Perlawanan panjang masyarakat Bali dan para aktivis lingkungan menolak proyek Reklamasi Teluk Benoa akhirnya berbuah manis! Reklamasi dipastikan batal karena pemerintah pusat akhirnya menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim.

Kepastian ini diperoleh setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menerbitkan keputusan yang menetapkan kawasan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Penetapan itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/KEPMEN-KP/2019 tertanggal 4 Oktober 2019 yang ditandatangani langsung oleh Susi Pudjiastuti.

Kabar baik soal ditetapkannya Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM) tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam keterangan persnya di Rumah Jabatan Gedung Jaya Sabha, Jalan Surapati Nomor 1 Denpasar, Kamis (10/10) sore.

https://www.nusabali.com/berita/6109...san-konservasi

Menurut Gubernur Koster, keputusan menteri tersebut merupakan respons atas surat Gubernur Bali kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 523.32/1687/KL/Dislautkan tertanggal 11 September 2019, perihal Usulan Penetapan KKM Teluk Benoa.

Keputusan Menteri Kelautan dan Kemaritiman yang merespons usulan Gubernur Bali tersebut, berisikan lima poin. Pertama, menetapkan Perairan Teluk Benoa sebagai KKM di Perairan Provinsi Bali. Kedua, KKM Teluk Benoa di Perairan Provinsi Bali dikelola sebagai Daerah Perlindungan Budaya Maritim.

Ketiga, mengatur tentang luas Daerah Perlindungan Budaya Maritim keseluruhan mencapai 1.243,41 hektare, yang meliputi zona inti sebanyak 15 titik koordinat masing-masing dengan radius kurang lebih 50 sentimeter (Sikut Bali/telung tampak ngandang) dan zona pemanfaatan terbatas.





Keempat, batas koordinat Daerah Perlindungan Budaya Maritim tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Kelautan dan Kemaritiman. Kelima, Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjuk Pemprov Bali untuk melakukan pengelolaan Daerah Perlindungan Budaya Maritim Teluk Benoa, yang meliputi penunjukan organisasi pengelola, penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan, serta peraturan zonasi KKM.

Kordinator ForBali, Wayan Gendo Suardana, mengapresiasi langkah Menteri Kelautan dan Perikanan serta Gubernur Bali untuk mendorong penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Gendo bilang, penetapan itu bukan hal yang mengejutkan karena selama ini telah secara aktif melakukan pertemuan dengan stakeholder.

Salah satu contohnya adalah Peta 71 titik Suci di Kawasan Teluk Benoa yang dijadikan lampiran dalam Keputusan Pesamuhan Sabha Pandita, No. 01/Kep/SP PARISADHA/IV/2016 tentang Kawasan Suci Teluk Benoa.

Keputusan itu belum cukup untuk sepenuhnya menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim. Bayang-Bayang Perpres No 51 th 2014 masih cukup kuat. Pihaknya berpendapat bahwa masih dibutuhkan instrumen hukum yang mengkhusus dan/atau sederajat seperti Perpres yang mengatur Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional.

https://kumparan.com/kanalbali/batal...si-1s1uMS8Da6d



Oleh karenanya, instrumen hukum tersebut harus  dapat menggugurkan keberlakuan Perpres Nomor 51 Tahun 2014. Selanjutnya hal tersebut akan dapat menguatkan Perda RZWP3K yang saat ini sedang dalam pembahasan.

Ya, dengan dibatalkannya rencana Reklamasi Teluk Benoa akhirnya tuntas sudah ’pertarungan’ drummer band punk asal Bali, Superman is Dead (SID), I Gede Ari Astina alias Jerinx, dengan Susi Pudjiastuti.

Tentu kita masih ingat kerasnya protes Jerinx karena lagu band-nya dipakai untuk video Susi Pudjiastuti. Keduanya bahkan saling ‘baku hantam’ terbuka alias tweet war di media sosial Twitter, berdebat soal perizinan reklamasi. Debat itu akhirnya ditutup dengan seruan Susi yang menyebut Jerinx tendensius dan bukan orang yang pantas ia ajak bicara.

https://finance.detik.com/berita-eko...si-teluk-benoa