Liputan6.com, Jakarta - Mati lampu melanda Jakarta, Banten, Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah sejak Minggu pukul 11.45 WIB. Bukan mati lampu biasa, mati listrik massal (blackout) ini terjadi bahkan hingga Senin malam. Beberapa daerah masih harus merasakan pemadaman bergilir.

Jakarta pun sempat lumpuh. Sarana transportasi terdampak. Beberapa rangkaian Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta terpaksa terhenti di tengah jalan dan penumpang harus dievakuasi dari terowongan gelap. KRL juga berhenti beroperasi, membuat ribuan penumpang terlantar di stasiun.

Listrik mati juga berdampak ke jaringan komunikasi. Pelanggan Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo semua berteriak, mereka tidak bisa berkomunikasi atau mengakses internet.

Distribusi air bersih pun terhambat. Salah satunya di Jakarta Barat. Penyediaan dan pelayanan air bersih belum stabil, menunggu pasokan listrik di wilayah Jabodetabek kembali lancar.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan, pemadaman listrik yang terjadi berdampak pada naiknya biaya listrik di mal. Kenaikan biaya ini, kata dia, mencapai tiga kali lipat.

Imbas mati lampu memang membuat pusat-pusat perbelanjaan ramai dipadati pengunjung. Namun, dari segi biaya listrik, terjadi peningkatan.

"Buat mal sendiri itu ada masalah. Bahwa listriknya itu kan enggak ada (padam). Jadi kita pakai yang namanya genset. Kalau pakai genset itu kan cost-nya tiga kali listrik PLN. Cost-nya naik," kata Stefanus kepada Liputan6.com.

Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, ketergantungan dunia usaha dan pelayanan publik terhadap listrik sangatlah besar. "Oleh sebab itu, pelayanan PLN harus dievaluasi secara serius dan mendesak karena PLN adalah milik pemerintah," ujar dia kepada Liputan6.com.

Menurut Sarman, kerugian yang dialami oleh pengusaha sangat besar akibat padamnya listrik. Selain itu, masalah ini juga berdampak pada banyaknya pesanan barang dan jasa yang tidak terlayani.

Industri Kecil Menengah (IKM) sangat terpukul dengan mati lampu yang cukup lama ini seperti usaha kuliner, konveksi, restoran, kafe, katering, transportasi online, SPBU, bengkel, mebel, dan usaha lainnya.

"Kita agak sulit menghitung angka kerugian, akan tetapi jika dihat dari banyaknya sektor usaha dan pelayanan publik yang terimbas maka bisa mencapai triliunan rupiah," jelas dia.

Senada, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemadaman listrik di sebagian wilayah pulau Jawa berdampak pada pelaku usaha.

Ia pun berharap kejadian yang sama tidak lagi terulang ke depan. Sebab listrik merupakan salah satu kebutuhan utama para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis.

Investasi Terdampak

Peneliti Insitute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengungkapkan, investasi di manufaktur diperkirakan akan melambat. Hal itu dikarenakan investor merasa pasokan energi tidak pasti.

"Jika mereka ekspansi pabrik tapi jaminan energi listrik tidak stabil ya, mereka cari negara lain yang lebih siap. Jadi, mempengaruhi investasi," kata dia.

Imbas lain pemadaman listrik adalah ke pelayanan masyarakat. Banyak rumah sakit dan kantor pemerintah yang terdampak.

"Selain itu merugikan UMKM di Jabodetabek dan wilayah yang terganggu. Bisa dibayangkan pekerjaan seperti bengkel, makanan minuman yang bergantung pada listrik terganggu," ujarnya.

Menurutnya, UMKM menjadi korban yang paling rentan karena tidak semua mampu beli genset untuk mem-backup aktivitas bisnis ketika listrik padam.

Selain itu, pemadaman listrik yang berimbas ke jaringan telepon dan internet juga mempengaruhi jual beli secara online. Order jadi terlambat, konsumen mengeluh.

"Kerugian ekonomi secara total ditaksir bisa menembus triliunan jika kondisi pemadaman terus berlanjut selama 2-3 hari. Apalagi lebih dari 70 persen uang beredar di Indonesia terpusat di DKI Jakarta. Artinya kalau pusat ekonomi terganggu, imbasnya ke pertumbuhan secara nasional," tutupnya.

Mati listrik ini pun membuat Presiden joko Widoo (Jokowi) turun tangan. Pada Senin pagi, ia melakukan inspeksi ke kantor pusat PLN di kawasan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Jokowi mendengar penjelasan panjang lebar dari Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani.

Namun, sepertinya orang nomor satu di Indonesia tersebut tak puas. Komentar Jokowi pun menusuk jajaran direksi PLN.

"Pejelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, semuanya ini kan orang pinter-pinter, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Kok tahu-tahu drop itu, artinya pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi," ujar Jokowi.

Jokowi kemudian meminta PLN untuk segera memperbaiki kerusakan secepatnya. Dia tak ingin peristiwa listrik mati yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa terulang kembali.

"Yang paling penting, saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apa pun agar segera bisa hidup kembali," ucap Jokowi.

Jokowi pun mempertanyakan penanganan listrik padam yang tidak segera dilakukan dengan baik. Bagaimana bisa peristiwa pemadaman listrik secara merata di Jawa Bali, yang terakhir terjadi 17 tahun lalu, bisa berulang.

"Pertanyaan saya, kenapa tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik. Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun lalu untuk Jawa dan Bali," tuturnya.

Menurut Jokowi, seharusnya peristiwa yang terjadi pada 2002 lalu menjadi pelajaran, agar pemadaman listrik secara merata tidak terjadi lagi. Kondisi ini, kata dia, merusak reputasi PLN dan banyak konsumen yang dirugikan.

"Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ingin mendengar langsung, tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau ada hal yang kurang, ya blak-blakan saja. Sehingga bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi untuk masa-masa yang akan datang," tandasnya.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani menjelaskan, pemadaman disebabkan gangguan transmisi pada sirkit utara Ungaran-Pemalang sistem Jawa Bali 500 kilo Volt (kV). Tranmisi tersebut terputus. Kondisi ini membuat pasokan listrik dari pembangkit di Jawa Timur menuju area barat otomatis pindah menuju selatan.

"Ada dua penopang jaringan backbone 500 Kv, Utara dan Selatan masing masing-masing dua sirkit jadi ada 4 sirkit. Nah, dua sirkit Ungaran-Pemalang putus," kata Inten.

Pengalihan aliran daya ke sisi sikit Selatan gagal karena jaringan tersebut sedang mengalami pemeliharaan. Kondisi ini membuat pasokan listrik mengalami guncangan yang mengakibatkan pembangkit secara otomatis berhenti operasi untuk keamanan pembangkit.

Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct) Ronny P Sasmita mengatakan, pemadaman listrik massal kemarin menjadi gambaran betapa rapuhnya ketahanan ekonomi serta pengelolaan risiko industri strategis dalam lingkup nasional.

"Secara ekonomi, listrik adalah salah satu napas utama aktivitas ekonomi. Nyaris tidak ada hari ini aktivitas ekonomi yang tidak terkait dengan listrik. Semuanya membutuhkan energi listrik, yang notabene secara distributif dikuasai oleh PLN," ungkapnya.

"Dengan kata lain, ketidakjelasan manajemen risiko di dalam sektor kelistrikan akan memperburuk feel pengusaha terhadap citra iklim usaha dan iklim investasi kita," dia menambahkan.

Untuk itu, ia melanjutkan, Presiden Jokowi dan jajarannya harus mampu meyakinkan publik bahwa secara managerial, PLN harus diduduki oleh orang-orang yang profesional di bidang kelistrikan sekaligus melek terhadap isu-isu strategis ketahanan nasional di sisi lain.

Dengan adanya permasalahan ini, beberapa pihak melihat bahwa perlu ada peran swasta mengingat selama ini pengelolaan listrik dikuasai atau dimonopoli oleh PLN.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan, pengelolaan listrik nasional sebenarnya sudah melibatkan sektor swasta. Dia juga menyatakan, banyak kawasan industri besar yang kini pasokan listriknya juga berasal dari pihak swasta.

"Swasta sudah terlibat kok sejak dulu. Sekitar 30 persen penyaluran listrik nasional sekarang dipegang swasta," ujar Fabby kepada Liputan6.com.

