KONFRONTASI- Majalah The Economist dalam salah satu artikel terakhir yang diturunkan mengenai pemilihan presiden Indonesia, menyoroti berbagai manuver Joko Widodo dalam upaya memenangkan periode kedua.

Artikel yang diturunkan The Economist itu berjudul “To Win Re-election, Indonesia's President has Betrayed His Principles”.

The Economist mencatat, pada awal masa pemerintahannya Jokowi mengambil beragam kebijakan populer yang disukai rakyat. Salah satunya adalah proyek infrastruktur. Jokowi juga berhasil merebut simpati dengan program dana desa yang sudah diputuskan dalam pemerintahan SBY sebelumnya. Kebijakan populer lainnya adalah di bidang asuransi kesehatan.

Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut perlu banyak dikritisi.

Tidak sedikit dari proyek infrastruktur yang dibangun di era Jokowi jauh dari harapan dan tidak jelas statusnya. Hanya beberapa proyek yang digunakan untuk mendongkrak nama Jokowi menjelang pilpres 2019. Misalnya, proyek pembangunan MRT yang diresmikan awal April lalu, juga tol Trans-Jawa yang diresmika Desember 2018.

Dalam hal dana desa, perlu digarisbawahi bahwa kepala desa tidak kebal terhadap korupsi. Selain itu masih kerap terjadi maladministrasi dan kompetensi dasar di tingkat desa dalam mengelola dana tersebut.

Sementara sektor asuransi kesehatan juga mengalami persoalan yang serius berupa akses masyarakat yang masih rendah dan kualitas layanan yang buruk.

The Economist juga menyoroti karakter pemerintahan Jokowi yang anti kritik. Sepanjang tahun 2018 pemerintah Jokowi melarang 20 unjuk rasa yang diselenggarakan kelompok oposisi 2019GantiPresiden. Belum lagi penangkapan sejumlah aktivis yang dianggap bertentangan dengan pemerintahan Jokowi. Mereka ditangkap atas tuduhan yang lemah.

Thomas Power dari Australian National University (ANU) mencatat, untuk membungkam gerakan oposisi Jokowi menggunakan tangan Jaksa Agung.

The Economist melihat kasus hukum kerap dijadikan alat politik untuk menyandera kelompok yang berseberangan dengan Jokowi. Ini misalnya terjadi pada pemilik media dan ketua umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, yang mengubah sikapnya karena terjepit kasus penggelapan pajak yang telah berlangsung selama satu dekade.

Hal lain yang juga disoroti The Economist adalah porsi kekuasaan yang diberikan Jokowi kepada kelompok mantan jenderal di era Soeharto.

Dalam berbagai pidato, Jokowi mendorong tentara untuk menindak pihak-pihak yang menurutnya menyebarkan informasi palsu tentang dirinya secara online.

Di bulan Februari lalu Jokowi melemparkan wacana memberikan pekerjaan pelayanan sipil untuk pensiunan tentara.

Menurut The Economist, perubahan terbesar Jokowi adalah saat memilih Maruf Amin sebagai calon wakil presiden. (mr/rep)


http://konfrontasi.com/content/polit...angkan-pilpres