Plin-plan. Itulah yang agaknya terjadi di tubuh NU, khususnya dalam hal RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Pihak NU seakan membela kepentingan buruh dalam mengkritisi RUU Ciptaker. Namun sepertinya bukan kepentingan para buruh yang menjadi fokus utamanya.

Pada 15 januari 2020, Serikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama (Sarbumusi NU) menggelar demo di depan Istana Merdeka Jakarta. Mereka menyatakan bahwa RUU Ciptaker hanyalah akal-akalan pemerintah untuk membuat pekerja sengsara. Sarbumusi NU menilai RUU Ciptaker hanya mementingkan investasi dan mengorbankan para buruh.

Sumber : NU[Sarbumusi NU Tuding Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Akal-Akalan Pemerintah Tarik Investasi]

Ormas Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) yang berafiliasi dengan NU juga turut mengkritisi RUU Ciptaker. 18 Februari 2020 lalu, Ketum PP GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menyatakan bahwa RUU Omnibus Law Ciptaker merupakan RUU yang tidak jujur.

Ia mengaku berdasarkan kajian pihaknya RUU Ciptaker lebih memfokuskan investasi oleh investor ketimbang menciptakan lapangan kerja bagi para buruh. Komunikasi pemerintah ke masyarakat juga buruk terkait penyusunan draf RUU ini, sehingga menurutnya RUU Ciptaker telah disusun dengan cara yang tidak jujur.

Sumber : CNN Indonesia [GP Ansor: Omnibus Law Cipta Kerja RUU yang Tidak Jujur]

Oleh karena itu, gelombang demonstrasi menolak RUU Ciptaker terus terjadi, khususnya yang melibatkan organisasi yang berafiliasi dengan NU. Salah satunya yang terjadi di Jatim. Demo kali ini tak hanya melibatkan buruh, LSM dan mahasiswa pun turut turun ke jalan. Aksi yang terjadi pada 11 Maret 2020 ini mereka namakan dengan Aliansi Getol (Gerakan Tolak Omnibus Law) Jawa Timur. Salah satu dari elemen mahasiswa yang ikut bergabung dalam Getol adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi dengan NU.

Aksi yang terjadi di Bundaran Waru, Surabaya ini menyebabkan Bundaran Waru lumpuh total. Ribuan massa yang menumpuk telah menutup arus lintas kendaraan dari Sidoarjo menuju ke Surabaya dan sebaliknya sehingga terjadilah kemacetan panjang.

Sumber : CNN Indonesia [Buruh-Mahasiswa Jatim Desak Jokowi Batalkan Omnibus Law]

Hal yang terjadi selanjutnya menarik untuk disimak. Setelah terjadinya aksi di Surabaya, pihak NU, yakni GP Ansor bertemu dengan Presiden Jokowi. Setelah pertemuan itu, Gus Yaqut berubah sikap.

Saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis 12 Maret 2020, Gus Yaqut menyatakan GP Ansor akan membantu pemerintah mensosialisasikan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Sosialisasi bertujuan untuk menyamakan perspektif masyarakat dan pemerintah terhadap Omnibus Law. Menurutnya, penolakan dari masyarakat terjadi karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

Sumber : CNN Indonesia [Omnibus Law Banyak Ditolak, GP Ansor Siap Bantu Jokowi]

Pertanyaannya, bagaimana bisa Ormas Islam terbesar di Indonesia yakni NU dan organisasi affiliasinya yang telah mengkaji sejak lama RUU Ciptaker dapat dengan mudah berubah haluan? Fakta ini menunjukkan, manuver NU terhadap pemerintah hingga turut berpartisipasi dalam ricuh Aksi Tolak Omnibus Law Jawa Timur, ditengarai merupakan bagian dari upaya NU menekan pemerintah untuk meraih deal politik tertentu.

Perubahan sikap dari GP Ansor menunjukkan deal politik itu telah terjadi. Namun pemerintah harus ingat, kesepakatan itu bukan jaminan NU akan pro aktif meredam aksi menolak Omnibus Law, kecuali GP Ansor meminta organisasi mahasiswa NU yakni PMII tidak memprovokasi ricuh melawan pemerintah.

Namun agaknya jiwa idealisme mahasiswa tidak terpengaruh dengan kepentingan politik NU. PMII masih melakukan demonstrasi menolak RUU Ciptaker. Seperti aksi ricuh baru-baru ini yang terjadi di Tasikmalaya. Pada 13 Maret 2020, puluhan mahasiswa dari PMII memblokade akses jalan di RE Martadinata dengan membakar ban di tengah jalan. Koordinator aksi Rizwan Subastian mengatakan aksi digelar demi menolak RUU Omnibus Law Ciptaker.

Sumber : Kompas [Aksi Tolak Omnibus Law di Tasikmalaya Sempat Ricuh, Mahasiswa Bakar Ban di Jalan]

Peristiwa tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara NU dengan organisasi mahasiswanya. Perubahan sikap dari GP Ansor justru menunjukkan bahwa NU sebenarnya tidak peduli dengan perjuangan mahasiswa dan buruh.