Jakarta - Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai angka Rp 5.271 triliun per September 2018. Ketum Serikat Buruh BUMN Bersatu, Arief Poyuono tak khawatir dengan kondisi tersebut.

"Ya masih aman lah, kalau saya bilang," kata Arief dalam diskusi bertajuk 'Pengelolaan BUMN di Era Pemerintah Joko Widodo' di JS Luwansa Hotel, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Arief lalu menjelaskan alasan mengapa dia menilai utang BUMN masih aman. Alasannya karena hingga kini belum ada BUMN yang tersendat dalam membayar utang.


"Sampai hari ini kan tidak ada, artinya sumber keuangan yang digunakan BUMN ini misalnya perbankan atau institusi keuangan yang meminjamkan duit ke BUMN dan menyatakan bahwa BUMN ini default, bahwa BUMN ini sudah call 7, artinya sudah mau menunjukkan ke macet," papar Poyuono.

"Kalau saya lihat kan belom, belom ada. Artinya dari kreditornya sendiri belum ada peringatan, belum ada yang macet. Jadi masih aman," imbuhnya.

Terlebih lagi Arief menyebut BUMN masih memiliki aset lebih dari Rp 7.000 triliun. Adanya aset itu menurutnya sudah menjadi cukup bukti kalau utang yang ada sekarang masih dikatakan aman.

"Utangnya Rp 5.217 triliun tapi kan asetnya Rp 7. 000 triliun lebih, berarti kan ada dalam keadaan aman. Ini yang harus dimengerti, jangan hanya dikatakan nggak aman," ujar politikus Gerindra itu.

"Nggak aman gimana? Belum ada (BUMN) dinyatakan salah satu anak perusahaan Kementerian BUMN gagal bayar. Sekalipun sektor perbankan yang dinyatakan paling banyak utangnya yaitu 62% dari Rp 5.217 trilun, itu pun masih mampu mempertanggungjawabkan utang mereka," sambungnya.

Sebelumnya, jumlah utang BUMN diungkapkan oleh Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro berdasarkan data unaudited (belum diaudit). Utang tersebut meningkat dari tahun 2016 dengan total Rp 2.263 triliun, dan 2017 yang jumlahnya Rp 4.830 triliun.

"Utang awalnya Rp 2.263 triliun, menjadi Rp 4.830 triliun. Dan kemudian kuartal III, akhir September 2018 utang BUMN meningkat ke level Rp 5.271 triliun," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (3/12/2018).

https://news.detik.com/berita/d-4329...p_nhl_judul_17