harga kisaran vaksin yang nantinya akan diproduksi massal bisa menjangkau semua kalangan. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah atas kendali mutu dan harga pasar.

Ia berpendapat, pemerintah dapat menggunakan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid-19 ini agar harga vaksin nantinya terjangkau.

"Selain harga yang terjangkau, pemerintah juga wajib memastikan ketersediaan jumlah vaksin, dan pendistribusiannya secara merata ke semua daerah," tegas Netty.



Di sisi lain, Netty mengingatkan kepada pemerintah agar produksi vaksin corona ini tidak dijadikan bisnis yang hanya mengincar keuntungan. Ia khawatir adanya potensi bisnis ini akan dimanfaatkan oleh para oknum yang tidak memiliki mental kepedulian.
"Berangkat dari pengalaman saat menghadapi SARS, saya mengingatkan jangan sampai proyek vaksin ini hanya sebagai bisnis saja, jangan sampai ada oknum yang mendapatkan kesempatan dalam kesempitan," cetusnya.

Lebih lanjut, Netty juga mengingatkan pemerintah perlu meningkatkan kerja sama antar sektor dalam memproduksi vaksin corona ini. Ia berpandangan pihak kementerian dan lembaga terkait, seperti Kemenkes, Kemenristek, BPOM, Biofarma, wajib mengawal prosesnya untuk memastikan aspek keamanan, akurasi, dan pemenuhan syarat uji klinis.

"Uji klinis vaksin dari China ini tentu perlu dukungan multi-stakeholder, terutama untuk keselamatan para relawan yang mengikuti uji klinis. Tapi, harapan utamanya adalah vaksin ini dapat menjadi pemutus mata rantai covid-19," tandas Netty.

Barokah

Cocok, lbh baik mahalan dikit kagak apa2 asal halal, misalnya selisih 20 rebu x 275 juta vaksin utk rakyat Indonesia lumayan dananya bisa utk kesejahteraan ummah agar makin kaffah


Utk produksi vaksin agar syar'i ada baiknya lantunan ayat2 ruhani dialunkan agar virus corona yg dilemahkan sbg bahan vaksin mendpt hidayah mengingat mereka sbnrnya tentara Allah yg desersi

Insha Allah vaksin tsb akan lbh mujarab

Subhanallah