alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5d7c6ed48012ae442b0923ee/icw-nilai-argumen-jokowi-perkuat-kpk-hanya-delusi-ini-alasannya

ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya


ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya

ICW Nilai Argumen Jokowi Perkuat KPK Hanya Delusi, Ini Alasannya

Penulis: Ihsanuddin | Editor: Bayu Galih
JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) menilai klaim Presiden Joko Widodo yang ingin memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi lewat revisi Undang-Undang KPK hanya delusi semata.

"Narasi untuk memperkuat dengan revisi UU KPK itu adalah sesuatu yang delusi, tidak benar," kata peneliti ICW Donal Fariz saat dihubungi, Sabtu (14/9/2019).

Donal menilai, sikap Presiden Jokowi atas revisi Undang-Undang KPK sebenarnya tak berbeda jauh dari draf yang disusun DPR.

Ia menyimpulkan Presiden dan DPR sama-sama ingin merevisi UU untuk melemahkan KPK.

"Kalau DPR itu drafnya sangat melemahkan, presiden kadarnya lebih kecil dari DPR. Itu saja. Poinnya tetap bertemu untuk memperlemah," ucap Donal.

Misalnya, soal keberadaan Dewan Pengawas KPK. Presiden dan DPR sama-sama setuju KPK harus diawasi dewan pengawas.

Hanya saja Jokowi ingin anggota Dewan Pengawas KPK dipilih langsung oleh Presiden, sementara DPR juga ingin terlibat dalam proses pemilihannya.

"Dewan Pengawas yang diusulkan DPR dan Presiden hanya berubah dari sisi mekanisme pemilihan. Eksistensi dan fungsinya tetap sama, menjadi perangkat birokratis ijin penyadapan KPK," kata Donal.

Konsekuensinya, kata dia, penyadapan KPK prosesnya akan menjadi lambat. KPK bisa jadi akan kehilangan momentum untuk menangkap pelaku suap.


Penyadapan KPK bisa batal dilakukan jika Dewan Pengawas tidak memberikan ijin.

"Akibatnya, kerja penegakan hukum KPK akan turun drastis," kata dia.

Kedua, terkait kewenangan KPK menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), juga hanya berubah dari sisi waktu.

DPR mengusulkan KPK memiliki jangka waktu satu tahun dalam mengusut suatu kasus sebelum akhirnya bisa menerbitkan SP3. Jokowi hanya meminta waktunya diperpanjang menjadi dua tahun.

Donal menilai waktu pengusutan kasus yang dibatasi ini akan membuat KPK tidak dapat menangani perkara korupsi yang kompleks.

"Tapi hanya bisa menangani kasus kecil," tutur dia.

Terakhir, Jokowi juga menyatakan persetujuan bahwa penyelidik dan penyidik KPK berstatus PNS. Tak ada usulan DPR yang diubah dalam substansi ini.

Donal menilai aturan ini juga akan melemahkan KPK. Sebab, faktanya PPNS yang ada hari ini kinerjanya buruk, tidak dapat menangani kejahatan besar. PPNS di KPK juga harus tunduk pada mekanisme korwas yang dikendalikan oleh kepolisian.

"Alih-alih KPK menjadi lembaga yang mensupervisi dan mengkoordinasi penanganan pidana korupsi, penyelidik dan penyidik KPK disupervisi oleh Kepolisian," ujar Donal.

Jika memang ingin memperkuat KPK, Donal menilai harusnya bukan UU KPK yang direvisi.

Baca juga: Persatuan Guru Besar Indonesia Soroti Sejumlah Masalah dalam Revisi UU KPK


Menurut dia, pemerintah bisa menambah kewenangan KPK lewat revisi UU perampasan aset hingga UU Tipikor.

Presiden Jokowi sebelumnya mengklaim bahwa revisi yang dilakukan bukan untuk melemahkan KPK. Ia menyebut revisi itu untuk penyempurnaan karena UU KPK sudah tidak mengalami perubahan selama 17 tahun.

"Saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi musuh kita bersama. Saya ingin KPK punya peran sentral dalam pemberantasan korupsi, yang punya kewenangan lebih kuat dibanding lembaga-lembaga lain," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (14/9/2019).


https://nasional.kompas.com/read/201...asannya?page=2
profile-picture
profile-picture
profile-picture
pemburu.kobokan dan 4 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh wa2n43
Halaman 1 dari 4
wait and see aja ...belum liat kinerja kpk terbaru...emoticon-Ngakak
Logikanya bener jg, lembaga KPK jg perlu d awasi. Polisi aja ada lembaga pengawas, DPR ada dewan kehormatan,..
Masa KPK ga boleh ada dewan pengawasnya emoticon-Big Grin
profile-picture
profile-picture
profile-picture
mmengong dan 4 lainnya memberi reputasi
Lihat 31 balasan
Maklum! Pak presiden itu, membaca saja dia sulit.
Otaknya itu korslet kalau dipakai mikir berat. Makanya semboyan dia, ndak mikir...Ndak mikir!
Pokoknya disuruh mangap, dia mangap.
Belum lagi status nya sebagai petugas partai juara korupsi beberapa periode. Punya daya apa dia di depan simbok dan BG.
Lama-lama, kisah kekuasaan negeri ini macam drama klasik cina, di mana negara diperintah raja, tapi gak punya kuasa, karena kalah kuasa sama ibu suri dan kasim-kasim kesayangannya.

Ya, yg sabar ya rakyat Indonesia.
Yg sabar kalau korupsi makin menggila di negeri ini.
Kalian juga yg goblok, milih pemimpin dan wakil rakyat yg pro korupsi.


Take emoticon-Angkat Beer
profile-picture
profile-picture
profile-picture
screamerz dan 12 lainnya memberi reputasi
Lihat 4 balasan
Soal pembentukan dewan pengawas itu tujuannya baik, selain untuk menjaga kerahasiaan juga untuk meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM. Seorang Presiden saja diawasi oleh DPR dan BPK.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
i.macintosh dan 3 lainnya memberi reputasi
Trus aku kudu piye ?
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Yang pasti akan semakin kuat
Cuman bedanya
Kalo kpk sebelumnya kumpulan hater partai nasionalis dan islam moderat makanya serangannya ke para politikus baik di DPR atau di pemda

Harusnya kpk fokus ke nangkapin koruptor yg jaringannya ada du BUMN, kementrian dan pemda
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Diubah oleh xrm
disadap kok lapor dulu,istilahnya,lembaga inteligen,mau mengintelegensi seseorang,lapor dulu,keburu kabur tuh orang,tinggal berhubungan baik dgn dewan pengawas,bisa aman damai,
profile-picture
simsol... memberi reputasi
Balasan post b3jo.asoy
Quote:


Ndak mikir ndak mikir emoticon-Ngakak

Boleh juga kata2 kau kali ini bejo asoy emoticon-Leh Uga

profile-picture
profile-picture
b3jo.asoy dan marwoto.vip memberi reputasi
nasi sdh jd bubur,,, tinggal liat gmn hasil nya d masa depan
profile-picture
profile-picture
pemburu.kobokan dan simsol... memberi reputasi
Balasan post smogal
Quote:


mana lembaga pengawas polisi yang benar benar nindak polisi dalam konteks pidana khusus tipikor ?.

kasus rekening gendut saja yang buka kpk.

dewan kehormatan dpr tau ga MD3 nugasi mereka apa, kebanyakan memastikan hak hak dewan terpenuhi, nyatanya mereka bolos, bolos itu merendahkan martab sendiri gada sanksinya.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
screamerz dan 5 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh KuwuRT
Cocot aja ICW, kmrn disuruh ngirim perwakilan di pansel aja mencret semua..
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Jazed dan 2 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Balasan post b3jo.asoy
Quote:


gada pilihan, dari yang terburuk, plg mending si ini.

tp siapa sangka "tanpa beban" bener bener ampe lepas tangan, semua kemauan partaik dipenuhi.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
esaka.kedua dan 2 lainnya memberi reputasi
Balasan post KuwuRT
@KuwuRT masalah itu kan tehnisnya, sm halnya TNI jg mekanismenya ada yg awasi yaitu PM,tp klo trnyata secara tehnis ga maksimal jgn d salahkan mekanismenya dong.....

Lembaga lain punya pengawas trus KPK doang yg ga perlu d awasi . emangnya KPK smua anggotanya malaikat ?????......seandainya ada anggota KPK yg ga bener jd ga usah d apa2in krn KPK itu malaikat
profile-picture
simsol... memberi reputasi
menurutku lebih ke penertiban cara kerja dan kultur pegawai KpK..
terlihat sekali KPK terlalu memandang rendah institusi lain.
karyawannya sudah macam lsm yang terlalu frontal dengan gerakan dan demo2,
bahkan hubungan dengan lembaga lain cenderung tidak berjalan dengan baik. la fungsi kerjasama antar lembaga kaya apa,,
ada kata2 dari KPK yang sangat populer "KALAU BERSIH KENAPA HARUS RISIH"
kenapa ada pengawasan kok KPK kebakaran jenggot, terus berarti kpk juga takut diawasi,
ibarat koruptor itu maling. KPK sengaja membiarkan rumah tidak terkonci dengan baik.makanya pencegahan yang dilakukan terkesan kurang, dan bertindak setelah rumah tersebut kemalingan.
coba dibikin aplikasi semua tender pemerintah mesti laporan ke KPK biar bisa terkontrol, menutup celah korupsi dengan aturan2 yang mewajibkan tender dan lelang harus sepengetahuan KPK.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
alanpas dan 4 lainnya memberi reputasi
Balasan post smogal
Quote:


@smogal militer beda dong gbs disamain, militer itu khususnya khusus.

karena berkaitan dengan ketahanan dan pertahanan kedaulatan negara.

emoticon-Cape d...

apakah lembaga lain yg di maksud juga INDEPENDEN ? SEBUT DI DUNIA ini lembaga independen yg ada dewan pengawasnya.

lah revisi UU KPK pasal 3, KPK diturunin dr lembaga tinggi jd lembaga dibwh pem. pusat.

emoticon-Cape d...
Balasan post KuwuRT
Quote:


Gw cm pke perumpamaan d militer. Klo anggotanya bermasalah berarti udh ada yg nangani secara independent....
Lo tau KPK itu sebuah lembaga pasti anggotanya bnyk ga cm puluhan....
Seandainya ada salah satu anggota KPK d laporkan sm yg punya perkara misalkan mafia kasus kira2 lapornya kemana ?????......klo nnti d tangani polisi ato kejaksaan nnti d bilang melemahkan KPK. tp klo d tangani sm temennya sendiri d KPK jg ky jeruk makan jeruk...

Maka emang bagusnya d bikin lembaga yg bs ngawasi KPK . mslh nnti anggotanya d pilih sm komisioner KPK ato presiden ya tinggal d rumuskan
hhhhmmmm

bgtu kah alasanya :nulisah
Makanya ada istilah "Quis custodiet ipsos custodes?" Siapa yg mengawasi sang pengawas?

emoticon-Toast
Balasan post smogal
@smogal sekali lagi gabisa disamain militer.

lah kalau logikanya gitu penegakan hukum berhenti dong "who will watch the watcher ?".

yang dibutuhin bukan lembaga tapi sistem pengawasan, lembaganya dari pemerintah, kejaksaan, kehakiman, bahkan model model inspekorat gamasalah.

lah sistem ny saja gajelas di RUU, dan lagi lagi KARENA TIMING, semua butuh waktu ga buru buru.

UU saja ngasih waktu kenapa buru buru, kalau niatnya revisi untuk perbaikan dan evaluasi harusnya dipikir baik baik bkn buru buru.
Balasan post KuwuRT
Quote:


Gw mo nanya ke elo apa ada jaminan dr semua pegawai KPK d seluruh indonesia itu bersih dan gak akan nyeleneh ??????......

Seandainya ada laporan salah satu anggota KPK itu misalnya main kasus kira2 mo d limpahkan kemana ?....polisi ato kejaksaan ?????.....

Klo Nnti ada anggota KPK tersandung kasus ato d indikasikan trus yg nangani polisi ato jaksa bisa2 d tuduh melemahkan KPK ky yg udah2....

Makanya bagus jg ide klo d tubuh KPK punya pengawas intern
profile-picture
i.macintosh memberi reputasi
Halaman 1 dari 4


×
GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di