alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Usut Kematian Petugas KPPS, Ombudsman Desak Polisi Autopsi Ulang
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cef05459a972e3b4553897f/usut-kematian-petugas-kpps-ombudsman-desak-polisi-autopsi-ulang

Usut Kematian Petugas KPPS, Ombudsman Desak Polisi Autopsi Ulang

Dana santunan ternyata belum dicairkan

Semarang, IDN Times - Ombudsman Jawa Tengah mendesak aparat kepolisian segera melakukan autopsi ulang terhadap para petugas KPPS maupun anggota TPS yang meninggal dunia saat bertugas dalam Pemilu 2019. Desakan itu muncul karena sampai saat ini penyelidikan kasus tersebut tidak menemukan titik terang.

"Kita perhatikan data korban meninggal ini masih sebatas audit verbal saja. Padahal itu belum bisa dijadikan patokan data permanen karena masih terus berjalan," kata Pelaksana tugas Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Sabaruddin Hulu, kepada IDN Times, (29/5).



1. Autopsi ulang jadi cara paling rasional untuk menuntaskan kasus kematian KPPS

Menurut dia, proses autopsi ulang bisa menjadi satu-satunya cara paling rasional untuk membongkar kasus kematian ratusan KPPS dan anggota TPS. Asumsi kepolisian yang tidak disertai bukti kuat tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Sabaruddin menilai selama ini kepolisian hanya berasumsi tanpa menunjukkan bukti akurat.

"Kalau hanya lisan dengan menebar asumsi-asumsi itu belum cukup bukti. Di Jateng memang belum ditemukan kejanggalan,  tapi pembuktian bisa dilakukan polisi. Satu-satunya cara ya harus dilakukan autopsi ulang karena nanti akan ketahuan riwayat sakitnya korban. Saya kira, atas nama negara demi mengungkap kasus pidana, langkah ini bisa dilakukan," terangnya.

2. KPU terbukti melakukan maladministrasi dalam merekrut KPPS



KPU mulai tingkat kabupaten/kota sampai pusat telah melakukan maladministrasi dalam proses seleksi KPPS dan pengawas TPS dalam Pemilu 2019. Sebab, setiap petugas tidak pernah diberi perlindungan hukum yang cukup. Selain itu, honor bagi petugas juga tidak ada patokan yang pasti dan jam kerja mereka di lapangan yang terkesan diforsir.

Pihaknya sempat mengonfirmasi hal itu secara langsung kepada KPU Jateng beberapa waktu lalu. Namun, dia menyayangkan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu malah lempar tanggung jawab.

"Mereka justru bilang bahwa aturannya diambil dari pusat. Nah, sekarang perlu kita dorong pemerintah harus memperhatikan keluarga korban, misalnya pendidikan anak-anaknya," ujar Sabaruddin.

3. Pemerintah masih abai terhadap korban yang mengalami luka-luka



Sabaruddin juga menyesalkan ketidakpastian pemerintah dalam memberikan santunan kepada keluarga korban, terutama untuk petugas yang mengalami cacat. "Karena kami melihat pelayanannya cukup, tapi jumlah santunannya belum diberikan seluruhnya kepada keluarga korban di daerah," ujarnya.

Sabaruddin menjelaskan maladministrasi juga muncul dari batasan usia petugas yang direkrut. Dari data surat keterangan kesehatan yang jadi syarat perekrutan KPPS, diketahui kebanyakan petugas yang lolos seleksi telah berusia di atas 40 tahun.

Dengan mempekerjakan petugas yang sudah tua, katanya KPU tidak melakukan upaya antisipasi di lapangan. "Yang dilihat sekarang kan dari segi umur hanya ada batasan minimal saja. Ini ada potensi kelalaian KPU dalam merekrut petugas. Ada dugaan maladministrasi," kata dia.

4. Dana santunan hanya dialokasikan dari KPU



Menurut Sabaruddin, saat ini patokan nilai santunan masih membingungkan keluarga korban. Lebih aneh lagi, semua pemberian dana santunan sepenuhnya dibebankan kepada KPU.

