the.commandos
TS
the.commandos
Tepis PSI, Pemprov DKI: Anggaran Rp 12 M Tak Hanya untuk Antivirus
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik anggaran antivirus yang diajukan Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan yang mencapai Rp 12 miliar. Menanggapi hal itu, Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan Muhammad Nurrahman mengatakan anggaran tersebut tak hanya digunakan untuk antivirus tapi juga lisensi Microsoft Office hingga pembelian lisensi database aplikasi kependudukan.

"Terkait dengan anggaran Rp 12 M, itu sebenarnya bukan hanya antivirus. Yang pertama antivirus, yang kedua lisensi Microsoft Office, ketiga itu Oracle," kata Nurrahman kepada detikcom, Kamis (3/10/2019).


Nurrahman menuturkan untuk antivirus akan digunakan di 267 kantor kelurahan, 44 kantor kecamatan hingga kantor-kantor suku dinas Dukcapil di setiap wilayah DKI Jakarta. Dia belum mengetahui rincian detail anggaran tersebut, tapi pihaknya menyebut ada tiga komputer di setiap kantor dengan anggaran total sekitar Rp 1 miliar.

"Itu kalau nggak salah antivirus anggarannya tidak sampai Rp 1 miliar," jelas Nurrahman.

Dia mengatakan anggaran cukup besar juga ditujukan untuk lisensi Microsoft Office. Nurrahman menuturkan anggarannya mencapai Rp 4 miliar.

"Untuk Microsoft Office Rp 4 miliar," ucapnya.

Anggaran yang cukup besar, menurut Nurrahman, dianggarkan untuk lisensi data base Oracle yang mencapai sekitar Rp 6,4 miliar. Pihaknya tengah mengembangkan aplikasi di situs dan android unto memudahkan warga dalam mengurus catatan kependudukan.

"License-nya itu mahal, satu server. Dia kan hitungannya per profesor. Satu server itu 16 prosesor. 16 core. Untuk pemerintah diberikan diskon 50 persen, 8 core. Satu core itu kurang lebih Rp 800 juta, tinggal dikali kurang lebih Rp 6 miliar," paparnya.

Lebih lanjut, Nurrahman mengatakan aplikasi tersebut bernama Alpukat Betawi yang bisa diunduh oleh warga. Dia mengatakan aplikasi tersebut saat ini masih terus dikembangkan.

"Aplikasi sudah nih, untuk yang data base sudah. Tapi perlu license untuk Oracle-nya. Untuk lanjutannya harus ada izinnya agar legal ya," terangnya.

Terkait PSI yang menyebut Rp 12 miliar hanya untuk antivirus, Nurrahman menjelaskan penyebutan anggaran tersebut hanya ada di judul. Dia memastikan pihaknya telah memberikan detail yang belas terkait anggaran tersebut.

"Harusnya ada rinciannya, mungkin kan baru (lihat) judul kegiatan aja. Padahal rincian ada tiga item tadi," tuturnya.

Sebelumnya, PSI tak hanya menyoroti anggaran TGUPP Gubernur DKI Anies Baswedan. PSI juga mengkritik anggaran anti virus yang diusulkan sebesar Rp 12 miliar dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta.

"Ya kalau saya belakangan menyorot TGUPP, Antivirus yang saya highlight juga. Baru dua, sebenarnya ada beberapa banyak lagi, misalkan, pembangunan kantor lurah yang harus saya cek juga, banyak-banyak," ucap anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana, kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Di DPRD DKI, William ditugaskan di Komisi A bidang pemerintahan. Kebetulan, Komisi A yang akan mengawasi soal anggaran antivirus.

Dalam draf pembahasan KUA-PPAS 2020 disebutkan, anggaran soal antivirus diusulkan oleh Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang diusulkan sebesar Rp 12,917 miliar untuk penyediaan lisensi perangkat lunak dan antivirus.

https://m.detik.com/news/berita/d-47...s/2#detailfoto

Yg asli emg mahal
0
3.4K
86
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan