Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyatakan tak akan membawa bukti dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena yakin akan berakhir sia-sia. Apa kata MK?

"Ya begini, kalau MK kan pasif. Yang jelas semua kita harus mengikuti konstitusi, hukum yang berlaku. Itu saja salah satu imbauan di iklan layanan masyarakat," kata Ketua MK Anwar Usman usai acara buka puasa bersama di kediaman OSO di Jl Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/5/2019).

Keengganan BPN menempuh jalur hukum untuk membuktikan dugaan kecurangan itu diungkapkan Jurkamnas BPN Muhammad Syafii dan anggota Dewan Penasihat BPN Fadli Zon. Mereka mengaku kecewa karena pada Pilpres 2014 gugatan timses Prabowo terkesan tidak ditangani serius oleh MK.

Anwar sendiri enggan mengomentari lebih jauh soal itu. Namun, ia mengatakan putusan MK tidak mungkin memuaskan semua pihak.

"Sekali lagi, kami, saya, tidak boleh mengomentari lagi sebuah putusan yang sudah dijatuhkan. Yang jelas sebuah putusan itu pasti pro-kontra pun akan ada," kata Anwar.

"Sampai kapanpun seorang hakim atau pengadilan dalam menjalankan putusan tidak mungkin memuaskan semua pihak. Pro kontra itu pasti ada," tegas dia

https://m.detik.com/news/berita/d-45...kti-kecurangan