Bagaimana cara menangkal virus corona? Cukup dengan doa Qunut dan berwudhu.

Begitulah yang dikatakan Wapres Maruf Amin dan pihak MUI. Doa qunut pernah dikatakan Wapres Maruf sebagai cara menangkal virus corona masuk ke Indonesia. Saat berada di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, 28 Februari lalu ia memaparkan bahwa tidak ada kasus virus corona di Indonesia. Ia mengklaim republik ini kebal dari corona berkat doa qunut para ulama termasuk dirinya.

Ternyata takdir mengatakan lain. Tak lama berselang setelah pernyataan Wapres yang juga Ketua Umum MUI non-aktif, Indonesia mengalami kasus corona pertamanya. Kabar itu diungkapkan oleh Presiden Jokowi, pada 2 Maret 2020.

Pihak MUI pun mengeluarkan jurus untuk menangkal virus corona. Salah satunya dengan berwudhu. Selasa, 3 Maret 2020, Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi menyatakan penyebaran virus corona dapat dicegah dengan memperbanyak wudhu. Ia mengklaim bahwa sesuai keterangan para ahli di bidang kesehatan, cara tersebut diyakini ampuh meminimalisasi potensi penyebaran virus.

Sumber : Kompas[MUI Imbau Umat Islam Perbanyak Wudhu demi Tangkal Corona]

Hal tersebut pun dianjurkan dan diamini beberapa pihak pemerintah daerah. Seperti Wali Kota Depok Muhammad Idris Abdul Somad dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sumber : Suara [Ridwan Kamil Sebut Wudhu Bisa Cegah Virus Corona]

Tak ada yang salah dari berwudhu. Hal yang disayangkan justru mengabarkan info yang tidak benar tentang virus corona.

Perihal berwudhu dapat mencegah virus corona pun menyebar dan dikabarkan di medsos. Bahkan ada postingan di Facebook yang mengatakan virus corona dapat hancur dengan air wudhu.

Vaksinolog dr Dirga Sakti Rambe, MSc, SpPD, dari OMNI Hospitals Pulomas mengatakan, suatu hal yang keliru apabila virus corona dapat dihancurkan dengan air wudhu. Sejauh ini virus dapat dimatikan dengan disinfektan bukan air biasa.

Sumber : Detik [Wali Kota Depok Sebut Wudu Bisa Tangkal Virus, Ini Faktanya]

Pernyataan para kyai tersebut menandakan bahwa mereka menyebarkan kabar yang tidak benar terkait corona. Isu global yang seharusnya dijabarkan secara ilmiah justru dijawab dengan sudut pandang keyakinan beragama.

Hal itu pula yang mungkin mendasari pernyataan kontroversial lainnya dari MUI. Mereka menilai konsumsi babi menjadi penyebab masuknya corona di DKI. Wakil Ketua Umum MUI Muhyiddin Junaidi mengatakan, Tuhan telah menegur manusia yang memakan makanan haram melalui Covid-19. Meskipun yang mengonsumsi berasal dari kalangan non-muslim.

Sumber : Tagar [MUI Sebut Konsumsi Babi Sebab Masuknya Corona di DKI]

Ucapan dari pihak MUI tersebut mengundang protes dari berbagai pihak, terutama non-muslim yang telah sejak dahulu mengonsumsi babi. Apalagi sejauh ini belum ada penilitian yang menunjukkan bahwa babi sebagai penyebab penyebaran virus corona. Faktanya Covid-19 masuk ke Indonesia karena ada WNI yang melakukan kontak dengan WNA yang telah terpapar virus tersebut.

Sumber : Tempo [Benarkah Konsumsi Babi Penyebab Masuknya Virus Corona Covid-19 ke Jakarta?]

Kini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ternyata pihak Kyai seperti Wapres dan MUI telah berkali-kali menyebarkan kabar hoax. Maka wajar saja ketika masyarakat panik saat virus corona masuk ke Indonesia. Ulama yang seharusnya menjadi panutan dan rujukan, justru menyebarkan kabar hoax dan tidak jelas.

Ketika kita menelisik lagi ke belakang, bukan kali ini saja para kyai menyebarkan hoax. Sebelum tentang corona, para kyai telah menyebarkan hoax terkait penghapusan sertifikasi halal dan bunga pinjaman yang tinggi dari Menteri Keuangan.

Pada 21 januari 2020 MUI Jawa Barat menyatakan mereka menyayangkan usulan pemerintah yang menghapus kewajiban makanan bersertifikat halal yang tercantum dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Setali tiga uang, PPP juga turut keberatan dengan draf Omnibus Law yang menghapus ketentuan produk bersertifikat halal.

Sumber : Detik [MUI Jabar Sayangkan Draf Omnibus Law Hapus Kewajiban Sertifikat Halal]

Sumber : Sindonews [PPP Keberatan Ketentuan Produk Bersertifikat Halal Bakal Dihapus]

Namun, apakah benar pemerintah menghapus kewajiban makanan bersertifikasi halal? Menteri Agama Fachrul Razi membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan justru sertifikasi halal diatur agar dapat berjalan lebih cepat dan efisien.

Sumber : BeritaSatu [Bantah Hapus Sertifikasi Halal, Menag Fahrul: Dibuat Lebih Cepat dan Efisien]

Ternyata RUU Omnibus Law Cipta Kerja menyederhanakan birokrasi dan mengupayakan demonopoli halal dari MUI. Dalam draff RUU baru, BPJPH dapat berkolaborasi dengan ormas Islam lain yang berbadan hukum dalam menyelenggarakan jaminan produk halal yang sebelumnya hanya dilakukan dengan MUI. Begitu juga dalam proses penerbitan sertifikasi halal, akan dipangkas waktunya yang selama ini memakan proses yang cukup panjang dan lama.

Sumber : CNN Indonesia [Draf Omnibus Law, Ormas Islam Bisa Terlibat Sertifikasi Halal]

Keseragaman hoax soal penghapusan sertifikasi halal dari MUI Jabar dan PPP, menunjukkan ada penyebaran hoax yang disengaja dan terorganisir oleh para kyai.

Begitu juga saat melihat polemik tidak terealisasinya penyaluran kredit ultra mikro senilai Rp 1.5 Triliun antara pihak NU dengan Kemenkeu yang diungkapkan oleh Ketum PBNU Said Aqil. Namun hal tersebut dibantah oleh Menkeu Sri Mulyani yang menyatakan penyaluran kredit telah dilakukan lewat 5 koperasi yang telah direkomendasikan NU. Usut punya usut, ternyata Lembaga Perekonomian NU ingin dilibatkan dalam penyaluran dana itu. Sehingga penyaluran kredit yang dilakukan Kemenkeu ke pesantren belum menjawab harapan mereka.

Setelah itu NU berdalih kembali dengan menyatakan kredit dari Kemenkeu terlalu tinggi dan memberatkan pelaku usaha mikro. Bahkan suku bunganya lebih tinggi dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang sama-sama milik pemerintah.

Tentunya Kemenkeu menerapkan bunga yang tinggi agar tidak terjadi kredit macet. Secara logika, bunga yang tinggi digunakan untuk menekan risiko yang timbul dari penyaluran kredit. Koperasi pesantren tidak menggunakan Good Corporate Governance (GCG) dan pesantren tidak dapat dimasukkan ke dalam status unit ekonomi. Oleh karena itulah demi meminimalisir risiko Kemenkeu menaikkan bunga kredit dalam hal kerjasama penyaluran kredit ultra mikro dengan pesantren NU. Pemerintah tidak bisa begitu saja menghamburkan uang ke lembaga yang kemungkinan besar tidak mampu mengembalikan pinjaman.

Sumber :  Tirto [Kredit Rp1,5 Triliun dari Kemenkeu Tak Berjalan, PBNU: Bunga Tinggi]

Lantas muncul pertanyaan, mengapa ucapan para kyai, sekalipun itu hoax, sempat diterima dan dipercaya masyarakat? Contohnya yang terjadi pada Gubernur Ridwan Kamil yang sempat ikut termakan hoax wudhu dapat menangkal virus corona.

Fenomena ini berkaitan dengan tradisi turun-temurun di lingkungan pesantren yang merupakan lembaga Pendidikan asli Indonesia. Saat itu para kyai dihormati karena ilmunya. Kyai mengajarkan Bahasa Arab, tasawuf, fikih, dan banyak hal lain. Ilmu itu tak sekedar pengetahuan tapi juga membentuk kepribadian. Para santri jadi memahami bagaimana bersikap pada orang tua dan orang lain. Oleh sebab itu timbul satu keyakinan, apabila tidak menghormati kyai, maka ilmunya tidak berkah dan terancam tidak bermanfaat di kehidupan bermasyarakat.

Dewasa ini, ilmu telah berkembang pesat. Bangsa Indonesia tak hanya mendapatkan ilmu dari para kyai. Terbuka pemikiran dengan sudut pandang baru. Akan tetapi, kekhawatiran tidak mendapatkan keberkahan masih tertanam di banyak rakyat Indonesia. Oleh karena itu, masih banyak yang mempercayai perkataan kyai tentang virus corona meski tidak didasari argumen ilmiah.

Sehingga muncul kecurigaan, apakah para kyai memanfaatkan hubungan hierarkis antara kyai dengan murid guna memuluskan kepentingan mereka sendiri seperti yang terjadi di hoax penghapusan halal draf omnibus law, hoax suku bunga dinaikkan oleh Menkeu (seolah-olah Menkeu tidak berpihak pada rakyat) dan hoax-hoax lain terkait corona?