alexa-tracking
Kategori
Kategori
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Jangan Anggap Remeh Link Berita sebagai Alat Bukti Kecurangan di MK
1024
1024
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5cee4596b840880b5e63166b/jangan-anggap-remeh-link-berita-sebagai-alat-bukti-kecurangan-di-mk

Jangan Anggap Remeh Link Berita sebagai Alat Bukti Kecurangan di MK

Reporter: Haris Prabowo
29 Mei 2019

Jangan Anggap Remeh Link Berita sebagai Alat Bukti Kecurangan di MK

Link berita tak bisa dianggap remeh sebagai alat bukti. Lewat link berita, misalnya, hakim bisa memanggil orang yang dibicarakan untuk dimintai konfirmasi langsung.

tirto.id - Saat mengajukan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada 25 Mei lalu, tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno melampirkan 51 berkas alat bukti. Di antara yang mereka lampirkan adalah tautan (link) dari situs berita media daring. Ada lebih dari 34 link berita sebagai bukti permulaan.

Link berita itu digunakan sebagai bukti atas dugaan kecurangan yang meliputi penyalahgunaan anggaran, ketidaknetralan aparat negara (Polri, TNI dan intelijen), penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, pembatasan kebebasan media dan pers, serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum.

Ringkasnya, untuk meyakinkan hakim bahwa memang ada kecurangan pemilu yang sifatnya Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Kuasa hukum capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, lantas merasa link berita tak akan cukup. Yusril bilang Prabowo dan tim semestinya melampirkan bukti lain yang lebih kuat, misalnya surat.

Sebelum ke MK, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga juga menggunakan link berita untuk melaporkan pelanggaran administratif ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sehari sebelum Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil penghitungan akhir Pemilu 2019. Saat itu Bawaslu memutuskan kalau link berita lemah sebagai bukti.

"Dengan hanya memasukkan bukti berupa link berita dalam laporan pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, maka nilai kualitas bukti belum memenuhi syarat," kata anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar, Senin 20 Mei 2019.

Meski konteksnya berbeda (sidang di Bawaslu untuk dugaan pelanggaran administratif proses pemilu, sementara sidang di MK untuk hasil pemilu), namun apa yang diputus Bawaslu seperti menegaskan kalau link sebagai bukti memang lemah, seperti yang dinyatakan Yusril.

Link Berita? Tak Masalah

Meski dianggap lemah, link berita sebagai bukti sebetulnya diperbolehkan. Hal ini ditegaskan oleh peneliti pemilu dari PERLUDEM, Fadli Ramadhanil.

"Kalau bisa atau tidak link berita itu dijadikan bukti, jawabannya bisa. Enggak apa-apa, kan memang alat bukti itu ada beberapa jenisnya," kata Fadli saat dihubungi reporter Tirto, Selasa (28/5/2019) siang.

Jenis-jenis bukti yang dimaksud Fadli merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden, khusunya di Pasal 36. Di sana tertulis kalau alat bukti yang dimaksud bisa berupa surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain dan atau petunjuk.

"Bisa dikategorikan alat bukti lain atau petunjuk," kata Fadli.

Kendati begitu, lanjut Fadli, pihak pelapor memang harus menambahkan bukti-bukti lain yang lebih konkret dan kuat. Link berita saja memang tidak cukup untuk membuktikan semua dalil yang mereka sampaikan, kata Fadli. Ini yang tidak bisa dilakukan BPN Prabowo-Sandi ketika menghadap ke Bawaslu.

Hal serupa diungkapkan bekas Ketua Makhamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. Mahfud menjelaskan berita tersebut akan ditelaah isinya. Untuk keperluan konfirmasi atau pendalaman, orang yang terlibat/dibicarakan dalam berita itu bisa dipanggil dan menjelaskan langsung di persidangan.

"Misal ada berita di kabupaten antah-berantah seorang bupati sudah melakukan kecurangan. Ya, panggil bupatinya," ucap Mahfud kepada reporter Tirto saat ditemui di depan Aula BPPT, Jakarta, Senin (27/5/2019).

Selain itu, hakim juga dapat menghadirkan saksi lapangan. Tujuannya kurang lebih sama: buat mengklarifikasi kebenaran peristiwa yang diangkat dalam berita.

