Akhirnya, setelah 34 hari berlalu semenjak pemerintahan Amerika Serikat ditutup (shutdown) dan menjadi yang terpanjang dalam sejarah setelah melewati tanggal 12 Januari 2019 pukul 00.00 waktu Washington (12.00 WIB), periode shutdownsudah berakhir. Ini merupakan kejadian ketiga sejak Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat per 20 Januari 2017 lalu. Tahun 2018 lalu, shutdown juga terjadi 2 kali di awal tahun. Asal muasal shutdown ke-21 sejak 1976 ini adalah keengganan Senat AS mencairkan dana pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko, salah satu janji utama Trump dalam kampanyenya di 2016 silam.


Shutdown adalah keadaan di mana pemerintah AS berhenti beroperasi karena tidak terjadi kesepakatan penganggaran antara pemerintah dan Kongres AS, baik Senat maupun Dewan Perwakilan Rakyat. Di Indonesia, bila terjadi hal seperti ini, yaitu DPR menolak RUU APBN yang diajukan pemerintah, menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amendemen Ke-4, Pasal 23, ayat (3), pemerintah akan menggunakan APBN tahun sebelumnya. Di Amerika Serikat, mekanisme seperti ini tidak diatur dalam konstitusinya dan hal seperti ini akan memaksa pemerintah memberhentikan sebagian operasinya karena tidak ada kucuran dana untuk menjalankan pemerintahan.

Shutdown kali ini berhubungan dengan rencana Trump membangun tembok di sepanjang perbatasan antara AS dan Meksiko. Trump berargumen bahwa tembok ini diperlukan untuk membendung arus masuknya imigran ilegal ke AS yang melewati perbatasan selatan. Jumlah dana yang diajukan untuk proyek ini sebenarnya tergolong receh untuk ukuran negara sebesar Amerika Serikat, "hanya" 5,7 miliar dolar AS atau setara 79,8 triliun rupiah dengan kurs 14.000 rupiah per dolar AS. Lagipula ini juga merupakan janji Trump semasa kampanye dan tentu seharusnya dilaksanakan.

Namun, masalah menjadi pelik karena pembangunan ini mendapat tentangan keras dari Partai Demokrat, oposisi di Amerika Serikat saat ini. Pemilu sela November 2018 silam membuat Kongres terbelah dua. Demokrat menguasai mayoritas di DPR AS untuk periode 2019-2021 dan Republik masih memegang mayoritas di Senat AS.

Penggunaan anggaran oleh pemerintah AS harus mendapat persetujuan kedua kamar di Kongres AS. DPR AS, yang pada Desember masih didominasi Republik sebelum diganti dengan DPR yang didominasi Demokrat pada 3 Januari 2019, sudah menyetujui proyek ini dengan 217 mendukung dan 85 menolak. Namun, Senat AS tidak menyetujuinya. Meski Republik juga memegang mayoritas di sini, namun tidak mutlak, hanya 51 kursi. Untuk meloloskan RUU di Senat, minimal 60 suara diperlukan. Tidak terjadi kata sepakat antara Trump dan Demokrat mengenai pendanaan proyek ini. Trump kemudian mengumumkan penutupan pemerintah untuk sementara waktu atau shutdown per 22 Desember 2018 yang berlangsung sampai saat ini. Upaya negosiasi yang dilakukan untuk mengakhiri kebuntuan ini gagal setelah Trump memilih keluar (walkout) dari perbincangan.


Shutdown ini langsung memengaruhi para pegawai negeri tingkat federal yang digaji dari anggaran negara. Ada 800 ribu pegawai federal di AS yang tidak digaji karena shutdown. 380 ribu orang mengambil cuti, sementara itu 420 ribu lainnya yang memiliki pekerjaan penting tetap bekerja tanpa digaji. Pelayanan publik seperti keamanan bandara, penegakan hukum, dan tempat-tempat yang dikelola pemerintah seperti taman nasional dan museum juga berhenti beroperasi. Sembilan departemen dan beberapa lembaga federal yang mewakili seperempat dari jumlah lembaga pemerintahan federal terkena dampak shutdown.

Dampak terbarunya adalah sebuah tim American Football yang diundang ke jamuan makan malam ke Gedung Putih disuguhi makanan cepat saji khas Amerika seperti hamburger dan kentang goreng karena sebagian staf Gedung Putih, termasuk juru masak, sedang diliburkan.

Pada 25 Januari 2019, shutdown ke-21 resmi berakhir dengan kesepakatan untuk membuka pemerintahan selama 3 minggu untuk negosiasi tembok perbatasan. Menurut Trump, bila hingga 15 Februari 2019, tidak ada kata sepakat soal tembok perbatasan, shutdown akan kembali diberlakukan atau keadaan darurat akan diumumkan.

Hanya ada 3 kemungkinan untuk mengakhiri shutdown kali ini. Pertama, Senat AS, yang mana Republik masih belum mencapai mayoritas mutlak 60 kursi untuk periode ini, akhirnya setuju dengan proyek ini. Kedua, Trump membatalkan proyek ini dan kemungkinan ini tampaknya sangat kecil mengingat tekad Trump yang kuat untuk mendapatkan pendanaan sampai menutup pemerintahan untuk jangka waktu yang cukup lama. Ketiga, Trump mengumumkan keadaan darurat yang memungkinkan dana untuk cair tanpa persetujuan Kongres.

Namun, di balik kegaduhan ini, terdapat pertarungan ideologi antara konservatif dan liberal. Trump yang berhaluan konservatif ingin melindungi Amerika Serikat dari serbuan imigran ilegal. Sementara, Partai Demokrat yang liberal ingin perbatasan tetap dibiarkan terbuka dan menyambut imigran yang dianggap bisa membantu ekonomi AS. Terpilihnya Trump pada 2016 pun menjadi sebuah lonceng penanda pergeseran haluan ke konservatif karena beberapa negara khususnya di Amerika dan Eropa menyaksikan kemunculan dan naiknya pemimpin-pemimpin berhaluan konservatif ke pucuk kepemimpinan.


Demikian thread dari saya kali ini. Memenuhi janji yang telah diucapkan mereka merupakan sebuah keharusan, tetapi bila untuk memenuhinya harus melakukan hal yang memengaruhi kehidupan banyak orang, apakah perlu? Terima kasih telah membaca dan semoga hari Anda menyenangkan.


Referensi I
Referensi II
Referensi III
Referensi IV
Referensi V
Referensi VI
Referensi VII
Referensi VIII
Referensi IX
Referensi X
Referensi XI
Referensi XII
Referensi XIII
Referensi XIV
Referensi XV