Presiden Joko Widodo pernah menyentil harga avtur. Akhirnya pada tanggal 16 Februari, Pertamina menurunkan harga avtur sebesar Rp 250 per liter, dari yang tadinya Rp 8.210 menjadi Rp 7.960. Penurunan ini tentu disambut baik pihak maskapai. Maklum, sudah sepekan harga avtur terus jadi sorotan Istana. Sebagai satu-satunya pedagang avtur saat ini sehingga kerap dituding melakukan monopoli, Pertamina dinilai mematok harga yang terlalu mahal.

Jokowi bahkan sampai setengah mengancam Pertamina agar mampu menurunkan harga. Bila tidak, maka Presiden akan mengundang pemain baru. Jokowi kemudian besok paginya mengundang Direktur Pertamina. Pilihannya hanya satu, harga avtur bias sama dengan harga internasional enggak? Kalau tidak bisa, Jokowi akan masukkan kompetitor lain.



Polemik harga avtur Pertamina ini dimulai ketika Jokowi menghadiri acara hari ulang tahun Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Hotel Sahid lalu. Ketika itu, Jokowi mendapat masukan bahwa harga jual avtur lebih mahal dibandingkan dengan harga internasional.

Padahal, avtur berkontribusi sampai 40% terhadap harga tiket pesawat. Harga tiket pesawat yang terlalu mahal akan menekan sector pariwisata, yang akhirnya akan juga berdampak pada bisnis hotel dan restoran. Karena itu PHRI pun mengharapkan agar harga avtur bias lebih kompetitif.

Masukan itu diterima. Dalam sambutannya, Jokowi berjanji akan segera meminta Pertamina menurunkan harga avtur. Jokowi kaget dan mengaku baru tahu dari Pak CT (Chairul Tanjung) mengenai avtur yang dijual di Soekarno-Hatta itu dimonopoli oleh Pertamina.

Kini, setelah keluhan itu direspon dan harga avtur turun Rp 250, apakah masalah selesai? Belum tentu. Pasalnya, berbagai faktor mendasar di balik mahalnya harga avtur juga harus diatasi.



Ketiadaan kompetisi bukan satu satunya penyebab mengapa harga avtur Pertamina jadi mahal. Ada faktor efisiensi kilang. Di Singapura, misalnya, kilang hanya berjarak 20 kilometer dari bandara. Ini membuat biaya logistic avtur menjadi lebih murah.

Faktor lain lagi adalah pajak. Penjualan avtur dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%. Ini lagi-lagi membuat harga avtur tinggi. PPN tidak hanya di penerbangan tapi juga di laut. Kalau PPN dikoreksi, harga avtur paling tidak bisa sama dengan harga internasional.

Harga avtur yang mahal juga berdampak negative secara ekonomi. Setidaknya Indonesia kehilangan kesempatan untuk menciptakan multiplier effect dari bisnis avtur. Banyak maskapai internasional yang lebih memilih mengisi “bensin" di bandar udara luar negeri. Bahkan ada pesawat dari Jakarta tujuan Australia, tapi memilih mengisi avtur di Singapura.

Terkait dengan pemain baru selain Pertamina, sebenarnya tak ada istilah “monopoli”, karena dari dulu pemain lain boleh saja masuk ke bisnis avtur. Persoalannya, Peraturan BPH Migas Nomor 13 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (l) mengharuskan pemain baru untuk bekerja sama dengan pemain lain yang sudah beroperasi. Jadi bila swasta hendak masuk, mereka harus bekerjasama dengan Pertamina. Poin ini yang swasta merasa keberatan.

Saat ini rata-rata harga avtur di Asia-Pasitik sebesar US$77 per barel atau kurang lebih setara dengan Rp 6.850 per liter. Bila dibandingkan dengan harga avtur sebelum turun yang tadinya Rp. 8.210, maka harga avtur di Indonesia lebih mahal 16,5%.




Itu pun baru perbandingan harga di bandara Soekarno—Hatta. Pasalnya, harga avtur di bandara lain bisa berbeda. Sebelum turun, harga avtur di bandara Kualanamu, Medan, misalnya mencapai Rp9.320 per liter. Selisihnya terlalu lebar, sampai 13,5%, padahal itu baru sesama bandara di Indonesia.

Karena itu, kehadiran pemain baru di bisnis avtur sangat ditunggu. Tujuannya agar ada kompetisi hingga harga lebih bersaing. Dengan catatan bahwa swasta yang masuk jangan dibiarkan bila hanya cuma mengimpor tanpa mau membangun infrastruktur. Tapi sebaliknya, bila mereka mau membangun infrastruktur sebaiknya juga diberi insentif. Kalau perlu, swasta yang mau membangun infrastruktur di bandara luar Jawa diberi insentif fiscal, karena salah satu sebab lain mengapa harga avtur lebih mahal di bandara di luar Jawa adalah biaya logistik.

Sebenarnya saat ini sudah ada swasta yang hendak memasuki bisnis avtur, yaitu PT AKR Corporindo. Perusahaan ini akan bekerja sama dengan BP Indonesia dan diperkirakan akan mulai memasuki bisnis penjualan avtur pada semester II 2019. Selain AKR belum ada yang lain.

Dengan rencana masuknya AKR-BP Indonesia ke bisnis penjualan avtur, maka Pertamina pun akan dituntut untuk lebih efisien. Sebab persaingan akan cenderung menurunkan harga.

Tapi Pertamina juga tidak gentar dengan masuknya pesaing, karena sebenarnya bisnis penjualan avtur bisa dimasuki siapa saja. Hanya memang ada entry barrier cukup besar karena pedagang harus membangun infrastruktur. Persaingan itu terjadi di mana-mana, itu tantangan bagi Pertamina.