Viral Momen Luapan Amarah Ribka Tjiptaning ke BPJS Kesehatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR Komisi IX, Ribka Tjiptaning mengkritik keras pelayanan yang dilakukan oleh BPJS kesehatan maupun sejumlah rumah sakit di Indonesia. Kritik keras yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan Terawan Putranto dan Direksi BPJS di DPR, Jumat (7/11) meraih simpati publik.

Ribka mengungkapkan kecewa dan kecaman keras terhadap pelayanan kesehatan rakyat Indonesia yang tidak merata. Menurutnya, ada pengabaian terhadap hak rakyat dalam konstitusi yang dilakukan pemerintah. Negara melalui BPJS, menurutnya, seolah berbisnis dengan rakyatnya.

"Iklan (BPJS Kesehatan) di tv, saya muak mendengar 'kita bergotong royong, yang kaya membantu yang sakit'. Saya muak. Bukan itu maksud gotong royong yang diamanatkan Bung Karno," kata Ribka, dalam petikan video yang dilansir channel Youtube DPR, kemarin, dan telah dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com.

Ribka menegaskan, saat ini BPJS kehilangan tujuan dari historisnya. Ribka menekankan, BPJS Kesehatan semestinya hadir dengan tujuan: memotong birokrasi yang rumit yang dilakukan pihak rumah sakit. Namun dengan pola yang terjadi saat ini, BPJS Kesehatan melakukan pemerasan kepada rakyatnya.

"Gotong royong itu sukarela. Tapi kemudian jika memaksa untuk meminta bayaran, itu namanya pemerasan," tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Ribka bahkan tak segan menyebut BPJS Kesehatan dan juga pemerintah telah melanggar konstitusi. Kesamaan pelayanan kesehatan untuk rakyat Indonesia, kata dia, tercantum dalam pasal 28 H UUD 1945.

"Ini sudah menjadi tanggung jawab Negara. Jangan bilang nanti negara rugi dong. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Kalau belum bertanggung jawab tapi sudah takut rugi, mundur!," kata Ribka.

Ribka juga mengingatkan keberadaan UU Kesehatan pasal 32. Dalam pasal tersebut, kata dia, menolak pasien akan mendapat sanksi.

"Sanksi dua tahun dan denda Rp200 juta. Jika ada pasien mengalami stroke ringan, kemudian semakin parah karena ditolak RS, sanksi menjadi 10 tahun dan denda Rp1 miliar. Tapi tidak ada dokter atau perawat yang mendapat sanksi itu," ujar dia.

"Sekarang pokoknya warga negara punya hak sehat yang sama, mau orang kaya, mau tukang potong rumput harusnya sama," ujarnya.

Ribka juga mengungkapkan rasa kesal terhadap sistem kesehatan di Indonesia, termasuk tenaga kesehatan di dalamnya.

"Kalau mau jadi dokter ya dokter saja, kalau mau jadi pedagang ya pedagang saja, tapi kan sekarang banyak dokter yang jadi pedagang, kan repot," ujar dia. Ribka menjuluki rumah sakit dengan sebuta kapiltalisme kesehatan.

"Makanya saya pernah usulkan rumah sakit tanpa Kelas. tapi gak dikasih izin, istilah komunis sosialis apa lah, gak tau. Padahal itu yang bener sesuai Pancasila," keluh Ribka

Viral di Twitter

Aksi Ribka pun meraih simpati publik di dunia maya. Menurutnya, apa yang dilakukan Ribka sejalan dengan keinginan masyarakat terhadap keberadaan BPJS Kesehatan.

"Aksi dari wanita yg sering kalian hujat sebagai manusia Komunis," tulis akun Twitter Eddy Santry, @eddysantri.





(ain/ain)
sumber

☆☆☆☆☆☆☆

Salah satu lagu usang yang tak pernah bisa berhenti. Bahkan sejak dulu masalah kesehatan menjadi hal yang menakutkan rakyat kecil. Seolah rakyat kecil tak boleh sakit. Yang boleh sakit hanyalah orang-orang kaya.

Bahkan seorang ustadz yang selalu bicara kematian dan surga pun bisa dirawat di luar negeri dengan fasilitas VIP, beda dengan ummatnya yang biasa-biasa saja yang cukup berobat ke Puskesmas. Padahal keduanya sama-sama bakal mati.

Jadi, apakah yang membedakan itu selalu status? Bukan. Yang membedakan adalah uang. Ustadz kampung yang mengajarkan ngaji dengan sukarela tak mungkin punya uang banyak. Jadi bisa saja dia mati karena sakit tanpa pengobatan dari rumah sakit berkelas macam ustadz-ustadz twitter atau ustadz-ustadz instagram.

