Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut ditundanya Paket Ekonomi XVI adalah bentuk lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam mengelola pemerintahan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan penundaan pelaksanaan Paket Ekonomi jilid XVI.

"Jadi ini bukti lemahnya kepemimpinan manajerial di pucuk pimpinan pemerintahan,"ucap Riza saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (24/11).

Menurut Riza, penundaan tersebut juga bukti bahwa pemerintah tidak yakin dengan kebijakan yang diterbitkan. Dia menyinggung kembali soal penundaan kenaikkan bahan bakar premium. Riza mengatakan tak jauh berbeda.

Menurutnya, kedua hal itu merupakan implikasi atau akibat dari pimpinan pemerintahan yang tidak cerdas.

"Susah kalau pemimpin tidak cerdas dan tidak punya komitmen. Ya begini. Harusnya kan komprehensif, terintegrasi, terkoordinasi baik," kata Riza.

Riza lalu mengatakan jika Presiden Jokowi tidak merasa menyepakati paket ekonomi XVI, maka seharusnya memecat menteri yang bersangkutan. Menurut Riza, orang yang diberi tugas membantu presiden harus sejalan dengan pimpinan. Bukan sebaliknya.

"Harusnya kan pecat saja menterinya. Kalau enggak, ya berarti presidennya juga yang enggak benar," kata Riza.

Perihal Paket Ekonomi jilid XVI sendiri, Riza sangat tidak setuju jika diterapkan. Dia menganggap pemerintah sama dengan pro asing dan pro aseng apabila paket itu diimplementasikan.

"Bukti Pemerintah tidak memikirkan rakyat. Tidak menjalankan ekonomi kerakyatan. Tidak menjalankan pasal 33 UUD 45. Perekonomian dikuasai negara untuk asing. Bukan untuk rakyat," imbuhnya. (bmw/osc)

sumber