"Kayak di kawasan industri di Cikarang sana. Itu kan yang menyalurkan listrik ke sana swasta," dia menambahkan.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam menilai, permasalahan utama sistem ketanagalistrikan saat ini bukan terkait minimnya peran swasta, tapi lebih kepada keterlambatan pembangunan pembangkit yang menyesuaikan laju pertumbuhan ekonomi.

"Permasalahan kelistrikan ini yang saya tahu complicated karena banyaknya warisan masa lalu. Kita terlambat membangun pembangkit menyesuaikan laju pertumbuhan ekonomi," ungkap dia.

Dia menilai, penyebab utama pemadaman listrik massal pada Minggu lalu bukan akibat dari minimnya pasokan listrik. Menurutnya, manajemen risiko guna mencegah kegagalan transmisi masih belum kuat.

"Persoalan pemadaman kemarin bukan sekedar masalah pasokan listrik. Tapi lebih kepada manajemen risiko dalam mengantisipasi adanya kegagalan transmisi," pungkas Piter.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menyebutkan, PLN harus bertanggung jawab atas terjadinya listrik padam secara total atau blackout hari Minggu kemarin. Blackout tersebut disebut menimbulkan banyak kerugian materi dan nonmateri.

"YLKI meminta managemen PT PLN untuk menjelaskan pada publik, apa penyebab gangguan pembangkit di Suralaya, dan lain-lain," kata dia.

Tulus juga meminta PLN memberikan kompensasi pada pelanggannya. Kompensasi ini diberikan berdasarkan kerugian yang dialami masyarakat akibat listrik padam.

"YLKI meminta PT PLN memberikan kompensasi pada konsumen, bukan hanya berdasar regulasi teknis yang ada, tetapi berdasar kerugian riil yang dialami konsumen akibat pemadaman ini," tegasnya.

Tulus menilai, insiden listrik padam tersebut merupakan cerminan masih buruknya infrastruktur kelistrikan di Indonesia.

Ketua Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) David Tobing mengajukan surat permohonan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk komisi pembayaran ganti rugi imbas pemadaman listrik ini.

"Pemadaman listrik oleh PLN telah melanggar hak konsumen mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik," tuturnya saat dihubungi Liputan6.com.

David menjelaskan, hak masyarakat untuk memperoleh kualitas listrik yang baik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

"KKI menyampaikan bahwa pemadaman listrik oleh PLN telah menyebabkan kerugian yang nyata bagi konsumen. Kerugian yang diderita konsumen berbentuk materil maupun immateril," tegasnya.

Kata David, matinya listrik PLN telah menggangu hampir semua lini bisnis di Ibu kota. Gangguan komunikasi pun terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

"Akibat padamnya listrik konsumen tidak dapat menggunakan fasilitas transportasi publik Mass Rapid Transit (MRT), maupun kereta listrik, matinya binatang peliharaan seperti ikan koi, penumpukan penumpang di Transjakarta dan stasiun kereta," paparnya.

"Tak hanya itu, juga terganggunya jaringan telepon dan internet, pompa air tidak menyala dan menyebabkan krisis air selama beberapa jam, lampu lalu lintas mati, matinya freezer dan menyebabkan air susu ibu (ASI) yang disimpan rusak, dan kerugian-kerugian dalam bentuk lainnya," tambah dia.

Janji PLN

PLN berjanji memberikan kompensasi bagi para pelanggan yang terkena pemadaman listrik. Kompensasi tersebut berupa potongan biaya listrik yang ditanggung oleh pelanggannya.

Inten mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PLN akan terus berupaya maksimal untuk segera menormalkan aliran listrik kepada para pelanggan.

"Kami bekerja semaksimal mungkin penormalan seluruh pembangkit dan transmisi yang mengalami gangguan, saat ini sejumlah pembangkit listrik sudah mulai masuk sistem mencapai 9.194 MW," ungkap dia.

Sementara itu terkait pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah, PLN akan memberikan kompensasi sesuai deklarasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), dengan Indikator Lama Gangguan.

Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment, dan sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesesuaian tarif tenaga listrik (non adjustment). Penerapan ini diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya.

Khusus untuk prabayar, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Pemberian kompensasi akibat pemadaman listrik akan diberikan pada saat pelanggan memberi token berikutnya (prabayar).