"Gubernur yang sekarang kan tidak mau membebaskan lahan. Tidak mau gusur-menggusur."

 

 

 

 

Erwin C Sihombing / HA Sabtu, 17 November 2018 | 11:01 WIB

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tidak begitu yakin Pemerintah Provinsi DKI bakal melanjutkan program normalisasi Sungai Ciliwung. Begitu juga dengan pengerjaan naturalisasi sungai yang diwacanakan Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya kegiatan tersebut membutuhkan pembebasan lahan yang selama ini malah menjadi penghambat.

"Gubernur yang sekarang kan tidak mau membebaskan lahan. Tidak mau gusur-menggusur. Lantas bagaimana menormalisasi atau menaturalisasi sungai ?" kata Bambang Hidayah, Kepala Balai Besar Sungai Wilayah Ciliwung dan Cisadane (BBSWCC), Kempupera, di Jakarta, Sabtu (17/11).

Bambang mengatakan, kebijakan normalisasi atau naturalisasi sungai Ciliwung sangat bergantung pada kebijakan politik Pemprov DKI, karena selama ini pihaknya hanya sebagai pelaksana teknis.

Mengenai kelanjutan program normalisasi Sungai Ciliwung, Bambang mengatakan hal tersebut kemungkinan dilanjutkan 2020 dengan konsep naturalisasi karena di 2019 nanti tidak ada kegiatan normalisasi Ciliwung.

Di tahun 2018 ini, BBSWCC hanya menormalisasi tanggul dan kanal banjir barat dan pengendalian banjir di Sunter Hulu, normalisasi Sungai Cisadane serta normalisasi Sungai Bekasi.

"Kegiatan normalisasi atau naturalisasi kan bergantung dengan lahan. Lahan ini wewenangnya DKI. Mengenai naturalisasi ini posisi kami bisa memberi rekomendasi titik-titik mana saja yang layak dinaturalkan," katanya.

Pengerjaan normalisasi sungai Ciliwung terhambat antara lain adanya penolakan warga di bantaran sungai untuk dipindahkan hingga berujung sengketa seperti di Kampung Pulo dan Bidaracina.

Selama pengerjaan normalisasi dari tahun 2015 total baru 19 km panjang sungai yang berhasil dinormalisasi dari rencana 33,69 km. Sisanya masih terhambat karena pembebasan lahan.

Kadis SDA DKI Teguh Hendrawan tidak berbicara banyak ketika disinggung mengenai kelanjutan normalisasi dan pembebasan lahan. Dia hanya menuturkan kegiatan normalisasi dan naturalisasi tetap berjalan tanpa memberi penjelasan konkret.

"Tetap berjalan. Hanya yang akan dikerjakan rencananya dari Pintu Air Manggarai-Jembatan Tanah Abang," ujarnya.


http://www.beritasatu.com/megapolita...lanjutkan.html

Pesimis gan