Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu sibuk mengurusi ojek online (ojol) selama wabah virus corona (Covid-19) dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Shafruhan pemerintah saat ini terkesan berat sebelah hingga mengesankan ojol yang paling menderita. Padahal di luar sana, ia mengatakan banyak pengusaha transportasi termasuk pekerjanya luntang-lantung akibat kondisi ini. 


"Cuma pemerintah selalu melihat ojol dan ojol, kalau dilihat gini ya bayangkan jadi kecemburuan sosial dari awak angkutan umum melihat prilaku pejabat di negara ini," kata Shafruhan melalui sambungan telepon, Rabu (15/4).

Pemerintah diketahui telah menerapkan PSBB di Jakarta sejak Jumat 10 April yang salah satu aturannya melarang ojol mengangkut penumpang, kecuali barang.

PSBB Jakarta berada di bawah Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

Kebijakan itu sempat mendapat banyak protes dari pengemudi ojol lantaran mereka merasa pendapatan bakal berkurang karena tidak lagi bisa mengangkut penumpang.

Dua hari setelah PSBB Jakarta dimulai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan ojol diperbolehkan mengangkut penumpang dengan syarat. Aturan itu tertuang pada Permenhub Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Gubernur Jakarta Anies Baswedan kemudian menyatakan ojol tetap tidak boleh mengangkut penumpang. Sedangkan Kemenhub lantas menyatakan kebijakan terkait ojol diserahkan kepada pemerintah daerah.

Atas adegan tarik ulur tersebut Shafruhan bilang seharusnya pemerintah jangan hanya mementingkan nasib ojol melalui berbagai macam upaya. Dia berharap pemerintah juga memikirkan nasib pihak lain di sektor angkutan umum untuk menjalani masa sulit.

"Tapi tunjukkan juga iktikad baik, jangan cuma bicara tentang ojol tapi angkutan umum lain tidak dibicarakan. Tersinggung awak lain. Mereka banyak bertanya, 'Pak pemerintah tau tidak sih kalau kita ini sudah puluhan tahun bantu pemerintah melayani masyarakat?'," kata dia.

"Jadi seperti ada sikap diskriminasi, kami juga repot dengar keluhan itu. Maka kami perlu agar pemerintah lebih care karena kita semua anak bangsa kok."

[table][tr][td]Lihat juga:
Bukan Cuma Ojol, Puluhan Ribu Angkutan 'Nganggur' Efek PSBB[/td]
[/tr]
[/table]

Shafruhan menjelaskan saat ini hanya 10 persen dari 85.900 armada di bawah naungan Organda DKI yang masih beroperasi. Kendaraan itu terdiri dari berbagai sektor transportasi darat mulai angkutan barang, pariwisata, bajaj, mikrolet, taksi konvensional, bus kota, hingga bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP).

Pengusaha dikatakan lebih memilih mengandangkan armada karena jumlah penumpang menurun drastis imbas pembatasan aktivitas di luar rumah. Sebelum PSBB pendapatan anggota Organda DKI dikatakan sudah turun 75 sampai 100 persen.

Organda DKI menyebut perusahaan angkutan umum konvensional sudah nyaris bangkrut dan tidak sedikit awak kendaraan yang dirumahkan tanpa kompensasi. 


[url]https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200415115053-384-493703/organda-dki-sindir-pemerintah-cuma-sibuk-urus-ojol-saat-psbb [/url]

semoga diperhatikan