Merasa Terhina Disumbangi Beras 3 Sendok dan Telur Puyuh 2 Butir, Wakil Rakyat Banting Paket Sembako



TRIBUNPEKANBARU.COM, PASIRPANGARAIAN - Kritikan untuk mengingatkan wakil rakyat dan bupati Rokan Hulu dari warga ternyata tidak disambut baik oleh wakil rakyat.

Kritikan berupa sumbangan kepada wakil rakyat itu dituding wakil rakyat sebagai bentuk penghinaan bukan sindiran atau mengingatkan.

Seolah lupa bahwa ia duduk di kursi kursi rakyat atas pilihan rakyat, kritikan warga dianggapnya penghinaan dan sembako yang diberikan warga pun dibanting.

Kejadian itu berawal dari sejumlah masyarakat Rokan Hulu mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Rokan Hulu pada Kamis (30/4/2020).

Masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Masyarakat Indonesia (PMI) Perjuangan mendatangi gedung dewan tersebut untuk memberikan sumbangan sembako.

Perwakilan PMI Perjuangan Umri mengatakan, bantuan sembako yang sudah diberi nama masing-masing anggota dewan dan penerima lainnya itu berupa beras tiga sendok, masker satu helai, telur puyuh dua butir dan mie instan satu bungkus sebagai bentuk kritik dan sindiran atas lambannya kinerja pemerintah termasuk legislatif dalam melakukan penanganan covid-19 di Rokan Hulu.

"Kami datang ke DPRD Rohul ini untuk memberikan sumbangan sembako sebagai bentuk kritik atas lambannya kinerja eksektutif, yudikatif dan legislatif di Rokan Hulu," kata dia.

Bantuan yang dilabeli tulisan 'Biaya Anggaran Rp. 12,6 R (Tanpa Mark Up)' itu diberi pesan 'Dari Anggaran Dapur Rakyat Jangan Rebutan, Malu Kita' itu diserahkan secara simbolik kepada Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra di ruangan kerjanya.

Umri menegaskan, sumbangan tersebut adalah bentuk keresahan atas lambatnya kinerja pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat.

Umri menilai, Pemkab Rohul sudah mencairkan anggaran penanganan covid-19 tahap pertama sebesar Rp. 12,6 Miliar.

Namun, bagaimana penggunaannya masih belum jelas dan belum dirasakan oleh masyarakat terdampak covid-19 di Rokan Hulu.

"Anggaran yang disiapkan sudah ada. Statemen Bupati Rohul Sukiman di media juga sudah disampaikan, bahwa anggaran miliaran itu untuk membantu kesulitan masyarakat," jelasnya.

"Tapi mana? Sampai saat ini, masyarakat masih kesulitan dan bertanya, mana bantuan dari pemerintah untuk kami masyarakat. Jangan-jangan, uang miliaran itu cuma sekedar omongan saja," tambah Umri.

Dia menegaskan, dalam beberapa waktu kedepan PMI Perjuangan akan datang lagi ke kantor dewan untuk menyalurkan kritik selanjutnya.

"Sampai ada kejelasan mengenai penggunaan anggaran itu, kami akan datang lagi kesini (DPRD Rohul, red)," tegasnya.

Tak hanya kepada 45 orang anggota legislatif saja, kritik berup sumbangan sembako itu juga diberikan kepada Bupati Rokan Hulu Sukiman dan Sekda Abdul Haris yang dititipkan melalui Sekwan DPRD Budhia Kasino.

Terpisah, Ketua DPRD Rokan Hulu Novliwanda Ade Putra mengatakan, pihaknya mengapresiasi kritik yang dilakukan oleh PMI Perjuangan tersebut.

Menurut dia, sepanjang masih di dalam koridor yang tepat, dia akan menerima kritikan dalam bentuk apapun dari masyarakat Rokan Hulu.

"Terimakasih atas kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Sampai saat ini, memang kita akui penanganan covid-19 di Rohul lamban karena terkendala aturan yang berbelit-belit," sampainya.

Wanda menegaskan, DPRD Rohul sudah mendorong kinerja Pemkab Rohul untuk mempercepat penanganan masalah tersebut.

Walau demikian, dia mengakui, secara regulasi pihaknya tak dapat berbuat apa-apa dengan alasan hal tersebut merupakan domain pemerintah pusat.

"Kita tak bisa mengotak-atik masalah aturan karena hal itu kan aturan dari pusat dan pembahasannya di pusat sana. Tak bisa dilakukan di daerah," tandasnya.

Anehnya, penolakan terhadap kritik tersebut justru terjadi dari Wakil Ketua DPRD Rokan Hulu Syahril Topan.

Dia mengaku berbeda pandangan dengan ketuanya tersebut.

Topan yang bahkan membanting paket sembako atas namanya tersebut merasa dihina dengan kritikan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut.

"Saya tidak terima dengan sumbangan ini. Ini bukan kritikan, ini namanya penghinaan. Kalau mau mengkritik itu jangan ditulis namanyalah di bungkus sumbangannya. Itu sama saja menganggap semua anggota dewan tidak berbuat. Padahal kami berbuat, hanya saja tidak dibesar-besarkan," kata dia.

Topan menegaskan, dirinya tidak terima diperlakukan seperti itu dan merasa jika hal tersebut adalah penghinaan bagi dirinya selaku anggota legislatif.

"Saya tidak terima dikritik seperti ini. Ini penghinaan namanya," tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan PMI Perjuangan Umri menegaskan, jika tak sanggup menerima kritikan, lebih baik mundur.

"Kalau ada anggota dewan ini yang tidak terima dikritik, lebih baik mundur saja. Kan malu, masak perwakilan masyarakat tak siap untuk dikritik oleh masyarakatnya sendiri," tandasnya.

https://pekanbaru.tribunnews.com/202...mbako?page=all




Namanya juga DPRD:

Dewan
Pengerat
Rakyat
Daerah