"Jadi bisa memang. Nanti yang panggil hakimnya. Apa betul itu terjadi," pungkas Mahfud.

Terverifikasi

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) juga ikut berkomentar mengenai hal tersebut. Ketua Bidang Organisasi AMSI, Suwarjono, melihat tak ada yang salah dari melampirkan link berita sebagai bukti kecurangan ke MK. Lagipula, katanya kepada reporter Tirto, media-media yang dikutip memiliki kredibilitas dan kualitas yang tak bisa dianggap remeh--jauh dari kata hoaks.

"Media-media yang dikutip link-nya cukup kredibel. Tempo, Tirto, Kompas," kata Jono saat dihubungi Selasa (28/5/2019) malam. "Karena sebelum tayang, berita-berita itu melalui proses panjang. Kerja-kerja verifikasi hingga penyuntingan dengan mengedepankan standar jurnalisme," lanjutnya.

Oleh karena itu, Jono menilai lebih baik memang mencantumkan link berita tersebut ketimbang mecantumkan sumber-sumber lainnya yang cenderung menyebarkan hoaks atau tidak terverifikasi ke dalam alat bukti permohonan.

"Terlepas dari apakah link berita alat bukti paling tepat atau tidak, konten media saat ini jadi rujukan utama saat banyak informasi hoaks," katanya.

(tirto.id - hrp/rio)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Rio Apinino
Sumur

Komen TS
Wah gak sabar nunggu sidangnyaemoticon-Wagelaseh
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Beri apresiasi terhadap thread ini Gan!
Halaman 1 dari 3
link berita vs bukti fisik (form c1 + saksi)
peluang menang 1:99
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 7 lainnya memberi reputasi
Nggak ah, ane tetap anggap remeh. emoticon-Ngakak

Link berita dari media kampret kan blangsak. emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 5 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
bukannya anggep remeh, cuma kalo link berita juga kan harus disertai bukti nyata, kaya narasumber, trus editor, wartawan peliput dsb gitu kan? soalnya sekarang kan banyak kasus hoax
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 3 lainnya memberi reputasi
Jangan Anggap Remeh Link Berita sebagai Alat Bukti Kecurangan di MK
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 11 lainnya memberi reputasi
Balasan post youdoyouknow
Quote:


Quote:
monggo dibaca link-nya semua media Cebongemoticon-Cendol (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
ekaputra19 dan 2 lainnya memberi reputasi
Ringkasnya, untuk meyakinkan hakim bahwa memang ada kecurangan pemilu yang sifatnya Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).

Pemenang pemilu ditentukan oleh VOTING dengan SUARA terbanyak, trus apa hubungannya link link berita itu dengan voting ? itu semua kan di luar voting ?

Justru yg paling konkret dari sekian berita pemilu adalah dugaan kecurangan di malaysia yg surat dicoblosi orang, tapi apabila itu benar, kalo rekayasa justru jadi bumerang. Kok malah itu gak ada beritanya lagi ?
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 2 lainnya memberi reputasi
ntar d bales link berita ttg pendukung wowo nyoblos lebih dari sekali, pendukung wowo jadi ketua kpps.. pendukung wowo nyuap perekap suara.. langsung mewek.. emoticon-Malu (S)


emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 3 lainnya memberi reputasi
link berita boleh, tapi harus dengan bukti-bukti yg konkret

profile-picture
muhamad.hanif.2 memberi reputasi
akan kah kita liat crot, penom, jonson live di MK sebagai saksi artikel?
profile-picture
muhamad.hanif.2 memberi reputasi
kalo ada rutsan link, nanti malah merepotkan persidangan karena harus menyelidiki dulu 1 per satu link nya, baru dijadikan kasus.
lah mending si penuntut itulah yg mesti melakukan penyelidikan dengan begitu buktinya valid, dan mempersingkat waktu persidangan.
profile-picture
muhamad.hanif.2 memberi reputasi
HAHAHAHAHAHAHA
Ntar lagi kpk nangkaepin koruptor pake link berita..

emoticon-Hammer (S)
profile-picture
muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Pertanyaan gue kenapa sebelum pencoblosan tidak dilakukan gugatan TSM terhadap jokowi?

