- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Heboh Dana Jiwasraya Dipakai Demi Kampanye Jokowi
TS
jonfaisal
Heboh Dana Jiwasraya Dipakai Demi Kampanye Jokowi
Heboh Dana Jiwasraya Dipakai Demi Kampanye Jokowi, Benarkah?
Foto: Suasana kantor pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Permasalahan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) semakin melebar ke mana-mana. Baru-baru ini, berembus kabar dana milik perusahaan pelat merah itu digunakan untuk kampanye Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Lantas, apa tanggapan PDIP selaku partai pengusung Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres lalu?
"Ibarat bisul, itu (masalah Jiwasraya) pecahnya tahun 2018. Kalau dikaitkan dengan pilpres ngawur karena bisulnya pecah 2018. Bukan borok ini muncul 2018. Jangan salah," kata politikus PDIP Deddy Sitorus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (29/12/2019), seperti dikutip dari detik.com.
Ia menjawab pertanyaan apakah dana kampanye Jokowi-Ma'ruf juga bersumber dari Jiwasraya. Menurut Deddy, kesimpulan itu sangat berbahaya.
"Itu kesimpulan yang kekanak-kanakan, jumping, itu conclusion, nggak paham, nggak ngerti, ngomong langsung lompat konklusi. Itu miss leading. Saya kira itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Seorang parpol, apalagi sekarang ada di pemerintahan itu kan seperti melempar kotoran. Menurut saya itu tidak tepat pernyataan seperti itu karena bukan model Pak Jokowi untuk mau melakukan hal-hal seperti itu," ujarnya.
Deddy mengatakan, masalah Jiwasraya terjadi sejak tahun 1998 atau saat krisis moneter. Kemudian tahun 2006, Jiwasraya sudah mengalami defisit sekitar Rp 3,2 triliun.
"Kemudian mengalami masalah tahun 2008, persoalan yang panjang sekali, lalu tahun 2019," kata Deddy.
Meski begitu, Ia mengaku tidak ingin menyalahkan pemerintah sebelum-sebelumnya. Menurut Deddy, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sedang melakukan penyelamatan terhadap masalah Jiwasraya.
"Pemerintah saat ini sudah memegang skenario penyelamatan. Misal zaman lalu sudah bicara holding karena kita tidak setuju dengan bailout. Pengalaman bailout mengalami cerita duka. Tapi kami mengatakan tidak setuju bailout, tapi itu jalan terakhir," ujarnya Deddy.
Sebagaimana dijelaskan di awal, masalah Jiwasraya terasa semakin politis. Apalagi sejak Partai Demokrat bersuara keras merespons tudingan bahwa masalah perusahaan pelat merah itu hadir sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Terbaru, Staf Pribadi SBY Ossy Dermawan buka suara perihal tanggapan terkini SBY terkait permasalahan yang mendera Jiwasraya. Hal itu dituturkan Ossy via akun Twitter pribadinya @OssyDermawan seperti dikutip CNBC Indonesia pada Jumat (27/12/2019).
Ossy menceritakan, pada Kamis (26/12/2019), SBY menerima sejumlah tamu. Dari tamu-tamu itu, ada yang menyampaikan bahwa sepertinya kasus Jiwasraya hendak ditarik mundur ke 2006.
"Dengan tenang SBY menjawab: Kalau di negeri ini tak satupun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya.. salahkah saja masa lalu. (lanjut)," tulis Ossy.
Menurut dia, SBY mengatakan rakyat memahami krisis besar Jiwasraya terjadi dua tahun terakhir.
"Jika ini pun tak ada yang bertanggung jawab, ya sudah, salahkan saja tahun 2006. Para pejabat tahun 2006 juta masih ada, mulai dari saya, Wapres Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN, dan lain-lain. Tapi, tak perlu mereka harus disalahkan," tulis Ossy menuturkan jawaban SBY.
Dalam kesempatan itu, SBY juga mengaku mendapat informasi banyak BUMN, termasuk sejumlah bank, yang bermasalah. Mulai dari keuangan yang tak sehat, utang yang sangat besar sampai dengan dugaan penyimpangan.
"Kalau begini, jangan-jangan saya lagi yang disalahkan. Begitu respons SBY," tulis Ossy.
Sebelum kicauan Ossy, Istana buka suara perihal pernyataan Jokowi yang disebut menyindir SBY terkait persoalan Jiwasraya.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengemukakan pernyataan Jokowi kala berbicara mengenai masalah Jiwasraya awal pekan lalu sama sekali tidak menyindir era pemerintahan sebelumnya.
"Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama," kata Dini saat dikonfirmasi, Senin (23/12/2019).
Ia memastikan Jokowi akan berusaha keras menyelesaikan masalah Jiwasraya. Namun, lanjut Dini, hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Yang jelas sekarang proses pemberesannya sudah dimulai. Tapi memang butuh waktu karena lubang yang dibuat oleh Jiwasraya juga sudah besar," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia itu.
Sebagai informasi, Jokowi bersama sejumlah jajaran kabinet di sela kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur, memang sempat mengadakan acara bincang-bincang bersama sejumlah wartawan.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi sempat buka suara perihal sengkarut marut masalah yang dialami Jiwasraya. Kepala negara mengakui persoalan yang saat ini menimpa perusahaan pelat merah itu sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.
"Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali, mungkin 10 tahun yang lalu," kata Jokowi kala itu.
