Langkah bijaksana dan tepat dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi yang baru. Secara spesifik, tindakan tepat itu datang dari Kominfo dalam menyikapi situasi Papua di masa mendatang. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan pihaknya tak akan memblokir internet di Papua saat ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember.

"Enggak ada pembatasan internet. Hak sipil itu dijaga. Hanya pada saat di mana ada sipil disobidient, pada saat sipil disorder, kekacauan. Itu kan perlu untuk dijaga agar kekacauan itu tidak berlanjut,” ujar Johnny di Gedung Kemenko Polhukam Jakarta, 31 Oktober lalu.

Sebelum terjadi kerusuhan atau civil disorder, maka Kominfo terlebih dahulu melakukan hal-hal preventif. Salah satunya adalah melalui pemahaman literasi kepada masyarakat Papua agar tak termakan hoaks. Pemerintah tengah menyiapkan diri dalam rangka mencegah penyebaran hoaks yang masif, seperti saat kerusuhan di beberapa kawasan di Papua dan Papua Barat beberapa waktu yang lalu.

Kompas [Menkominfo Tak Blokir Internet di Papua Saat Ulang Tahun OPM]

Pemerintah akan memonitor isi percakapan, kualitas percakapan dan melihat level ancaman percakapan di medsos dan internet. Berdasarkan data tersebut, maka Kominfo akan menyerahkan informasi kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti agar tidak terjadi masalah.

Kominfo juga meyakini TNI-Polri telah mempersiapkan diri guna mencegah apabila terjadi ricuh pada tanggal 1 Desember. "Pasti tidak ada [pemblokiran]. Tapi kalau ada kericuhan, tentu aparat dulu. Kami monitor saja," kata Plate.

Jadi yang dilakukan pemerintah, adalah mencegah, jangan sampai terjadi kekacauan. Namun apabila kerusuhan tetap terjadi maka di situlah pemerintah akan bertindak tegas demi melindungi masyarakat. "Dalam keadaan civil disorder, ada masyarakat yang ingin hak-haknya dijaga, tapi tugas negara juga untuk mencegah jangan sampai kekacauan masyarakat lebih rusak," pungkas Plate.

Tirto [Kominfo Janji Tak Blokir Internet saat Peringatan Kemerdekaan Papua]

Langkah yang dilakukan pemerintah patut diacungi jempol, langkah preventif dalam mengantisipasi terjadinya konflik.

Harus digarisbawahi, pemerintah tidak akan melanggar hak-hak sipil. Namun harus diingat pula, apabila kelompok separatis tidak ingin pemerintah bertindak maka jangan sampai terjadi kerusuhan di Papua, karena yang akan jadi korban kerusuhan adalah rakyat Papua, yang juga rakyat Indonesia.