Hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri belum menurunkan perizinan untuk organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), pemerintah tidak bisa melakukan diskriminasi.

JK mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara berdemokrasi. Apabila FPI memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka ormas berbasis Islam itu bisa mendapatkan perizinannya.


"Kita tak bisa diskriminasi. Kalau FPI memenuhi 10 syarat ya boleh, tidak memenuhi ya tidak boleh. Kembali kepada aturannya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

SKT ormas FPI habis pada 20 Juni 2019, namun menurut Kemendagri ormas itu masih belum melengkapi syarat perpanjangan izin SKT. Sebelumnya, Dirjen Polpum Soedarmo mengatakan, salah satu syarat yang harus FPI penuhi adalah rekomendasi dari Kementerian Agama.

FPI juga belum menyerahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi yang ditandatangani oleh pengurusnya.

FPI menuduh pemerintah mempolitisasi proses perizinan setelah Presiden Joko Widodo mengatakan jika tidak sejalan dengan negara, ada kemungkinan tidak akan memperpanjang izin atau SKT ormas dari kelompok tersebut.

Izin ormas FPI terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu sejak 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019.
Tuntutan FPI 



Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis mengatakan, pemerintah harus membayar denda yang dibebankan kepada pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab karena overstay atau melebihi izin tinggal.

Terkait hal itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menegaskan kalau tidak ada aturan pemerintah membayar denda yang dibebani kepada warga negara.

FPI, Partai Politik



Kepala Bidang Penegakan Khilafah FPI, Awit Masyhuri menilai bahwa wajar saja bila FPI terjun ke dunia politik

Awit Masyhuri menegaskan bahwa politik yang dijalankan FPI bukan sekadar politik nasi goreng
"Front Pembela Islam ini kan salah satu komponen bangsa, di indonesia ini kan ada sosial ada politik, kalau FPI ikut berpolitik wajar saja,

saya tegaskan FPI ini politiknya bukan politik nasi goreng, bukan politik nasi uduk, kami ini politik mengajukan konsep,

jadi kalau kemarin yang kami dukung mau makan nasi goreng, nasi uduk, kebuli gak ada aurusan, kami FPI akan terus berjuang akan mengawal bangsa ini agar tetap baik," kata Awit Masyhuri

"sebetulnya karena lagi seksi aja kemarin, masalah Pilpres dan pilihan cuma dua, lah kalau FPI sama NU bareng-bareng gak seru lah," kata Awit Masyhuri

Menurut Awit Masyhuri, FPI dan NU sebetulnya tidak ada perbedaan

"karena gini, ibarat orang dagang, NU sama FPI sama-sama dagang sarung, nashabnya sama, jadi gak ada masalah kalau NU di sana, FPI disini, gak ada masalah," kata Awit Masyhuri


Sumber: CNN File