Amerika Klaim Bisa Rudal Pulau Buatan China dalam 30 Menit



AKHIRNYA pemimpin Asia Tenggara mengeluarkan sikap tegas menyikapi aksi China yang mengklaim sebagai penguasa perairan dan pulau-pulau di Laut China Selatan berdasarkan klaim sejarah.

Pemimpin Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) menyatakan perjanjian laut PBB tahun 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sebagai dasar hukum untuk mengklaim perairan dan pulau di Laut China Selatan.

Pernyataan Pemimpin ASEAN ini dikeluarkan Vietnam, Sabtu (27/6/2020) atas nama 10 negara anggota.

Pada KTT Tahunan pemimpin ASEAN melalui video pada Jumat (26/6/2020), menjadikan pandemi virus coronavirus dan perselisihan wilayah yang berkecamuk lama sebagai agenda utama.

"Kami menegaskan kembali bahwa UNCLOS 1982 adalah dasar untuk menentukan hak maritim, hak berdaulat, yurisdiksi dan kepentingan yang sah atas zona maritim," kata pernyataan ASEAN seperti dilansir south china morning post.

UNCLOS atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut, mendefinisikan hak-hak negara untuk lautan dunia dan membatasi garis perairan yang disebut zona ekonomi eksklusif di mana negara-negara pantai diberi hak untuk secara eksklusif menyadap perikanan dan sumber daya bahan bakar.

UNCLOS adalah hasil dari Konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. Hingga kini, tak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan Konvensi, termasuk Uni Eropa.

Pemimpin ASEAN mengatakan, "UNCLOS menetapkan kerangka hukum di mana semua kegiatan di lautan dan laut harus dilakukan."

China belum mengomentari pernyataan ASEAN ini.

Tiga diplomat Asia Tenggara mengatakan pernyataan pemimpin ASEAN ini menandai penguatan signifikan dari pernyataan blok regional tentang supremasi hukum di Laut China Selatan yang menjadi pemicu konflik utama di Asia Tenggara.

Mereka berbicara dengan syarat anonim karena kurangnya otoritas untuk berbicara di depan umum.

Sebelumnya China dengan kekuatan militernya mengklaim lebih dari 80 persen Laut China Selatan yang dipersengketakan dengan nine dash line (garis sembilan garis putus-putus).

Klaim itu membentang sejauh 2.000 km (1.242 mil) dari daratan China, meliputi perairan yang dekat dengan Indonesia dan Malaysia.

Klaim China tumpang tindih dengan klaim teritorial negara-negara anggota ASEAN, yakni Vietnam, Malaysia, Filipina dan Brunei.



Sebagai pemimpin ASEAN tahun ini, Vietnam mengawasi penyusunan "pernyataan ketua," yang bukan dokumen yang dinegosiasikan tetapi diedarkan di antara negara-negara anggota lainnya untuk konsultasi.

Vietnam telah menjadi salah satu kritik paling vokal terhadap tindakan tegas China di perairan yang disengketakan.

Sebelum Indonesia juga dengan tegas menolak klaim China, di mana Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengirim surat pada Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, Selasa (26/5/2020).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan "garis sembilan garis putus-putus (dash nine)'' yang dikeluarkan oleh China "tidak memiliki dasar hukum internasional" dan bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut ( UNCLOS 1982).

Menlu Retno menambahkan peta garis sembilan yang tumpang tindih dengan zona ekonomi beberapa negara Asia Tenggara, adalah fiktif dan tidak memberikan kedaulatan China atas wilayah tersebut.

Awal Juni 2020, Filipina mendadak berubah haluan politik menyikapi konflik Laut China Selatan yang dipicu arogansi China.

Jika selama ini Duterte dianggap memihak China, meski teritorialnya diinvasi China, mendadak Filipina berubah haluan.

Filipina balik ke sekutu lamanya, Amerika Serikat dengan mempertahankan The Visiting Forces Agreement (VFA) atau perjanjian kunjungan pasukan dengan AS yang mulai berlaku 1999.

Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1988 tersebut , memberikan akses bagi pesawat dan kapal militer AS masuk gratis ke Filipina dan melonggarkan pembatasan visa bagi personel militer AS.

Sebelumnya, pada Februari 2020, Pemerintah Filipina telah memberikan pemberitahuan selama 180 hari kepada AS untuk mengakhiri kesepakatan tersebut.

Akhirnya Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr blak-blakan mengungkap alasan Duterte berubah haluan dan kembali ke sekutu lamanya Amerikan.

Dalam wawancara dengan pembawa acara ANC Karen Davila, Senin, Locsin mengatakan keputusan Presiden Rodrigo Duterte awal bulan ini untuk mempertahankan The Visiting Forces Agreement (VFA) dengan Amerika Serikat dimotivasi oleh keinginannya untuk mengurangi ketegangan di Laut Cina Selatan.


Locsin membenarkan bahwa pembicaraan mengenai eksplorasi minyak dan gas bersama dengan China telah terhenti.

Melansir south china morning post, Locsin juga mengakui China telah "mempersenjatai" Scarborough Shoal, yang merupakan wilayah China.

Locsin juga mengatakan kapal induk angkatan laut AS memiliki "hak internasional" untuk memasuki Laut China Selatan.

Ternyata Duterte telah menyampaikan langsung ke Presiden China Xi Jinping soal keluhan aksi kapal-kapal China masuk Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, tapi tanggapan Xi Jinping "sangat dingin".

Locsin membantah dia dan Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana membujuk Duterte untuk membalikkan keputusannya.

"Saya pikir ini [adalah] situasi di mana [Duterte] melihat bahwa ketegangan di Laut China Selatan menghalangi tanggapan bersama terhadap pandemi Covid," katanya.

“Meningkatnya ketegangan militer di Laut China Selatan tidak membantu siapa pun. Duterte baru saja memanggil kita dan berkata, "Itu dia, tunda dulu."

Kehadiran kapal induk AS di dekat Laut China Selatan setelah pengumuman penangguhan 2 Juni adalah kebetulan, kata Locsin, menambahkan bahwa "AS menjalankan kebebasan navigasi di Laut China Selatan dan itu adalah hak internasional".

Laut China Selatan, salah satu jalur air tersibuk di dunia, mengalami beberapa sengketa wilayah yang tumpang tindih yang melibatkan Filipina, Vietnam, China, Brunei, Taiwan, dan Malaysia, berdasarkan berbagai catatan sejarah dan geografi.

Filipina menegaskan kepemilikan Gugus Pulau Kalayaan di Kepulauan Spratlys dan mengklaim Scarborough Shoal, yang diduduki China, sebagai bagian dari "daerah penangkapan ikan tradisional".

China belum bereaksi terhadap Duterte yang tiba-tiba memutar balik VFA, tetapi Locsin mengatakan langkah itu "tidak menyusahkan siapa pun".

"Sebaliknya [itu] sepenuhnya meyakinkan ... semua protagonis di Laut China Selatan," katanya.

"Kami sekarang kembali ke situasi sebelum penghentian [ketika] tampaknya ada semacam akomodasi oleh dua kekuatan besar [China dan AS]."

"Dan lelaki [yang melakukan briefing] mengatakan ... 'Dalam 30 menit pertama konflik, kita akan mengirim rudal ke sana'," kata Locsin.

"‘ Dan rudal itu adalah rudal panas. Dan kita akan mengubah pasir itu menjadi botol Coca-Cola. 'Jadi itulah tanggapan mereka terhadapnya. "

Locsin tidak memastikan apakah Manila harus menuntut kompensasi dari China atas kerusakan terumbu karang di Laut China Selatan, akibat reklamasi China.

“Saya akan memikirkannya… Saya belum pernah memikirkan masalah itu”.

Filipina dan AS menandatangani Mutual Defence Treaty (MDT) pada tahun 1951, yang akan mewajibkan kedua belah pihak saling membantu bila mendapat serangan.

Namun, Locsin mengatakan selama kepresidenan Barack Obama, Amerika menegaskan MDT mengkover perselisihan terirorial.

Hal itu diungkapkan saat pergantian komandan Commander-in-Chief Pacific (CINCPAC).

