Jakarta, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah melakukan proses pengolahan data terkait rekening Wajib Pajak (WP).

Direktur Penyuluhan Dan Pelayanan Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama mengaku, instrumen baru ini tidak serta merta dilakukan, tapi sudah melalui proses penyuluhan kepada masyarakat. Bahkan, dia menyebut pemberitahuannya sudah dilakukan sejak dua tahun yang lalu.

"Seluruh rekening perbankan, keuangan bisa didapatkan DJP secara otomatis. dan ini sudah berjalan, sudah dapat data lembaga keuangan dari tahun lalu. Sekarang kita manfaatkan data tersebut, artinya kita lakukan identifikasi ke WP," katanya kepada CNBC Indonesia, Kamis (28/11/2019).

Dia menjelaskan, ada korelasi antara saldo rekening dengan jumlah besar dengan kepatuhan WP. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak misalnya, adalah sarana untuk melaporkan penghasilan dan rata seseorang. Penghasilan dalam satu tahun akan dikonversi menjadi konsumsi hingga disimpan sebagai aset atau juga berupa rekening bank.

"Ini harus match, nah kalau penghasilan Rp 300 juta tapi saldo bertambah Rp 1 miliar, nah ini nggak bener untuk penghasilan," terangnya.

Guna menghindari hal tersebut, DJP melakukan pengecekan, dengan melihat SPT Tahunan WP. Jika ada angka yang tidak sesuai, maka WP akan diminta untuk melapor.

"Kalau belum, kita minta mereka lapor, dan penghasilan perolehan saldo tersebut. apakah sudah dibayar pajaknya atau belum," ujarnya lagi.

DJP hingga kini terus melakukan identifikasi ke WP. Selain mengecek SPT, DJP juga melakukan pengecekan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebab, ada diantara WP yang ternyata belum memiliki NPWP.

"Ini untuk mendorong kepatuhan pajak," tegasnya.

Terkait NPWP tersebut, DJP mencatat setiap tahunnya ada tambahan 2,5 sampai 3 juta WP baru. Mereka ini, lanjutnya diminta untuk membayar pajak sesuai profilnya.

sumur

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-takutkah-anda