alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
KPK periksa politikus PDIP di kasus megakorupsi pertambangan
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d7dc6555cf6c46fb25b2947/kpk-periksa-politikus-pdip-di-kasus-megakorupsi-pertambangan

KPK periksa politikus PDIP di kasus megakorupsi pertambangan

Anggota DPRD Kotawaringin dari fraksi PDIP Agus Seruyantara dijadwalkan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia akan bersaksi untuk tersangka Bupati Kotawaringin Timur Supian Hadi.

Tak hanya Agus, tim penyidik juga akan memeriksa seorang PNS Pemkab Kotawaringin Timur, Sarkuni. Keduanya akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi dari Pemkab Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SH (Supian Hadi)," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati Iskak dalam pesan singkat, Jumat (30/8).

Dalam mengusut perkara ini, penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Ir. Sutami, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Bukit Bestari, Kepulauan Riau, pada Rabu (21/8).

KPK memperkirakan perkara ini menyebabkan kerugian keuangan negara yang lebih besar dari kasus penerbitan surat keterangan lunas bantuan likuiditas Bank Indonesia yang menjerat Sjamsul Nursalim dengan nilai sebesar Rp4,58 triliun. Kerugian kasus ini juga melebihi yang terjadi dalam kasus pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, yang nilainya Rp7,4 triliun.

Diperkirakan total kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp5,8 triliun dan US$711.000. Nilai tersebut dihitung dengan eksplorasi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan dan kerugian kehutanan akibat produksi, dan kegiatan pertambangan yang dilakukan  PT FMA, PT BI dan PT AIM.

Supian Hadi diduga telah menyalahgunakan wewenang sebagai Bupati Kotawaringin Timur, dengan menerbitkan surat keputusan IUP operasi produksi seluas 1.671 hektar kepada PT Fajar Mentaya Abadi (FMA) yang berada di kawasan hutan. Padahal, PT FMA belum memiliki sejumlah dokumen perizinan, seperti ijin lingkungan atau AMDAL, dan segala persyaratan lainnya.

Atas perbuatannya, Supian dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


sumber

terlalu
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Bukti KPK engga tebang pilih...

emoticon-shakehand
Lihat 2 balasan
Balasan post sir_bayou
brt KPK bagus,,
Post ini telah dihapus oleh azhuramasda
Usut sampai tuntas
Juara korupsi emoticon-Ngakak (S)


Kampret mulai jualan kpk, dolar nggak digoreng dulu emoticon-Ngakak (S)
Hati-hati entar penyidik kpk disiram air keras lagi emoticon-Takut (S)
Quote:


Kalo pake standar pdip di jaman sby rezim ini bisa dicap sarang koruptor
oh pantes emoticon-Embarrassment
sekarang okelah, tapi entah kalau udah disahkan revisi dan ganti ketua, apakah makin oke atau jeblok.
Lihat 2 balasan
Balasan post CumiGorengManis
ITulah mengapa perlu ada pengawas kpk.
Balasan post CumiGorengManis
@botolchivas dewan pengawas itu udah dari dulu ada gan. sebenarnya masih bingung juga, revisi pasal mana yang menguatkan dan yang mana yang melemahkan?

Pantes KPK mau dilumpuhkan, apalagi sebentar lg mau ada mega proyek pindah ibukota, udah ada niat bancakan uang negara emoticon-Nohope
Diubah oleh sniper2777


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di