Pemprov DKI Jakarta akan Lakukan Lanjutkan Naturalisasi Sungai di Tahun 2020

Merdeka.com - Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Juaini Yusuf menyatakan naturalisasi atau normalisasi akan tetap dijalankan pada tahun 2020. Dia menyebut istilah naturalisasi dan normalisasi memiliki tujuan yang sama.

"(Naturalisasi) akan dilanjutkan tahun 2020," kata Juaini di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020).

Rencananya kata dia, dalam proses naturalisasi itu sungai dilakukan pengerukan hingga kedalaman 30 meter. Sebab saat ini kedalaman sungai belum mencapai 20 meter.

"Sekarang paling tinggi 10 sampai 15 meter daya tampung jadi kurang. Makanya itu perlunya dinormalisasi dan naturalisasi," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan membebaskan sebanyak 118 bidang tanah untuk proyek naturalisasi Sungai Ciliwung pada 2019. Pembebasan lahan tersebut dilaksanakan di empat kelurahan.

"Ada kelurahan Tanjung Barat, Cililitan, Pejaten Timur dan Balekambang (Condet)," kata Juaini di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8/2019).

Dia menjelaskan pihaknya menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk lokasi pembebasan itu. Setelah tanda tangan Anies akan dilanjutkan penentuan harga lahan dan eksekusi.

Pembebasan tersebut membutuhkan dana sebesar Rp 160 miliar menggunakan APBD 2019. "Total anggarannya Rp 160 miliar," ucapnya.

Juaini menyebut pembayaran akan diberikan bila lahan tersebut memiliki alas hak tanah. "Enggak semua bersertifikat penting ada giriknya ada sertifikatnya. Ada pengesahan dari lurah camat kalau udah disahkan enggak ada sengketa ya cek BPN yaudah kita bayar," jelasnya.
sumber

******

Apa kata elu aja dah.
Yang jelas konsep naturalisasi yang ada di mimpi Anies itu berbeda jauh dengan konsep normalisasi. Kan pakar TGUPP Anies sudah bilang, bahkan sampai menyebut Menteri Basuki ngawur.

Satu yang pasti sama. Mau normalisasi atau naturalisasi sungai perlu ada perluasan lebar sungai. Dan perluasan lebar sungai perlu ada pembebasan lahan. Dan pembebasan lahan artinya? Tepat! Penggusuran. Dan harus diakui, akhirnya Anies terpaksa menjilat ludahnya sendiri.

Mau diotak-atik lagi kata penggusuran jadi penggeseran? Sama aja. Warga di bantaran sungai harus minggat dari sana.

Yang punya surat girik atau sertifikat bakal tenang karena tanahnya akan mendapat ganti rugi. Yang bakalan nelangsa pasti yang selama ini santai mendiami tanah bantaran sungai hingga beranak cucu tanpa pernah membayar pajak. Tak perlu memiliki sertifikat tanah tapi berani membangun rumah permanen. Lalu apa lantas mereka akan terusir begitu saja? Oh tidak. Menteri PUPR sudah berjanji menyediakan penggantinya di rumah susun yang dibuat pemerintah.

Yang jadi masalah, kenapa hal ini harus menunggu banjir besar terjadi? Padahal jika sejak 2017 akhir telah dieksekusi, pastinya normalisasi Ciliwung bisa dikebut.

Kedepan, bagi siapapun yang ingin jadi pejabat publik, tolong berhati-hati memainkan emosi masyarakat. Jangan membuai masyarakat dengan janji-janji yang justru akan mempersulit sebuah program pemerintah demi kepentingan maayarakat itu sendiri.

Buat kaskuser yang rumahnya ada di lokasi yang di bold di berita, siap-siap dapat uang ya. Kali aja nekat mau beli motor, buat modal k@win, buat usaha, dan lain-lain. Yang jelas gak akan bisa buat beli rumah.

Bocoran sedikit, padahal tahun 2017 saat Ahok masih menjabat dan akan dilaksanakan normalisasi sungai dan pembebasan lahan bantaran sungai, Ahok memerintahkan bawahannya untuk mendata tiap rumah yang punya septictank dan tanaman produktif. Kenapa? Karena Ahok mengganti semua itu dengan nominal uang yang sepadan dengan pembuatan septictank dan umur tanaman produktif tersebut.

Sekarang? Gak tau deh.

Quote:

Original Posted By yxgk►Yg rame kemaren nih kong, angkut ke pejwan

Bau baunya beneran keluar fulus nih si abud kemaren