Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menilai kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno hanya berupaya meraih banyak suara jika memainkan isu kasus Novel Baswedan di debat perdana 17 Januari mendatang.

Menurut Yati paslon 02 tersebut sekadar memanfaatkan momentum untuk kepentingan elektoral.

"Itu menunjukkan bahwa isu ini dipakai hanya untuk mendulang suara. Mendulang dukungan dari publik," ucap Yati di kantor KontraS, Jakarta, Jumat(11/1).

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut Prabowo-Sandi bakal mengungkit mandeknya pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dalam debat perdana.

Menurut Yati, jika memang ingin kasus Novel terungkap, seharusnya Prabowo dan Sandi sejak lama ikut mendesak pemerintah untuk membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF). Bukan hanya saat hari pencoblosan Pilpres 2019 semakin dekat.

Prabowo-Sandi juga tidak bisa disebut sebagai paslon yang peduli dengan pemenuhan dan penyelesaian kasus HAM hanya karena berniat memainkan isu Novel Baswedan. Menurut Yati, pengungkapakn kasus Novel dalam debat capres bukan tolok ukur.


Yati melanjutkan tidak ada yang mampu menjamin Prabowo-Sandi bisa benar-benar memperhatikan aspek HAM jika terpilih pada Pilpres. Baik menyelesaikan kasus pelanggaran masa lalu, maupun dalam pengambilan kebijakan dengan memperhatikan aspek pemenuhan HAM.

"Jadi tidak bisa dijadikan ukuran bahwa kubu 02 punya prioritas terhadap isu HAM," kata Yati.

Di sisi yang lain, dia juga berharap capres petahana Joko Widodo dapat menjelaskan secara rinci perkembangan kasus Novel Baswedan. Tentu seputar pelaku yang hingga kini belum ditemukan.

Yati berharap Jokowi saat debat nanti memaparkan apa saja yang telah dilakukan selama ini dalam rangka mengusut kasus Novel. Publik berhak tahu. Apalagi hingga kini belum tuntas.

Selain itu, Yati ingin Jokowi menjelaskan secara rinci mengapa kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak dapat dituntaskan. Padahal, itu adalah janji kampanye 2014 silam.

"Ada hal yang harus diselesaikan secara jelas secara rinci spesifik apa yang akan dilakukan dalam penyelesaian kasus," kata Yati.

KPU menggelar debat perdana pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta, pada 17 Januari mendatang. Tema debat nanti adalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme.