Isu lingkungan seringkali absen dalam agenda-agenda yang dibawa politisi. Banyak kepala daerah hingga pejabat pemerintah di pusat menomorsekiankan isu ini. Bagi banyak orang, isu ini memang memiliki prioritas yang rendah.

Bagi calon pejabat yang berkampanye, isu ekologi bukanlah barang jualan yang laku di masyarakat. Calon-calon pejabat tersebut kerapkali memilih isu lain yang berkaitan dengan kesejahteraan seperti kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan.

Muncul indikasi kuat pula bahwa ada transaksi antara politisi dengan pengusaha, sehingga politik lingkungan dijalankan setengah hati. Sebab para kepala daerah kerap mengobral perizinan eksploitasi sumber daya alam kepada pengusaha.

Kita semua sama-sama tahu, dalam pagelaran Pilpres 2019 kemarin, para oligarki tambang duduk manis di belakang kedua belah kubu yang berseteru. Taipan tambang seperti Oesman Sapta Odang, Luhut Binsar Pandjaitan, Surya Paloh hingga Hary Tanoesoedibjo ada di belakang kubu Jokowi. Sementara di belakang gerbong Prabowo berdiri Hashim Djojohadikusumo, Hutama Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Sudirman Said, Ferry Mursyidan Baldan hingga Zulkifli Hasan.

Tidak mengherankan jika politik lingkungan yang dijalankan hanya bersifat ‘pemadam kebakaran’ belaka. Para elit politik umumnya baru akan bersikap, ketika terjadi suatu bencana besar seperti banjir atau longsor. Baru saat itulah mereka menyadari pentingnya memasukkan agenda lingkungan pada program pemerintahan mereka.

Agenda parpol yang masih rendah terkait isu lingkungan memicu keinginan dibentuknya parpol yang menjadikan isu lingkungan hidup sebagai agenda politik utama. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berencana membentuk partai politik, Partai Hijau Indonesia, sebagai sarana perjuangan politik di sektor lingkungan.

Dewan Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid bilang, partai ini memiliki agenda untuk mengontrol kebijakan pemerintah terkait kebijakan lingkungan maupun kesejahteraan rakyat. "Agenda politik lingkungan hidup menjadi agenda pokok, bukan lagi agenda pinggiran," ujarnya seperti dilansir CNN Indonesia, pekan lalu.



Ia berharap politik alternatif menjadi salah satu pilihan atau alternatif bagi masyarakat dari keberadaan dan dinamika perpolitikan yang telah ada saat ini. Sangat disayangkan partai politik yang telah ada belum sepenuhnya memberikan ruang terhadap politik alternatif utamanya terhadap agenda penyelamatan lingkungan hidup.

Sesungguhnya partai yang berorientasi lingkungan bukanlah hal yang baru di tanah air. Pada tahun 1998 ada nama “Partai Hijau” yang kemudian muncul kembali pada pada 2012 dengan dukungan dari Walhi dan organisasi massa Sarekat Hijau Indonesia.

Namun kiprah kedua parpol ini tidak pernah terdengar dalam perpolitikan Indonesia. Selain itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga pernah mendeklarasikan diri sebagai Partai Hijau yang memfokuskan diri pada masalah lingkungan hidup.

Kembalinya Walhi memunculkan wacana pembentukan Partai Hijau sepertinya menjadi bukti bahwa partai-partai hijau sebelumnya dinilai belum berhasil mendorong agenda lingkungan ke tengah masyarakat.

Lain halnya dengan yang terjadi di negara-negara maju. Partai dengan jualan utama isu lingkungan sudah bisa merangsek menjadi salah satu kekuatan politik utama. Coba tengok partai Die Grunen atau The Greens yang berhasil meraih 20,5% suara dalam pemilu Parlemen Eropa tahun 2019. Naik dua kali lipat dari perolehan pada 2014 yang sebesar 10,7% suara.

Sementara di Prancis, Europe Ecologie-Les Verts (EELV) mampu meraih 13,48% suara atau di peringkat ketiga. Kebanyakan pendukung partai hijau di Eropa berada di rentang usia 18-25 tahun.

Di satu sisi, fakta tersebut jelas memperlihatkan bangkitnya kekuatan blok partai-partai hijau yang cenderung beraliran kiri, sehingga mampu menduduki peringkat keempat dalam pemilu Parlemen Eropa dengan perolehan 69 kursi, meningkat dari 17 kursi yang diraih dalam pemilu 2014.

Namun di sisi lain, jelas pula terlihat bahwa partai hijau cenderung hanya sukses di negara dengan tingkat kemakmuran tinggi dan isu lingkungan yang nyata.



Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago bilang, sedikit banyak hal ini dikarenakan masyarakat negara-negara tersebut sudah tidak lagi terfokuskan pada hal-hal konvensional seperti pertumbuhan dan distribusi ekonomi. Mereka sudah mengejar tujuan yang lebih “tinggi”, yaitu kualitas hidup yang sebaik mungkin.

Sementara di tanah air, isu ekonomi jauh lebih penting dibandingkan isu lingkungan. Persepsi masyarakat ini juga menjadi penyebab sedikitnya parpol peserta Pemilu 2019 yang mengangkat isu lingkungan dalam agenda kampanyenya. Parpol tidak akan memprioritaskan isu lingkungan jika basis pemilihnya sendiri tidak menuntut hal tersebut.

Selain permasalahan elektoral, sumber daya yang dibutuhkan untuk mengkampanyekan isu lingkungan juga menjadi hambatan. Ongkos politik ini diakui Walhi menjadi alasan gagalnya Partai Hijau untuk mengikuti kontestasi politik sebelumnya.

Peneliti Perkumpulan untuk Demokrasi (Perludem) Maharddhika pernah menyebut, persyaratan mendirikan partai politik haruslah punya kantor kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. Ditambah biaya saksi, penggerakan kader, dan lainnya, ongkos politik di level provinsi bahkan bisa mencapai Rp100 miliar.

Pada akhirnya, wacana pendirian Partai Hijau menarik untuk terus diikuti. Jika benar-benar berhasil mengikuti pilkada ataupun pemilu, kehadiran Partai Hijau dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang menganggap isu lingkungan seperti deforestasi akibat tambang dan sawit, reforma agraria, hingga polusi udara, sebagai kepedulian utama.



Acuan:


How Germany's Green Party Took On the Far Right to Become a Major Political Force

Partai Hijau di Jerman Perancis Inggris Rayakan Perolehan Besar Dalam Pemilu Eropa

Walhi Godok Pembentukan Partai Hijau Indonesia