Kelompok separatis Papua memiliki jaringan di mana-mana. Kita tengok saja Ketua ULMWP Benny Wenda. Ia yang kini bertempat tinggal di Oxford, Inggris mendapatkan penghargaan Oxford Freedom of The City Award pada 17 Agustus lalu. Dewan Kota Oxford juga sudah mendukung gerakan Papua Merdeka dan memberi izin pembukaan kantor Free West Papuan Campaign di Oxford semenjak tahun 2013.

CNN Indonesia[Indonesia Kecam Penghargaan untuk Tokoh Separatis Benny Wenda]

Benny juga disebut memiliki jaringan yang tersebar di Eropa, Asia Pasifik, dan Afrika. Pihak istana mengatakan bahwa Benny telah melakukan mobilisasi diplomatik ke sejumlah negara di benua-benua tersebut dan aktif menyebarkan hoaks soal Papua ke luar negeri.

CNN Indonesia [Polisi Sebut Benny Wenda Punya Jaringan di Eropa dan Afrika]

Koneksi kelompok separatis Papua yang seakan ‘mendunia’ makin terlihat saat isu pelanggaran HAM di Papua didorong oleh Perdana Menteri Vanuatu Charlot Salwai Tabimasmas dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74 pada 27 September 2019.

Detik [Vanuatu, Negara yang Mendukung Gerakan Separatis di Papua]

Bahkan Benny sempat dikabarkan ikut ‘menebeng’ delegasi Vanuatu untuk memasuki sesi Sidang Umum. Namun Tokoh Papua Nick Messet memastikan, PBB tidak mengijinkan Benny Wenda dan rombongannya masuk ke ruang sidang dan bergabung bersama delegasi Vanuatu karena yang bersangkutan bukan warga negara Vanuatu.

Liputan 6 [Tokoh Separatis Papua Benny Wenda Diusir dari Sidang Majelis Umum PBB]

Kabar Benny Wenda diusir dari Sidang Umum PBB tentu saja dibantah oleh pihak Vanuatu. "Laporan bahwa Wenda dilarang masuk ke Sidang Umum PBB adalah tidak benar, dia diizinkan masuk karena dia secara resmi terakreditasi sebagai delegasi Vanuatu dan kenyataannya saat pernyataan negara oleh Perdana Menteri Vanuatu dan pemimpin dunia lainnya dia duduk di dalam ruang Sidang Umum," kata Menlu Vanuatu Ralph John Regenvanu dalam surat elektroniknya pada 30 September 2019.

Tempo [Benny Wenda Tidak Diusir dari Ruang Sidang Umum PBB, Ini Faktanya]

Meski kebenaran diusir atau tidaknya Benny dari Sidang Umum PBB masih menjadi tanda tanya, namun tidak merubah fakta bahwa keberadaan jaringan separatis Papua tidak banyak membantunya dalam menarik dukungan dunia internasional untuk referendum kemerdekaan Papua. Isu HAM di Papua yang diangkat Vanuatu pun dijawab dengan tegas oleh Indonesia.

Indonesia memperingatkan kepada Vanuatu untuk memahami fakta hukum dan sejarah dari Papua hingga menjadi bagian dari Indonesia, bahkan telah diakui PBB. Indonesia pun menuding balik Vanuatu telah membuat politik luar negeri yang mendukung gerakan separatisme, yang pada akhirnya justru memicu konflik dan pada akhirnya merugikan warga Papua.

"Vanuatu terus melaukukan tekanan provokatif... yang tidak disadari Vanuatu adalah bahwa provokasinya telah menciptakan harapan kosong dan bahkan memicu konflik. Ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Provokasi Vanuatu telah menghasilkan kerusakan infrastruktur yang merupakan milik rakyat Indonesia. Ratusan rumah terbakar, fasilitas publik hancur, dan yang terburuk nyawa warga sipil yang tidak berdosa hilang," ujar Rayyanul Sangadji, diplomat Indonesia asal Ambon pada 28 September lalu. Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla juga menegaskan bahwa tidak ada pembahasan tentang referendum Papua selama berlangsungnya Sidang Umum PBB.

Kompas [Wapres JK Tegaskan Tidak Ada Agenda Membahas Referendum Papua di PBB]

Lantas bagaimana dengan negara tetangga yang bersebelahan dengan Papua yakni Papua Nugini (PNG)?

Menteri Luar Negeri PNG Rimbink Pato mengatakan Papua Barat merupakan bagian integral dari Indonesia. "Setiap tindakan untuk mendukung perjuangan Papua Barat merdeka akan menjadi pelanggaran hukum internasional, Anda tahu Papua Barat atau Papua masih bagian dan merupakan bagian integral dari Republik Indonesia dan kami memiliki hubungan bilateral dengan Republik Indonesia, jadi kami tidak akan mendukung itu," tegas Pato, saat dikutip dari Radio Stations in Port Moresby, 17 September lalu.

Sindonews [Papua Nugini Tolak Gerakan Papua Merdeka]

Bahkan penduduk PNG merasa jengah dengan kehadiran Kelompok Separatis Bersenjata karena kerap bikin masalah. Adalah Ray Tanji, tokoh masyarakat PNG yang menolak kehadiran para separatis Papua merdeka di wilayahnya. Kehadiran elemen separatis Papua di PNG telah banyak menimbulkan masalah bagi warga perbatasan. "Saya minta Pemerintah Papua Nugini untuk menyingkirkan orang-orang ini dari Vanimo, karena merekalah yang menimbulkan masalah di perbatasan selama ini," ujarnya sebagaimana dilansir ABC Indonesia, dikutip pada Senin 7 Oktober. Ia pun menuntut pemerintah PNG memulangkan para separatis kembali ke wilayahnya sendiri, yaitu ke Jayapura.

Liputan 6 [Warga Perbatasan Papua Nugini Tolak OPM: Pulangkan Mereka ke Jayapura]

Berdasarkan paparan di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa memang kelompok separatis memiliki jaringan yang luas di luas negeri untuk mendukung kepentingan mereka. Namun, koneksi mereka di luar negeri tidak akan bisa memungkiri fakta bahwa Papua merupakan bagian sah dari Indonesia, serta telah diakui negara-negara lainnya dan PBB. Mereka pun tidak melihat fakta, bahwa hoaks yang kelompok separatis sebarkan hanya akan merugikan rakyat Papua sendiri akibat kerusuhan yang terjadi. Terakhir, kelakuan para separatis ternyata tak seindah narasi perjuangan yang mereka gaungkan. Ternyata mereka yang kabur ke negara sebelah PNG justru menjadi masalah dan ditolak oleh masyarakat sana.