Dugaan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak independen dan terjerat dalam pusaran politik praktis memang hampir tak terbantahkan. Tebang pilih kasus terlihat nyata, apalagi jika terkait dengan kasus korupsi di DKI Jakarta era Anies Baswedan.

Pasalnya, banyak kasus korupsi yang mandeg tak tersentuh KPK di Jakarta. Semua seakan menguap begitu saja karena klik politik yang terbangun.

Ingat, pada tahun 2017 lalu, Anies Baswedan dilaporkan ke KPK atas dugaan penyimpangan penggunaan dana di pameran Frankfurt Book Fair 2015. Anies diduga menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Mendikbud.

Laporan tersebut dibuat oleh Andar Mangatas Situmorang. Dia menduga Anies dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan jabatannya sebagai Mendikbud dalam pameran tersebut, yang berlangsung selama 3 hari di Jerman.

Ia dilaporkan melakukan korupsi sistematis dengan biaya Rp 146 miliar, namun hingga kini kasus tersebut seperti lenyap tanpa ada perkembangan dan kabar berita.

Anehnya, pada tahun 2018 Anies Baswedan mendapatkan tiga penghargaan dari KPK sebagai bukti komitmen Pemprov DKI melawan korupsi.

Kemudian di tahun 2019 ini, pemerintahan Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan menggandeng KPK untuk melakukan penagihan pajak mobil mewah secara door to door. Padahal kewenangan tersebut seharusnya bukan di ranah KPK.

Mengapa Anies terkesan aman dari sergapan KPK? Hal ini harus dilihat dari jejaring kekuasaan yang melingkupi dirinya dan orang-orang di KPK.

Anies memiliki hubungan dekat dengan beberapa komisioner KPK. Hal itu dimulai dari adanya Komite Etik di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut pembocor "draf" surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Anies pernah menjadi komite elit KPK pada tahun 2013 lalu bersama Bambang Widjojanto, Abdullah Hehamahua, dan Abdul Mukhtie Fajar. Hasilnya Ketua KPK saat itu Abraham Samad terkena sanksi. Hal tersebut membuktikan bahwa ada yang “salah” di dalam internal KPK sehingga sprindik internal KPK bocor ke publik.

Anies kini juga masih memiliki kedekatan dengan Pimpinan KPK periode 2011-2015 Bambang Widjojanto (BW) yang pernah ditangkap oleh Kepolisian terkait kasus keterangan saksi palsu.

Saat ini, Anies Baswedan mengangkat BW sebagai Ketua TGUPP yang lebih banyak gajinya daripada pekerjaannya. Selama Anies Baswedan dekat dengan orang-orang KPK itu, maka dirinya akan aman-aman saja.

Di sisi lain, Anies juga mempunyai saudara sepupu di internal KPK bernama Novel Baswedan. Makin klop dan aman kelompok tersebut.

Untuk menguak itu, kita bisa mengajukan beberapa pertanyan seperti, "Kenapa Anies Baswedan "mudah" bekerjasama dengan KPK untuk "kegiatan" pemerintahan DKI? Mengapa kasusnya tak dilanjutkan lagi?"

Apakah karena ada Novel Baswedan di dalam KPK saat ini? Apakah semua ini untuk membuat “pencitraan” seorang Anies Baswedan di masa depan?

Silakan anda menilai sendiri. Yang jelas tak ada yang kebetulan atas hal-hal tersebut. Semua saling terkait.

Inilah bukti bahwa KPK bukanlah lembaga yang suci dan netral dari politik. Di sisi lain, kita juga bisa melihat permainan kotor Anies Baswedan mengamankan dirinya dari kasus korupsi.