Selasa, 11 Feb 2020 13:02 WIB

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
https://finance.detik.com/berita-eko...angkap-jabatan


Foto: Rengga Sancaya


Jakarta -
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk sejumlah Wakil Menteri (Wamen) untuk meringankan beban berat kementerian. Namun, keberadaan Wamen ini dianggap membingungkan lantaran Wamen juga merangkap jabatan komisaris. Sehingga, beratnya tugas kementerian pun jadi tanda tanya.
Lalu, siapa aja Wamen yang merangkap komisaris?
Dalam penelusuran detikcom, Selasa (11/2/2020), beberapa Wamen diketahui juga menjabat sebagai komisaris. Sebut saja, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang merangkap Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).


Kemudian, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, merangkap sebagai Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Selanjutnya, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
[table][tr][td]Baca juga: MK Bingung, Tugas Wamen Katanya Berat tapi Ada yang Rangkap Komisaris[/td]
[/tr]
[/table]
Kebingungan Wamen rangkap jabatan komisaris ini diutarakan hakim konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo.
"Kira-kira apa yang membenarkan atau dasar hukum apa yang membenarkan wamen itu bisa jadi komisaris? Nah, ini kan bisa terbalik-balik ini. Lembaga yang diposisikan independen, lalu ditaruh wakil menteri di situ. Nah, tolong yang kayak-kayak begini supaya Mahkamah bisa dibantu, ya, pemerintah, ya, supaya kita bisa melihat peta kebutuhan wamen itu memang kebutuhan untuk menyelenggarakan pemerintahan atau kebutuhan-kebutuhan lain?" kata Saldi Isra dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakpus, Senin (10/2/2020)
Sidang ini digelar atas gugatan warga Petamburan, Jakpus, Bayu Segara. Bayu meminta posisi Wamen dihapus karena membuat boros APBN dan pemerintah gemuk. Pertanyaan Saldi dipertajam oleh hakim konstitusi Suhartoyo.
"Untuk beban kerja kementerian yang berat dipandang perlu dibantu wakil menteri--ini ada korelasinya--kenapa justru para wakil menteri ini kemudian diperbolehkan menjabat jabatan rangkap? Ini ada kontra produktif kan, jadinya? Coba, alasannya apa?" kata Suhartoyo.