"Tiba-tiba, dia mengumumkan‘ Ngomong-ngomong, MDT tidak membahas perselisihan mengenai wilayah ', "kata Locsin, menambahkan dengan sinis:" Terima kasih banyak ".

"Jika suatu garis dilintasi oleh pihak mana pun, oleh kekuatan asing mana pun, Mutual Defence Treaty (MDT) berlaku - dan itu berarti saya akan mengatakan - yah, saya kira itu berarti perang," katanya, meskipun ia menyatakan bahwa China belum melewati batas seperti itu.

Locsin juga membela Duterte yang dinilai publik Filipina lembek menyikapi aksi berulang kapal-kapal China ke wilayah Filipina.

"Presiden membawa [serangan] ini sendiri ke Presiden Xi," katanya.

"Terkadang itu tidak diterima dengan baik. Ada satu kali dia mengungkitnya - saya berkata, "Mungkin Anda seharusnya tidak membicarakannya saat ini." Reaksi Xi Jinping sangat dingin. ”

Pada 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag memutuskan mendukung Filipina dalam perselisihan teritorialnya dengan China, menolak legalitas jalur nine dash line China.

Locsin memberikan penghormatan kepada mantan presiden Benigno Aquino, mantan menteri luar negeri Albert del Rosario dan mantan hakim Mahkamah Agung Antonio Carpio karena mengajukan dan memenangkan kasus ini.

"Saya 100 persen berterima kasih kepada mereka, sebagaimana seharusnya suatu negara, untuk memenangkan kasus itu," katanya.

"Kami memiliki hukum di pihak kami."

Namun, Locsin mengakui negosiasi tentang proyek-proyek eksplorasi minyak dan gas bersama telah terhenti, meskipun nota kesepahaman telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi dalam "tindakan kepercayaan tertinggi".

"Ada pembicaraan," katanya.

"Di sisi China, di sisi Filipina, mereka masih berbicara tentang arti dari istilah ini dan itu dan saya berkata, di kedua sisi, saya tidak akan mengadakan pertemuan lagi."

Demikian pula, Locsin mengatakan dia menandatangani memorandum tentang proyek infrastruktur jalan dan sabuk yang diberikan kepadanya oleh Wang.

"Kau tahu?" Aku berkata, "Aku tidak akan membacanya, aku akan menandatanganinya di sini," katanya.

"Begitulah cara Anda mengembalikan kepercayaan oleh orang China."

Pada bulan Juli 2016, pengadilan arbitrase internasional membatalkan klaim historis Tiongkok yang luas atas perairan berdasarkan UNCLOS.

Namun China menolak putusan ini dan menyatakan tidak akan mengakuinya.

Dalam beberapa tahun terakhir mengubah tujuh terumbu yang disengketakan menjadi pangkalan-pangkalan pulau yang dilindungi rudal, termasuk tiga dengan landasan pacu militer, dan terus mengembangkannya dalam tindakan yang memicu protes dan mengkhawatirkan negara-negara penuntut saingan, serta Amerika Serikat dan Asia. dan sekutu Barat.

Dalam beberapa bulan terakhir, saat dunia sibuk menghadapi pandemi virus Corona, China malah makin agresif memperkuat penguasaannya di pulau pulau sengketa Laut China Selatan.

China sudah berkali-kali menunjukkan arogansi di Laut China Selatan dan menunjukkan hegemoni atas 10 negara-negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia.



Misalnya China menurunkan kapal survei di perairan yang diklaim Malaysia, tidak jauh dari kapal pengeboran West Capella, yang disewa perusahaan minyak Malaysia, Petronas, untuk mensurvei minyak di Laut China Selatan.

Sebelumnya Tiongkok mengeluarkan larangan nelayan negara lain menangkap ikan di sekitar Kepulauan Paracel yang kini dikuasai China.

Lalu China untuk mendirikan distrik administratif di Paracels, dan satu lagi di Kepulauan Spratly, yang diklaim Vietnam dan Filipina.

Dan China juga menenggelamkan kapal penangkap ikan Vietnam.

S u m u r