Publik menangkap gugatan prabowo terhadap selisih hasil pemilu...

Memang tidak salah membawa link berita, tp masalahnya yg digugat itu hasil selisih suara pemilu apa bagaimana?

Sedangkan link yg dibawa membahas tentang kecurangan TSM paslon 01...

KONYOL
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 2 lainnya memberi reputasi
link berita mah cuma sbg pelengkap, menu utamanya tetep c1 atau video saat di lakukan kecurangan, gak cuma 1 video tapi 400.000 video, krn laporannya adalah terstruktur, masif dan pangsit

dari mana luh bisa dapat 400.000 video kecurangan? gak bakalan ada, jadi nasbung mending matik aja luh sono emoticon-Embarrassment
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Quote:

nah itu dia,hrsnya berita media massa itu buat petunjuk awal,cari sumbernya,klo udh yakin baru bawa ke mk.tar kya kjadian thn 2014,sm hakim ditanya waktunya kpn,tmptnya dmn,siapa aja yg hadir,ga bisa jawab emoticon-Ngakak
profile-picture
muhamad.hanif.2 memberi reputasi
Ingat kata link.. jadi ingat nama pesawat..
Mungkin kalo Wowo jadi presiden dia ganti nama C*tyLink Jadi KampretLink..emoticon-Ngakak
profile-picture
muhamad.hanif.2 memberi reputasi
tanggapi link berita

emoticon-Cape deeehh

btw emoticon-Imlek
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 2 lainnya memberi reputasi
bukan anggap remeh sih, ironis aja sih, soalnya prabowo itu ga percaya media kan? .. tapi bawa bukti link berita.. terus katanya ga mau nuntut ke MK eh nuntut juga.. jadi mau nya apa sih? seorang mantan danjen kopassus tidak konsisten dengan omongan nya itu patut dipertanyakan
profile-picture
profile-picture
profile-picture
manutdloyalist dan 3 lainnya memberi reputasi
Menurut ane, okelah diusahakan... namanya juga usaha... jika selisihnya sekitar 16 juta, berarti kubu 02 harus membuktikan ada kecurangan pada 80.000 TPS, asumsi satu TPS untuk 200 pemilih.
Namun logikanya akan sangat sulit. Argumen ane karena:
1. Form C1 diupload langsung scan scannya.. artinya data primer langsung dari TPS
2. Perekapan berjenjang, jadi dari TPS ke kelurahan, ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, dan ke nasional. Tiap tingkat ada saksi kedua kubu. Secara teori, jika kedua kubu tanda tangan berita acara, maka kedua kubu menyetujui hasil pemilihan. Yang lebih tahu kondisi ada kecurangan atau tidak, tentu petugas di TPS masing-masing.
3. Pemilu kali ini serentak legislatif dan presiden. Dua hal tersebut, janggal jika dianggap pemilu legislatif aman, pemilu presiden curang. Logikanya saksinya sama sama di TPS yang sama, sama sama melihat proses pencoblosan, perekapan dan seterusnya, namun yang satu melihat aman, yang satu melihat curang. Agak bagaimana ya..
4. Jika kecurangan tersebut dianggap bersifat masif, logika ane apa iya posisi kemenangan kubu 01 hanya lebih sedikit, dibanding kubu 02. Maksudnya dari rataan provinsi, 01 menang di 21 provinsi, dan 13 provinsi 02.
Apapun itu, layak ditunggu bagaimana Mahkamah Konstitusi menyidangkan perkara pemilu ini. Sebagai masyarakat, hanya mengamati, hanya melihat. Tidak perlu demonstrasi, apalagi membuat kerusuhan. Keutuhan negara ini diatas pemilu.
profile-picture
gojira48 memberi reputasi
Link berita seperti petahana curang karena menaikkan gaji pns/asn.
Klo itu dianggap curang bagaimana dengan janji kubu sebelah yang janji menaikkan gaji asn juga dengan cara menaikkan tax ratio menjadi 16%?

Banyak link berita yang diberikan kubu 02 yang sebenarnya mereka juga janjikan, jadi menyebut curang tapi akan dilakukan oleh diri sendiri sebutannya apa ya?
profile-picture
gojira48 memberi reputasi
Halaman 1 dari 3


GDP Network
© 2019 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di