alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Soal Koruptor Dapat SP3, KontraS: Presiden Tak Paham Pemberantasan Korupsi
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d7dd4aec0cad7216f0d211f/soal-koruptor-dapat-sp3-kontras-presiden-tak-paham-pemberantasan-korupsi

Soal Koruptor Dapat SP3, KontraS: Presiden Tak Paham Pemberantasan Korupsi

Suara.com - Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memahami nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) karena mengatasnamakannya untuk menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Federasi KontraS Andy Irfan Junaeddi mengatakan banyak komentar aneh yang dikeluarkan Jokowi dalam menyikapi RUU KPK ini terutama terkait poin Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK.


"Ya komentarnya aneh-aneh, itu menunjukkan ketidakpahaman presiden terhadap skema criminal justice system terkait yang spesifik terkait penanggulangan korupsi, itu dia enggak paham," kata Andy Irfan kepada Suara.com di Kantor KontraS di Kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (13/9/2019).

Menurutnya, Jokowi tidak bisa mengatasnamakan HAM untuk memberikan SP3 kepada koruptor yang sedang dalam proses penyelidikan.

"Enggak ada hubungannya dengan HAM, ya seorang tersangka memang punya hak tetapi asal mekanisme itu dilakukan secara akuntabel ya tidak masalah, seorang pelaku tindak pidana ya harus ditangkap, jangan perkaranya belum selesai lantas diSP3," tegasnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui salah satu poin dari draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait keberadaan kewenangan penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di KPK.

Jokowi mengatakan hal itu disetujui demi memberi kepastian hukum dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

"Yang kedua, terhadap keberadaan SP3. Hal ini juga diperlukan, sebab penegakan hukum tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan HAM, dan juga untuk memberikan kepastian hukum," kata Jokowi di Istana Negara, Jumat (13/9/2019).

Namun, Jokowi mengusulkan SP3 baru diberikan maksimal setelah perkara berjalan dua tahun, bukan satu tahun seperti yang diusulkan DPR RI.

"Sehingga RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal satu tahun dalam SP3, kami meminta ditingkatkan menjadi 2 tahun. Supaya memberikan waktu yang memadai bagi KPK," katanya.

Jokowi menyatakan nantinya KPK bisa memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan SP3 tersebut.


https://www.suara.com/news/2019/09/1...ntasan-korupsi

ora paham 
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 4
Quote:


emoticon-Wkwkwkemoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka


emoticon-Wkwkwkemoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wkwkwk emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka emoticon-Wakaka
profile-picture
profile-picture
profile-picture
GreatCapture dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 10 balasan
Buk rinso bilang pak plongo kaga tau apa-apa aman-aman saja, si andi ini siap-siap dicap hti oleh cebong dungu raimu asu emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Soal Koruptor Dapat SP3, KontraS: Presiden Tak Paham Pemberantasan Korupsi
profile-picture
simsol... memberi reputasi
baru tau ya
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Soal Koruptor Dapat SP3, KontraS: Presiden Tak Paham Pemberantasan Korupsi
profile-picture
13460 memberi reputasi
Revisi UU KPK itu malah memperkuat KPK
profile-picture
profile-picture
GreatCapture dan simsol... memberi reputasi
Yang paham pemberantasan korupsi itu cuman Kontras, yg laen enggak paham.

Ini LSM sama seperti ICW, nggak mau daftar lowongan pimpinan KPK tapi kalo isinya pimpinan KPK yg kepilih nggak sesuai seleranya, trus mencaci maki, nyinyir hujat sana sini. Nggak mau kerjanya tapi nyinyir nomor 1.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 4 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Balasan post larapeequer
Quote:


kan memang tugasnya nyinyir, dan yang dinyinyirin berulang kali tetep saja gak ngerti emoticon-Traveller
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Quote:


cuma nyinyiran doang. ngapain di mengerti
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Balasan post frimen
Quote:


dan ngapain suruh daftar ikut capim KPK
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Quote:


ngapain di urusin. biarain aj
sebutin aja :
RJ LINO hampir 5 tahun jadi tersangka......MIKIR !!!!
profile-picture
profile-picture
terranrex dan navlys memberi reputasi
Lihat 29 balasan
Soal Koruptor Dapat SP3, KontraS: Presiden Tak Paham Pemberantasan Korupsi


Rezim plonga plongo emoticon-Busa:
profile-picture
profile-picture
dmcarthur dan slider88 memberi reputasi
Balasan post jonitamvan
Quote:


1. penyadapan.

sadap KUHAP izin dari kepala pengadilan negeri tidak dipakai.

DPR dan Pemerintah Punya "Hutang" Aturan SADAP terhadap kepada SELURUH LEMBAGA penegak hukum.

satu aja uda bisa counter.

KPK itu lembaga independen meskipun ada di lingkaran kepengurusan eksekutif, tetapi bukan bawahan pemerintah.

logika di pakai dong, kalau pun maksa ada yang DEWAN PENGAWAS, ga perlu nurunin KPK jd lembaga tinggi.

pengawas secara horizontal banyak contohnya.

BI - OJK
KPU - BAWASLU

apa dengan alasan ngawasi BI, BI nya harus diturunin jadi dibawah kementerian keuangan ?.
atau dengan alasan mengawasi KPU, KPU nya harus diturunin jadi dibawah kemendagri ?.

logika bodoh namanya.

soal status ASN juga bakal jadi double/tumpang tindih aturan dari kemenpanrb sama UU KPK.

kalau mau jadiin pegawai KPK ASN buat lah minimal biar gada tumpang tindih statusnya ASN kemenkumham.

mau contoh lembaga yang tumpang tindih bikin masalah ?. tau KPAI ?. liat tuh lembaga double hasilny nabrak sana sini.

balik lagi kalau KPK status ASN tanpa aturan khusus yang jelas, bakal ada resiko perkara TATA USAHA NEGARA.

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...din-temenggung

salah satu hakim berpendapat kasus syafrudin ksh TUN, sekarang kalau KPK jd asn dikit dikit perlu surat perintah, surat izin.

belum izin sama pimpinan KPK, blm izin sama DEWAN pengawas.

bakal tumpang tindih kalau itu jadi.

emoticon-Cape d...

ITU BARU NAMANYA REVISI DENGAN NIAT PERBAIKAN.

BUKAN revisi TANPA BEBAN DAN K-WORD ADALAH OLI PEMBANGUNAN

LAGIAN UDAH NGIRIM SURPRES BR NOLAK, dikasih waktu buat mikir eh tanpa beban ya bodo amat.

emoticon-Ngakak emoticon-Wow emoticon-Wkwkwk emoticon-Wakaka
profile-picture
silitneonhuuek memberi reputasi
Diubah oleh KuwuRT
Quote:


Seharusnya tanpa beban itu gak usah mikir pencitraan lagi emoticon-Traveller
Lihat 2 balasan
Post ini telah dihapus oleh azhuramasda
Balasan post 88venomwolf88
@88venomwolf88 Org bloon yah bgini jawabnya emoticon-Wakaka .

Macem bloon gini mah ogah didebatin pake nalar.... skip aja emoticon-Wakaka
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
Balasan post jonitamvan
Berjaga2 dr keterlibatan politik praktis?
Bukannya sudah dan makin menjadi??

Dr penjelasan agan, kenapa malah kesannya jadi pemerintah dan rakyat ikut pusing mikirin LSM cem KPK ini yaa?

Ada hasilnya kaga, nglunjak doang.
Dahh bubarin tuh kpk.
Gw dukung klo presiden revisi uu lebih sadis dari yg diwacanakan sementara.

emoticon-Ngakak
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
Cara2 kpk mirip kubu Radikal
Independen? Tanpa pengawasan? LOL
kalo dua alat bukti lemah berarti kpk y g beres masih maksa buat jd tersangka, padahal ini negara hukum eh kpk udah kaya negara diktator aja
profile-picture
profile-picture
FlixBagz dan slider88 memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Halaman 1 dari 4


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di