Sumur
Foto: Suasana kantor pusat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Jakarta, CNBC Indonesia - Permasalahan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya (Persero) semakin melebar ke mana-mana. Baru-baru ini, berembus kabar dana milik perusahaan pelat merah itu digunakan untuk kampanye Presiden Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019 lalu.
Lantas, apa tanggapan PDIP selaku partai pengusung Jokowi-Ma'ruf dalam pilpres lalu?
"Ibarat bisul, itu (masalah Jiwasraya) pecahnya tahun 2018. Kalau dikaitkan dengan pilpres ngawur karena bisulnya pecah 2018. Bukan borok ini muncul 2018. Jangan salah," kata politikus PDIP Deddy Sitorus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (29/12/2019), seperti dikutip dari detik.com.
Ia menjawab pertanyaan apakah dana kampanye Jokowi-Ma'ruf juga bersumber dari Jiwasraya. Menurut Deddy, kesimpulan itu sangat berbahaya.
"Itu kesimpulan yang kekanak-kanakan, jumping, itu conclusion, nggak paham, nggak ngerti, ngomong langsung lompat konklusi. Itu miss leading. Saya kira itu harus dipertanggungjawabkan. Karena apa? Seorang parpol, apalagi sekarang ada di pemerintahan itu kan seperti melempar kotoran. Menurut saya itu tidak tepat pernyataan seperti itu karena bukan model Pak Jokowi untuk mau melakukan hal-hal seperti itu," ujarnya.
Deddy mengatakan, masalah Jiwasraya terjadi sejak tahun 1998 atau saat krisis moneter. Kemudian tahun 2006, Jiwasraya sudah mengalami defisit sekitar Rp 3,2 triliun.
"Kemudian mengalami masalah tahun 2008, persoalan yang panjang sekali, lalu tahun 2019," kata Deddy.
Meski begitu, Ia mengaku tidak ingin menyalahkan pemerintah sebelum-sebelumnya. Menurut Deddy, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf sedang melakukan penyelamatan terhadap masalah Jiwasraya.
"Pemerintah saat ini sudah memegang skenario penyelamatan. Misal zaman lalu sudah bicara holding karena kita tidak setuju dengan bailout. Pengalaman bailout mengalami cerita duka. Tapi kami mengatakan tidak setuju bailout, tapi itu jalan terakhir," ujarnya Deddy.
Sebagaimana dijelaskan di awal, masalah Jiwasraya terasa semakin politis. Apalagi sejak Partai Demokrat bersuara keras merespons tudingan bahwa masalah perusahaan pelat merah itu hadir sejak era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Terbaru, Staf Pribadi SBY Ossy Dermawan buka suara perihal tanggapan terkini SBY terkait permasalahan yang mendera Jiwasraya. Hal itu dituturkan Ossy via akun Twitter pribadinya @OssyDermawan seperti dikutip CNBC Indonesia pada Jumat (27/12/2019).
Ossy menceritakan, pada Kamis (26/12/2019), SBY menerima sejumlah tamu. Dari tamu-tamu itu, ada yang menyampaikan bahwa sepertinya kasus Jiwasraya hendak ditarik mundur ke 2006.
"Dengan tenang SBY menjawab: Kalau di negeri ini tak satupun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya.. salahkah saja masa lalu. (lanjut)," tulis Ossy.
Menurut dia, SBY mengatakan rakyat memahami krisis besar Jiwasraya terjadi dua tahun terakhir.
"Jika ini pun tak ada yang bertanggung jawab, ya sudah, salahkan saja tahun 2006. Para pejabat tahun 2006 juta masih ada, mulai dari saya, Wapres Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN, dan lain-lain. Tapi, tak perlu mereka harus disalahkan," tulis Ossy menuturkan jawaban SBY.
Dalam kesempatan itu, SBY juga mengaku mendapat informasi banyak BUMN, termasuk sejumlah bank, yang bermasalah. Mulai dari keuangan yang tak sehat, utang yang sangat besar sampai dengan dugaan penyimpangan.
"Kalau begini, jangan-jangan saya lagi yang disalahkan. Begitu respons SBY," tulis Ossy.
Sebelum kicauan Ossy, Istana buka suara perihal pernyataan Jokowi yang disebut menyindir SBY terkait persoalan Jiwasraya.
Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengemukakan pernyataan Jokowi kala berbicara mengenai masalah Jiwasraya awal pekan lalu sama sekali tidak menyindir era pemerintahan sebelumnya.
"Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama," kata Dini saat dikonfirmasi, Senin (23/12/2019).
Ia memastikan Jokowi akan berusaha keras menyelesaikan masalah Jiwasraya. Namun, lanjut Dini, hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
"Yang jelas sekarang proses pemberesannya sudah dimulai. Tapi memang butuh waktu karena lubang yang dibuat oleh Jiwasraya juga sudah besar," ujar politikus Partai Solidaritas Indonesia itu.
Sebagai informasi, Jokowi bersama sejumlah jajaran kabinet di sela kunjungan kerja ke Balikpapan, Kalimantan Timur, memang sempat mengadakan acara bincang-bincang bersama sejumlah wartawan.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi sempat buka suara perihal sengkarut marut masalah yang dialami Jiwasraya. Kepala negara mengakui persoalan yang saat ini menimpa perusahaan pelat merah itu sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.
"Ini adalah persoalan yang sudah lama sekali, mungkin 10 tahun yang lalu," kata Jokowi kala itu.
Sumur
4iinch dan 12 lainnya memberi reputasi
3
6.4K
166
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan