Mantan politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul sampai pergi ke pulau reklamasi untuk menyindir kebijakan reklamasi yang dilanjutkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kunjungan Ruhut ke pulau reklamasi itu hingga dibuatkan sebuah vlog.

Dalam vlog “ANIES BASWEDAN LUPA JANJI TOLAK REKLAMASI, SIBUK NGELES DAN NYALAHIN SANA SINI” itu diunggah Ruhut di akun Youtubenya pada Selasa (9/7/2019) seperti dikutip Wartakotalive.com.

Vlog itu kemudian viral ditonton lebih dari 200 ribu pengguna Youtube.

Dalam Vlog tersebut,Ruhut Sitompul main ke Pulau reklamasi C dan D di Jakarta Utara.

Di sana Ruhut, terkaget-kaget melihat pulau reklamasi diisi dengan bangunan mewah.

Bahkan ia sama sekali tidak menemukan pantai yang disempat disebut Anies sebagai Pantai Maju.

“Ke Pantai Maju, kulihat ini, mana pantainya, waduh terkaget-kaget aku, apalagi aku lihat ini papan reklame ngeri kali,” kata Ruhut di depan sebuah papan reklame.

Dalam video papan reklame besar berisi harga-harga hunian terpampang besar. Mulai dari harga Rp 3,4 Miliar hingga Rp 6,2 miliar terpampang dalam reklame tersebut.

Ruhut pun mengungkapkan kekecewaannya pada Anies yang ternyata tetap melanjutkan Peraturan Gubernur yang dikeluarkan Basuki Tjahaja Purnama (BTP).

Padahal kata Ruhut, Anies bisa saja membatalkan Pergub tersebut karena kini ia yang memiliki kuasa sebagai Gubernur.

“Untuk mengeluarkan IMB dengan Pergub itu lemah, ingat Gubernur itu gak bisa jalan sendiri, harus ada kerja sama dengan DPRD. Jadi harus ada Perda, penting ada Perda sebagai landasan hukum,” kata Ruhut.  

“Kalau kau mau konsisten tolak reklamasi kau kan Gubernur ya kau cabut saja Pergubnya Ahok,” imbuh Ruhut.

Namun kata Ruhut, jika Anies tetap bersikeras untuk melanjutkan pembangunan reklamasi, Ruhut pun mempersilakan.

Dengan satu catatan, ia juga tetap memperhatikan kepentingan rakyat kecil di dalam pembangunan tersebut.

“Tapi jangan lupa, bantu dong fasilitas untuk rakyat, dan ingat konstribusi yang 15 persen, ke kas Pemda dan hasil daripada konstribusi, itu bisa untuk membantu perbaikan jalan macet, banjir, sekolah-sekolah untuk anak-anak,” saran Ruhut.

Alasan Anies Terbitkan IMB

Diberitakan Wartakotalive.com sebelumnya ratusan IMB diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta dengan berlandaskan pada Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 121 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta,

Serta Pergub Nomor 206/2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Penerbitan IMB ini menuai polemik karena pada 23 September 2018 Anies telah mencabut izin pembangunan 13 pulau di Teluk Jakarta.

Sementara 4 pulau yang sudah terlanjur dibangun, rencananya akan dimaksimalkan untuk kepentingan publik.

Berangkat dari hal tersebut, Anies pun berdalih jika hal tersebut terkait dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang dibuat oleh mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Menurutnya Pergub 206 tahub 2016 yang dibuat Ahok soal izin pembangunan diatas lahan reklamasi menjadi dasar hukum bagi dirinya untuk menerbitkan ratusan IMB.

"Sebagai regulator, Pemprov berhak mengubah kebijakan termasuk Pergub 206/2016, tetapi sesuai asas hukum tata ruang, perubahan kebijakan itu tidak boleh berlaku surut. IMB tetap diterbitkan untuk bangunan yang sudah berdiri," kata Anies.

Kisruh Pulau Reklamasi, Taufik Gerindra Tegaskan Selain Pulau C & D, Pulau G Juga Berhak Dapat IMB

KEPUTUSAN Anies Baswedan mengeluarkan IMB bagi pulau C dan D di lokasi reklamasi teluk Jakarta berbuah kisruh.

Sejumlah Anggota DPRD DKI kini justru mengkritik dan menantang Anies Baswedan untuk menerbitkan IMB di 14 pulau lainnya. 

Tapi politisi Partai Gerinda yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, memiliki pendapat lain. 


Menurut Taufik, pembangunan pulau reklamasi memang sudah seharusnya terus berjalan. Terutama untuk pulau C, D, E, dan G.