"Dana santunannya belum diberikan merata kepada keluarga korban. Anggarannya diambilkan dari KPU juga. Saya kira pemerintah harus merevisi ulang aturan kerja KPPS dan pengawas TPS saat Pemilu," kata Sabaruddin.



https://www.idntimes.com/news/indonesia/fariz-fardianto/usut-kematian-kpps-ombudsman-desak-polisi-segera-autopsi-ulang-nasional/full

turut berduka
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Ngomong opo to kui

emoticon-Bingung
hmmm.. begitu..
hmmmmemoticon-Smilie
turut prihatin atas banyaknya petugas KPPS yang telah MD
profile-picture
the.commandos memberi reputasi
udah otopsi.. pake ulang .....


buset macem kadaver aja wkkwwk emoticon-Leh Uga
autopsi jg harus seijin keluarga almarhum.
PNS 2015
Di tahun 2015 terjadi banyak kematian PNS, kenapa tidak heboh ?
https://www.merdeka.com/uang/sejak-j...31-miliar.html

Usut Kematian Petugas KPPS, Ombudsman Desak Polisi Autopsi Ulang

3903 orang dalam delapan bulan, berarti 3903 dibagi 8x30 hari = 3903/240 = 16,2 atau dibulatkan rata-rata 16 orang meninggal per hari dalam himpunan 4,5 juta orang PNS di tahun 2015.

KPPS 2019
Dari data kemenkes 527 orang petugas kpps meninggal, terhitung dari coblosan 17 april 2019 sampai 16 mei 2019, berarti 29 hari. Rata2nya adalah 527/29 = 18 orang meninggal per hari dalam himpunan 7,3 juta orang petugas KPPS di tahun 2019.

Dari data PNS dan KPPS di atas, kematian PNS justru LEBIH BANYAK. Kenapa tidak heboh ? Tidak ada teriakan otopsi ? WHY ? emoticon-Bingung
Lihat 1 balasan
Sabarudin Hulu yang minta izin 1 per 1 ke keluarga yg meninggal ya, jangan cuma bisa omong doank ke media
Otopsi sekalian itu kemarin yg ngaku2 ditembak polkis pas demo, keluarganya nolak otopsi juga kan kyk kasus kpps emoticon-Cool
Diubah oleh bayukuya1988
Lihat 1 balasan
setau gw omongan ombudsman ini kagak ngaruh
tau dah emoticon-Malu
Quote:


astajim rejim JKW telah menewaskan banyak sekali PNS-PNS muda emoticon-Kagets
profile-picture
donal.duck memberi reputasi
PEMILU itu udah kayak hajatan besar, biasanya yg ikut jd panitia lokal ada di sekitaran pemimpin lokal misal tetangga kerabat atau satu tongkrongan kwtua RT RW atau aparat setempat...

Ga bakal bisa d bikin aturan ketat, apalagi seleksiny mesti sehat muda dsb...

Yg meninggal biar jadi pelajaran, besok" penyelenggara lokal supaya bisa seleksi panitia yg lebih sehat...
maap pak..
ge g setuju, jelas kecapekan menjadi pemicu kematian para pahlawan demokrasi..
jangan hanya karna ada anak kecil marah2 kalah pemilu, kita menjadi repot secara berkesinambungan..
emoticon-Cool


Usut Kematian Petugas KPPS, Ombudsman Desak Polisi Autopsi Ulang
Lah aneh Iki.. kudu'e ombudsman itu minta pertanggung jawaban yang bikin ide pemilu serentak yang kebetulan melalui jalur MK. Nah, inisiator nya diminta keterangan, kenapa kasih ide kayak gini.. dasarnya apa? Karena satu hal dan pasti.. alasan mereka efesiensi biaya... Tapi pernah memperdulikan pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk yang harus dikerjakan petugas kpps TPS..

Plus mereka kpps itu kerja kayak dikejar setoran.. karena gaji yang mereka dapat buat sehari doang.

So apa yang terjadi itu rantai nya panjang buat di ulur benang kusutnya... Kagak perlu dah permintaan gila ini. Sekarang ini saatnya ombudsman mendorong pihak terkait buat bikin pemilu besok lebih baik .

Cape juga ngetik banyak.. bonus bikin seger dah..

Usut Kematian Petugas KPPS, Ombudsman Desak Polisi Autopsi Ulang
Kalo maladministrasi KPU dalam perekrutan KPPS gue percaya.

Tapi dasar UU Pemilu ini emang somplak, entah ngapain kerja Komisi II DPR sehingga ga bisa merumuskan UU Pemilu yang tepat, Perludem juga bilang kalo emang kinerja KPPS ini gak manusiawi.

Quote:


emoticon-Ngacir
Balasan post bayukuya1988
itu mah udah di otopsi
Balasan post donal.duck
Quote:


berapa persen dari total jumlah PNS dan berapa persen jumlah petugas kpps
Santunan kpps & hasil ombudsman hilang ditelan kerusuhan 21 mei wkwkw


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di