Sama halnya dengan seorang gubernur yang bicara soal ketimpangan di Indonesia ini. Nampaknya dia sengaja membutakan mata dan telinganya dari kesulitan masyarakat yang dipimpinnya untuk memperoleh kesehatan yang memadai. Melakukan pembiaran terhadap para garong anggaran adalah bentuk dari ketimpangan itu sendiri.

Balik ke masalah BPJS. Sebenarnya yang membedakan hanyalah status pelayanan. Makin mahal yang dibayar untuk BPJS, maka pelayanan kamar yang disediakanpun naik kelas. Lain halnya dengan BPJS tak berbayar, maka jika harus dirawat, mereka yang memiliki BPJS gratis harus rela dan ikhlas tak mendapat kamar. Ujung-ujungnya akan mendapat bangsal di koridor rumah sakit atau lorong-lorong rumah sakit.

Yang jadi masalah, jika ada rumah sakit yang menolak fasilitas BPJS, itu yang harus digugat. Pemerintah harus tegas memberi sangsi kepada rumah sakit tersebut. Bukan menutup, tetapi memberi sangsi kepada jajaran pengelola rumah sakit tersebut.

Ribka Tjiptaning Proletariati benar adalah anak mantan PKI. Tapi ketika dia telah duduk menjadi anggota dewan, maka hak dan kewajibannya sama dengan anak mantan TNI atau anak mantan DI/TII atau anak mantan pramuria sekalipun. Dan ketika dia berbicara atas nama rakyat, kita harus beri apresiasi, karena dia tidak berbicara atas nama cebong atau kampret. Dia berbicara atas nama warga negara Indonesia.

Kalau sukarela tapi dipaksa membayar dengan nominal tertentu, apa bedanya dengan Ormas yang menjaga parkiran minimarket? Atau pemerintah sebenarnya hanyalah bentuk lain dari Ormas?

Ingat lagu Iwan Fals tahun 80an yang berjudul Ambulance Zigzag? Itu sebuah satir, sebuah teguran dan sindiran keras sebenarnya, bahwa urusan sakit sudah lama menjadi hal yang dikritisi. Bukan hanya sekarang. Diceritakan disana, bagaimana seorang ibu dengan perhiasan menumpuk, ketika sakit, maka pelayanan pihak rumah sakit begitu perhatian luar biasa. Sementara ketika datang seorang laki-laki yang luka bakar parah karena warung bensin ecerannya meledak, dia hanya bisa mengerang kesakitan karena pihak rumah sakit bertanya macam-macam, dari penjamin, data diri, dan lain-lain.

Ketika sakit, orang baru bisa menghargai apa itu sehat. Tapi ketika sehat, banyak yang lupa bahwa sakit bisa datang kapan saja.

Quote:

Original Posted By djinggo88►Ane pribadi udah lama jd tenaga kesehatan

Kok malah gak pernah ya lihat pasien dibedakan2

Sbenarnya ya sama saja kok pelayanan-nya

Kl masalah di UGD , yg dilihat adalah emergency nya , bukan status bayarnya

Ada pasien BPJS cuma mual2
Terus ada pasien umum kecelakaan , berdarah2 , kesakitan , patah tulang
Ya kale kita utamakan yg BPJS dluan
( Kadang orang komplain-nya kya gini lo , damm...halo tw sistem triage gak si )

Klau masalah obat ya yg umum jelas beda , karena dia bayar...namun isi obatnya juga sama kok kya yg bpjs hanya merek saja beda

Karena kl BPJs harus sesuai tanggungan nya . Jd gk bisa sembarang

Quote:

Original Posted By naladhipa►

Tipe rumah sakit nya, menurut pemahaman si ibu orang kalau udah sakit bebas mau berobat di rumah sakit mana saja, gak seperti sekarang musti ribet sama birokrasi keburu mati
- faskes 1 (klinik/puskesmas)
- faskes 2 (RS tipe D/E/F)
- faskes 3 (RS tipe C)
- faskes 4 ( RS tipe B)
- faskes 5 (RS tipe A)
Tujuan pengkelasan rumah sakit nya sih bener, agar yang sakit ringan gak numpuk di RS ternama, tapi pada praktek nya orang udah semaput saja tetep di suruh urus rujukan ke faskes 1 nya

Si ibu itu pengen kesetaraan layanan kesehatan, artinya tuh semua ASN dan birokrat mestinya cuma dapet kelas III sama rata dengan rakyat nya, kalau ada dana baru di naikin kelas nya, jangan seperti sekarang rakyat nya kelas III, tapi birokrat nya pake Jasindo

Quote:

Original Posted By mukamukaos►Ane udah nonton videonya dan bener-bener menyuarakan apa yg selama ini ane lihat di sekitar kita. Pake bpjs = dipersulit. Tetangga ane pernah mau dirawat di rs pakai bpjs katanya kelas 3 penuh, eh, giliran bilang mau bayar pasien umum beuh langsung ditangani. Dengan ramah.