JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tengah menyusun peraturan gubernur (pergub) yang mengatur soal pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan.

Pergub itu nantinya mencakup soal mekanisme pelaksanaan pembangunan, pengucuran dana, hingga pertanggungjawaban dana tersebut.

"Nanti akan ada pergub yang mengatur detailnya dan sekarang sedang dalam proses," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (13/2/2019).

Anies menyampaikan, dalam program ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memiliki perencanaan pembangunan di suatu wilayah, termasuk anggarannya.

Baca juga: DKI Kucurkan Dana pada Warga untuk Pembangunan Mulai Tahun Ini

Pelaksanaan pembangunan itu kemudian diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan di wilayah tersebut, seperti karang taruna, pengurus RT/RW, dan lainnya.

"Kalau dulu yang mengerjakan hanya pemerintah sendiri atau swasta. Kalau sekarang ada unsur organisasi kemasyarakatan," kata dia.

Pembangunan oleh warga, lanjut Anies, tetap harus mengikuti standar yang ditetapkan Pemprov DKI.

"Ini dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan yang harganya, kemudian SPM-nya, semua sudah ditetapkan oleh pemerintah," ucap Anies.

Pemberian dana APBD kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan di wilayahnya akan direalisasikan mulai tahun ini.

Baca juga: Anies Akan Kucurkan Dana Pembangunan ke Warga, Anggota DPRD Ingatkan Potensi Penyelewengan

Anies menyebut pemberian dana tersebut sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Ada empat tipe swakelola yang diatur dalam perpres itu. Tipe IV yakni swakelola yang direncanakan oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola

https://megapolitan.kompas.com/read/...gunan-ke-warga

Bakalan pesta lobster ni