INILAHCOM, Jakarta - Festival pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo disambut positif banyak pihak. Harus diakui, Indonesia tertinggal dalam ketersediaan infrastruktur dengan negara lain.

Sehingga jangan heran kalau perekonomian nasional sulit tumbuh signifikan. Kini, terdapat 245 proyek strategis nasional, mulai dari jalan tol, bandar udara, pelabuhan, bendungan, hingga proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt.

Total dana yang dibutuhkan tak tanggung-tanggung, mencapai Rp4.197 triliun. Dari jumlah tersebut, hanya Rp525 triliun diambil dari APBN.

Namun, setelah empat tahun festival proyek berjalan, anomali mulai muncul. Ekonomi tak tumbuh signifikan, hanya seputaran 5%. Industri manufaktur, yang kerap menjadi kontributor terbesar perekonomian Indonesia, malah melesu.

Alhasil, sumbangan pembangunan infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun dari 20,25% pada kuartal II-2016 menjadi 19,93% pada kuartal III-2017. "Banyak target Pemerintah meleset. Pembangunan 65 bendungan yang digadang-gadang Pemerintah hanya selesai enam atau tujuh saja. Tol laut yang katanya bisa mempermurah biaya logistik, nyatanya malah menguntungkan perusahaan ekspedisi besar. Jalan tol yang katanya untuk logistik justru tarifnya memberatkan angkutan truk, papar Ketua Presidium Barisan Pemeriksa Kondisi Proyek (BPKP), Rusmin Effendy.

Skema pembiayaan proyek infrastruktur yang lebih mengandalkan BUMN karya juga membebani keuangan perusahaan-perusahaan konstruksi pelat merah. Total utang BUMN karya melejit dari Rp525 triliun pada 2015 menjadi Rp805 triliun per September 2018.

Selain itu, tak sedikit pihak yang mempertanyakan perencanaan proyek. Terutama efeknya terhadap biaya logistik, karena sebagian besar proyek yang dikerjaka justru tak berhubungan dengan moda pengangkutan barang tapi orang. Proyek Infrastruktur juga dinilai tak memiliki perencanaan matang dalam hal kajian ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Sederet masalah ditemukan. Bandara Kertajati sepi penumpang. Jalan tol Becakayu dan Trans Jawa tak diminati angkutan barang karena tarif kemahalan. Sejumlah bendungan ternyata tak terkoneksi dengan jaringan irigasi. Beberapa proyek tak sesuai dengan aturan tata ruang. Lalu masalah pembebasan tanah yang tuntas memicu protes warga.

Untuk itu BPKP meminta pemerintah untuk meninjau ulang proyek-proyek yang termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional. Mengingat keterbatasan anggaran, pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan proyek-proyek yang akan berdampak langsung terhadap sektor industri manufaktur, seperti jaringan jalan publik untuk angkutan barang dan akses ke infrastruktur utilitas seperti pembangkit listrik dan ladang gas bumi.

Pemerintah dan pelaksana proyek harus benar-benar menyiapkan kajian awal secara lengkap, termasuk soal skema pembiayaan. Proyek Strategis Nasional bernilai ekonomi sebaiknya dibiayai oleh Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau murni swasta, sehingga tak membebani APBN dan keuangan BUMN.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa masyarakat terdampak proyek mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka sebelum pengerjaan proyek dimulai. Selain itu, Pemerintah harus secara seksama mempertimbangkan dampak proyek terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar lokasi proyek, sehingga proyek tak malah menjauhkan masyarakat, terutama dari golongan menengah ke bawah, dari mata pencaharian dan lingkungan sosial masyarakat. [ipe]

https://m.inilah.com/news/detail/251...i-mulai-muncul

https://akuratnews.com/banyak-proyek-infrastruktur-jokowi-mubazir/

kerja kerja kerja..matamu!