n4z1.v8
TS
n4z1.v8
Pernyataan Amien Dinilai Seperti Bensin Menyiram Kebakaran


Pernyataan Amien Dinilai Seperti Bensin Menyiram Kebakaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Lokataru, Nurkholish Hidayat mengkritik keras pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebut aparat kepolisian sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) karena menembaki umat Islam secara ugal-ugalan.

Nurkholis menilai pernyataan Amien sama saja membenturkan antara massa aksi dan polisi ketimbang meredam tensi tinggi dan mencegah kerusuhan.

"Yang signifikan adalah statement Amien Rais, bilang polisi berbau PKI. Itu seperti bensin menyiram kebakaran," kata Nurkholis di kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (24/5).

Nurkholis menilai pernyataan Amien itu justru makin menyulut emosi masyarakat Indonesia dan para massa aksi. Usai pernyataan Amien itu, kata dia, lantas disusul dengan gejolak massa di berbagai daerah.

Diketahui, tak hanya Jakarta saja yang bergejolak pada tanggal 22 Mei kemarin. Beberapa wilayah seperti Sampang, Jawa Timur hingga Pontianak, Kalimantan Barat turut diwarnai aksi pembakaran Pos Polisi kemarin.

"Dan itu direspons betul di beberapa daerah. Jadi ada korelasi bahwa sentimen antipolisi menguat, itu dilihat dari slogan-slogan yang menyerang kepolisian," katanya.

Selain itu, Nukholis menyebut para elite-elite politik saat ini harus bertanggung jawab terhadap peristiwa kerusuhan tersebut. Alih-alih bertanggung jawab, ia menilai para elite saat ini justru sedang berlomba-lomba lepas tangan dan tak ingin disalahkan terhadap aksi kerusuhan tersebut.

Melihat hal itu, Nurkholis meminta agar pemerintah memiliki peranan lebih dan bertanggung jawab untuk meredam aksi-aksi massa yang mengarah pada kerusuhan.

Menurut dia, kerusuhan yang terjadi usai pengumuman Pemilu 2019 oleh KPU tidak hanya sekadar memakan korban, melainkan makin membuat jarak ikatan sosial dan menguatnya politik indentitas.

Sementara itu, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menilai keputusan Menkominfo Rudiantara untuk membatasi akses fitur-fitur media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Whatsapp sangat tak berdasar dan tak jelas. Ia lantas mempertanyakan dasar hukum terkait pembatasan akses ke media sosial tersebut

"Pembatasan akses informasi internet yang dilakukan pemerintah melalui Kemenko Polhukam, yang kemarin membatasi akses masyarakat nah itu apa dasar hukumnya?" kata Arif.
(rzr/ain)
sumber
============

Sejak awal, Amien Rais selalu melontarkan ucapan-ucapan yang tendensius terhadap pemerintah yang dianggapnya lawan politik. Amien Rais lupa bahwa masa 90an berbeda dengan masa sekarang. Kebebasan yang dulu sulit didapat, sekarang jauh lebih bebas bahkan cenderung kebablasan. Dan ucapan-ucapan Amien Rais sebenarnya cerminan dari demokrasi yang kebablasan. Mungkin Amies Rais merasa bahwa dirinya punya jasa besar bagi bangsa dan negara ini, sehingga dia merasa bebas sebebas-bebasnya berbicara. Padahal banyak sekali tokoh-tokoh penting di Republik ini yang justru merasa hanya berbuat biasa-biasa saja saat Reformasi, meskipun pada kenyataannya dibelakang layar mempunyai jasa besar. Tapi mereka tak membusungkan dada.

Amien Rais BUKAN Bapak Reformasi. Reformasi lahir dengan sendirinya akibat tekanan dari pemerintahan Orde Baru saat itu. Reformasi lahir dari Ibu Pertiwi yang bersedih akibat KKN yang marak di pusat pemerintahan. Orde Baru mirip Kerajaan Keluarga dan Sanak Famili. Dan Reformasi jelas bukan Amien Rais Bapaknya.

Jika sampai detik ini Amien Rais masih bisa tertawa dan membusungkan dada, merasa hebat, tak tersentuh, itu semata-mata bukan karena kebal hukum. Sejatinya di Republik ini semua Warga Negara sama kedudukannya dimata hukum. Amien Rais masih bisa mengumbar ucapan tendensius dengan bebas semata-mata karena dia dianggap tokoh nasional yang ikut mewarnai jalannya Reformasi, sehingga penanganannya harus memperhitungkan 'ewuh pakewuh'. Tetapi saat ini, seharusnya Amien Rais telah bisa dijerat dengan delik penghasutan dan fitnah. Tuduhannya kepada POLRI yang dianggapnya membunuh demonstran dengan peluru tajam cukup untuk dijadikan perkara hukum. Andai dia merasa tidak bersalah, maka dia harus bisa membuktikan dengan fakta-fakta dilapangan, bukan dengan fakta katanya katanya.

Setelah seorang mantan Danjen Kopassus menjadi tersangka akibat kepemilikan senjata serbu gelap dan ditahan di Pom Militer, maka selayaknya seorang Amien Rais juga harus dituntut karena provokasinya terhadap masyarakat. Sebab saat ini kata Rakyat dan Ummat sudah teramat murah diobral. Tidak bisa 10.000 orang berdemo lantas dianggap sebagai cerminan rakyat dan ummat. Bahkan 1 juta massa pun masih tidak bisa mewakili rakyat dan ummat. Siapa yang merasa punya hak mengatasnamakan rakyat dan ummat?

Terakhir, soal pembatasan akses sosial media kemarin, cuma orang bodoh yang protes akan hal ini. Membatasi sosial media demi kepentingan yang lebih besar negeri ini, jauh lebih penting daripada sekedar menuruti ocehan orang-orang yang merasa dirugikan karena bisnis online nya atau komunikasi dengan koleganya terganggu. Ketika banyak manusia-manusia cacat otak menyebar berita hoax dengan dasar untuk menghasut dan memprovokasi di media sosial, apakah orang-orang yang protes privasinya terganggu ini bisa meredam semua pengejar surga yang berbekal like, aamiin dan share?

Bungkus Pak Pol!
Diubah oleh n4z1.v8 23-05-2019 18:01
rupakeseejihanedogawa01cakghin
cakghin dan 64 lainnya memberi reputasi
63
11.2K
143
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Urutan
Terbaru
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Komunitas Pilihan