Antisipasi Banjir Jakarta: Pemerintah Pusat juga Ikut Bertanggung Jawab?

Beranda
Komunitas
Entertainment
The Lounge
Antisipasi Banjir Jakarta: Pemerintah Pusat juga Ikut Bertanggung Jawab?

partaioliang

10-01-2020 03:44

Antisipasi Banjir Jakarta: Pemerintah Pusat juga Ikut Bertanggung Jawab?

Bersyukur banjir dibeberapa daerah Jabodetabek telah surut, dan masyarakat udah mulai beraktivitas seperti biasa, walaupun kemungkinan untuk banjir lagi masih ada. BMKG memprediksi kalau hujan di Jakarta dan sekitarnya masih akan berlanjut, bahkan ada sebaran yang menyebutkan kalau curah hujan tinggi akan terjadi pada rentang 11 – 15 Januari 2020.

Untuk mengantisipasi supaya gak kejadian lagi, pemerintah provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya – upaya terbaik. Nah, terkait upaya penanganan antisipasi banjir, momen banjir kemaren mengingatkan masyarakat Jakarta akan ide sang Gubernur Anies Baswedan tentang pencegahan banjir di ibukota. Ide tersebut adalah naturalisasi sungai (udah kayak pemain bola aja naturalisasi... emoticon-I Love Indonesia

Warga Jakarta menagih konsep naturalisasi yang disampaikan Anies pada masa kampanye tersebut. Mereka menilai konsep yang ditawarkan Anies tidak memiliki dampak yang signifikan, berbeda dengan konsep normalisasi sungai yang digunakan oleh gubernur sebelumnya.

Tapi Agan dan Sista, meskipun Anies menggunakan konsep naturalisasi sungai, ternyata program normalisasi sungai masih dilakukan loh, tapi yang melakukan program ini adalah pemerintah pusat lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berarti penanggulangan banjir di Jakarta juga jadi tanggung pemerintah pusat ya?

Nah terkait pertanyaan diatas, Ane sempat nyari – nyari infonya GanSis.

Quote:

Jadi, waktu banjir kemaren, salah satu omongan pak Anies yang banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak adalah soal penanganan bencana banjir Jakarta adalah kewenangan pemerintah pusat.

Pernyataan Anies ini ditanggapioleh politisi Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir, “Pernyataan Anies itu menunjukkan kalau dia gagal memahami UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai urusan pemerintahan konkuren yang berkaitan dengan sumber daya air dan daerah aliran sungai”.

Inas juga menambahkan kalau pelaksanaan dan pengelolaan DAS yang melintasi wilayah Jakarta merupakan tanggung jawab Anies Beswedan sebagai gubernur.

Sementara dari sumberlain yang ane dapat, pemerintah pusat juga punya tanggung jawab untuk menanggulangi bencana banjir ini. Hal ini disampaikan oleh Ir. S Indro Tjahyono, anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional dari SKEPHI, “Banjir yang terjadi sesungguhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus. Karena dana untuk pencegahan banjir terbagi dan disalurkan kepada kedua pemerintahan itu. Kedua pemerintahan harus saling berkoordinasi”.

Indro juga menegaskan kalau pemerintah pusat gak boleh cuci tangan bahwa banjir besar tahun ini adalah kesalahan pemerintah daerah (DKI Jakarta) semata. Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah sungai (WS) menjadi kewenangan dari pemerintah pusat bukan pemerintah daerah.

Kalau menurut Agan dan Sista, setuju gak sih kalau penanganan antisipasi banjir di DKI Jakarta juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat?