Jakarta, Beritasatu.com - Pengamat perkotaan Yayat Supriatna menilai, apa yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan tidak menjalankan normalisasi kali dan sodetan selama dua tahun terakhir, akibat tersandera janji kampanyenya di Pilkada DKI 2017.

Ia menyebutkan, selain karena faktor janji kampanye, banyak mafia tanah yang sudah mengincar keuntungan dari program pembebasan lahan di daerah sodetan maupun normalisasi. Sehingga, diperlukan kesungguhan dan komitmen dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait dalam memuluskan program penanggulangan banjir di Jakarta.

"Tanah-tanah tersebut sudah dikuasai oleh kelompok tertentu sehingga bisa mendapatkan keuntungan dengan pembebasan lahan. Komitmen dari Pemprov DKI harus seiring dengan pemerintah pusat. Kalau Pemprov DKI tidak bisa melakukan eksekusi maka pemerintah pusat tidak bisa menjalankan program penanggulangan banjir secara keseluruhan di Jabodetabek dengan efektif," ujar Yayat, Senin (6/1/2020).

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan menyebutkan, seharusnya janji kampanye Anies tidak boleh bertentangan atau menghambat program pemerintah pusat, apalagi dalam hal ini menyangkut kepentingan masyarakat Jabodetabek.

Ia meminta agar tidak ada arogansi dilakukan oleh Anies dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan manajemen pengelolaan risiko banjir dengan pengelolaan anggaran secara transparan.

"Tanggung jawab normalisasi Kali Ciliwung dan Sodetan itu pemerintah daerah. Harusnya jika ada kemauan bisa dilakukan negosiasi dan mediasi dengan baik. Cuma ini seperti tidak ada kemauan oleh Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya, jika serius dan tanggap dalam mendukung program penanggulangan banjir pemerintah pusat dengan baik, bisa menjadi modal Anies dalam pemilihan gubernur atau pesta demokrasi berikutnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya," tambahnya.

Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menyayangkan apabila Anies tersandera janji kampanyenya dan menelantarkan sejumlah proyek strategis penanggulangan banjir di Jakarta.

"Terlepas dari janji kampanye, Gubernur DKI Jakarta Utara harusnya berani mengambil langkah tegas dalam mengatasi banjir dengan membebaskan permukiman di bantaran kali (dari banjir) dengan melakukan relokasi.

Setelah itu barulah pemerintah pusat dapat melebarkan badan sungai dan menata bantaran kali yakni perpaduan antara normalisasi dan naturalisasi secara harmonis," tutur Nirwono.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) Basuki Hadimuljono mengatakan, pantauan melalui udara terlihat bahwa banjir terjadi di pesisir Sungai Ciliwung yang belum dilakukan normalisasi.

"Mohon maaf pak gubernur, dalam penyusuran kali Ciliwung sepanjang 33 kilometer, yang sudah ditangani normalisasi 16 kilometer, itu aman dari luapan. Sementara yang belum dilakukan normalisasi, itu tergenang," kata Menteri Basuki di Monas, Jakarta, Rabu (1/1/2020).

Basuki menjelaskan, kendala belum dilakukan normalisasi karena banyaknya pemukiman masyarakat di bantaran sungai. Sementara lebar Ciliwung sudah sangat berkurang.

"Sekarang rumah sudah tidak di bantaran, tetapi di palung sungai, ini bukan hal yang mudah dan dibutuhkan keahlian gubernur untuk melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat," harap Basuki.

Selain itu, Kali Pesangrahan dengan sodetan Kali Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur.

"Tanpa normalisasi, akan terus terjadi musibah berulang seperti saat ini. Saya dengan pak Gubernur untuk mendiskusikan membuat program tersebut," ujar Basuki, saat bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Radjab melakukan pemantauan dari udara.

Anies, sejauh ini masih ingin melakukan naturalisasi Ciliwung, bukan normalisasi.

https://www.beritasatu.com/megapolit...merintah-pusat

Mari berdoa gan
Semoga tidak banjir