Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal program Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut lambat implementasinya. Menurutnya hal itu terjadi karena banyak aturan yang berbelit.

Kini, Luhut mengatakan semua aturan sudah disederhanakan untuk mempercepat implementasi program tersebut. Dia juga menegaskan dalam rangka penyederhanaan aturan tetap pada rambu yang aman dan menghindari moral hazard.

"Program Presiden agak lambat di awal, karena memang banyak aturan berbelit. Presiden sudah minta disederhanain dan sekarang sudah disederhanakan tapi tetap dalam rambu aturan yang aman, kan itu selalu diisukan moral hazard," ungkap Luhut dalam acara launching kampanye Bangga Buatan Indonesia yang disiarkan Kemenperin di akun YouTubenya, Rabu (1/7/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memang sempat jengkel dengan kinerja kabinetnya di tengah Corona. Salah satu yang disorotinya adalah lambatnya kinerja para menteri dalam melakukan tugasnya. Jokowi juga merasa sampai kini para menterinya masih berpola pikir normal bukan dengan pola pikir sedang krisis.

"Lah kalau saya lihat bapak ibu dan saudara-saudara masih melihat ini sebagai masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extra ordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya," tutur Jokowi saat membuka rapat terbatas pagi ini di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/6/2020).

Kembali ke Luhut, dia mengatakan dirinya dan beberapa instansi sudah menyamakan bahasa dalam menghadapi keadaan krisis. Menurutnya dalam keadaan krisis seperti ini memang tidak bisa menggunakan pola pikir dalam kondisi normal.

"Tentu kita harus lihat keadaan krisis nggak boleh berpikiran keadaan normal, kemarin di kantor Pak Mahfud kita kumpul semua 4 Menko, Gubernur BI juga, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, dan Menkumham menyamakan bahasa," kata Luhut.

Begitu juga dalam langkah audit, semua harus dilakukan dengan cepat dalam kondisi krisis. Luhut mengatakan pemerintah tak mau ada kasus yang memanjang dan semuanya harus transparan.

"Kemudian dalam langkah audit, BPK misalnya, itu juga harus lihat kacamata krisis, maka perlu kecepatan. Kita juga tidak ingin ada kasus diciptakan dan diperpanjang. Kita mau transparan," ujar Luhut.

link


"Program Presiden agak lambat di awal, karena memang banyak aturan berbelit. Presiden sudah minta disederhanain dan sekarang sudah disederhanakan tapi tetap dalam rambu aturan yang aman, kan itu selalu diisukan moral hazard," ungkap Luhut dalam acara launching kampanye Bangga Buatan Indonesia yang disiarkan Kemenperin di akun YouTubenya, Rabu (1/7/2020).