Uzone.id - Pemerintah Indonesia membatasi akses dan fitur ke media sosial terkait kerusuhan 22 Mei. Pengguna mengalami pelambatan saat mengunduh atau mengirim video dan foto.

Hal ini terpaksa dilakukan untuk mencegah konten hoaks semakin berkembang sangat luas. Namun, efektifkah?

“Gak (efektif). Hoaks itu ada karena kegagalan GPR pemerintah,” ungkap Pengamat Telekomunikasi Doni Ismanto, saat berbincang dengan uzone.id.

Menurut Doni era Medsos adalah setiap individu itu media bagi diri dan komunitasnya.

Sehingga, filter utama ya ke individu. Pengguna dapat informasi, pengguna memutuskan berhenti di Anda atau disebar atau diproduksi.

“Ini pintu pertama dan utama. Informasi adalah kebebasan berfikir dan berpendapat. Kalau Anda putus akses ke informasi dan satu pihak saja dominasi  informasi itu, namanya monopoli kebenaran,” sebutnya.


Dia menambahkan, medsos hanya saluran kebebasan informasi yang dijamin oleh UUD 45.

“Lagian dengan pola pembatasan yg sepertinya tak merata semua PJI menutup dan masih bisa via VPN, efektifitasnya diragukan. Malah ini bikin reputasi pemerintah turun kalau bicara demokrasi,” tandasnya.


Sumber : https://technology.uzone.id/medsos-d...hoaks-efektif-